GUNUNGKIDUL, Kabar Jawa – Hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa waktu terakhir. Namun, turunnya hujan belum mampu mengakhiri krisis air bersih yang melanda sebagian masyarakat. Intensitas hujan yang masih rendah dan tidak merata membuat ribuan warga tetap bergantung pada bantuan distribusi air bersih dari pemerintah maupun berbagai pihak.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul mencatat kekeringan sepanjang 2026 telah berdampak pada 76 kalurahan, 397 padukuhan, dan 795 rukun tetangga (RT). Jumlah warga yang terdampak mencapai 32.867 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 105.511 jiwa.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum dapat menghentikan penyaluran bantuan air bersih. Bahkan, hingga awal November 2026, permintaan distribusi air dari masyarakat masih cukup tinggi, terutama di wilayah utara Gunungkidul. Sejumlah wilayah selatan juga masih membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul, Edy Winarta, mengatakan hujan yang turun beberapa kali belum memberikan pengaruh signifikan terhadap ketersediaan air bersih masyarakat.
Menurut dia, hujan yang mengguyur sejumlah wilayah sejauh ini masih berupa gerimis. Selain intensitasnya rendah, hujan juga belum turun secara merata sehingga masyarakat belum bisa memanfaatkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Untuk kebutuhan air bersih masyarakat masih cukup tinggi, terutama di wilayah utara. Wilayah selatan juga masih ada permintaan. Sehingga dropping air masih terus dilakukan oleh pemerintah melalui BPBD, sementara bantuan dari CSR juga masih banyak yang masuk,” ungkap Edy.
BPBD Gunungkidul memperkirakan penyaluran bantuan air bersih masih akan berlangsung hingga Desember 2026. Pemerintah mengambil langkah tersebut untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat selama masa peralihan musim, sebelum sumber-sumber air kembali mencukupi.
“Hujan yang terjadi masih awal, itu pun hanya gerimis dan tidak merata sehingga belum bisa digunakan,” tambahnya.
Tepus dan Panggang Jadi Wilayah dengan Dampak Kekeringan Terbesar
Data rekapitulasi BPBD Gunungkidul hingga 29 Oktober 2026 menunjukkan Kapanewon Tepus menjadi wilayah dengan dampak kekeringan terbesar. Kekeringan di wilayah tersebut menjangkau lima kalurahan, 61 padukuhan, dan 154 RT.
Jumlah warga terdampak di Kapanewon Tepus mencapai 7.421 KK atau sebanyak 24.879 jiwa. Kapanewon Panggang menempati posisi berikutnya dengan enam kalurahan, 21 padukuhan, dan 73 RT terdampak. BPBD mencatat sebanyak 3.401 KK atau 13.891 jiwa di wilayah tersebut mengalami dampak kekeringan.
Sementara itu, Kapanewon Gedangsari juga menghadapi persoalan kekurangan air bersih. BPBD mencatat enam kalurahan dan 41 padukuhan terdampak dengan jumlah 4.832 KK atau 13.350 jiwa.
Besarnya jumlah masyarakat terdampak di sejumlah kapanewon tersebut membuat distribusi air bersih menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah daerah. BPBD terus mengoordinasikan penyaluran bantuan dengan pemerintah kapanewon, kalurahan, serta berbagai lembaga dan pihak swasta.
BPBD Salurkan Ribuan Tangki Air Bersih ke Wilayah Terdampak
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah mengoptimalkan penyaluran bantuan air bersih melalui sejumlah sumber pendanaan. Salah satunya menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Gunungkidul.
Hingga 29 Oktober 2026, BPBD mencatat telah menyalurkan 292 rit atau tangki air bersih melalui anggaran tersebut ke sejumlah kapanewon.
Distribusi bantuan menjangkau 13 kapanewon dengan rincian Gedangsari sebanyak 20 rit, Karangmojo 16 rit, Ngawen 24 rit, Nglipar 24 rit, Panggang delapan rit, Patuk 16 rit, Ponjong 32 rit, Purwosari delapan rit, Rongkop 16 rit, Saptosari 28 rit, Semin 44 rit, Tanjungsari 12 rit, dan Tepus 44 rit.
Selain melalui anggaran yang dikelola BPBD, pemerintah juga menyalurkan bantuan menggunakan anggaran BTT melalui pihak ketiga. Hingga 29 Oktober 2026, jumlah distribusinya mencapai 1.671 rit.
Penyaluran melalui pihak ketiga tersebut menjangkau 16 kapanewon. Purwosari menjadi wilayah penerima bantuan terbanyak dengan 347 rit. Berikutnya Panggang menerima 220 rit, Patuk 217 rit, Saptosari 130 rit, dan Tanjungsari sebanyak 124 rit.
Besarnya jumlah distribusi tersebut menunjukkan pemerintah masih harus mengandalkan pengiriman air menggunakan tangki untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah rawan kekeringan.
Penanganan kekeringan di Gunungkidul juga melibatkan dukungan berbagai pihak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
BPBD mencatat sebanyak 38 instansi, lembaga, organisasi, perusahaan, komunitas, hingga kelompok masyarakat telah menyalurkan bantuan air bersih melalui koordinasi BPBD. Total bantuan dari berbagai pihak tersebut mencapai 1.331 rit hingga 29 Oktober 2026.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut membantu pemerintah memperluas jangkauan distribusi air bersih, terutama ke wilayah yang masih mengalami keterbatasan sumber air.
Dukungan CSR juga menjadi salah satu penopang pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika permintaan bantuan air terus meningkat selama musim kemarau.
Warga Gedangsari Masih Kesulitan Air, Harga Tangki Mandiri Tembus Rp350 Ribu
Kondisi kekeringan juga masih dirasakan masyarakat di wilayah utara Gunungkidul, termasuk Kapanewon Gedangsari.
Panewu Gedangsari, Eko Krisdiyanto, mengatakan masyarakat di wilayahnya masih menghadapi keterbatasan air bersih. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak kapanewon terus berkoordinasi dengan BPBD, Palang Merah Indonesia (PMI), serta berbagai pihak yang memberikan bantuan air secara langsung kepada masyarakat.
Eko bersyukur bantuan dari sejumlah lembaga dan pihak ketiga masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk sementara waktu.
“Masih kesulitan air, tapi bersyukur untuk sementara kebutuhan masyarakat cukup karena kami bekerja sama dengan BPBD, PMI, dan banyak pihak ketiga yang menyumbangkan air langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Meski bantuan distribusi air masih terus mengalir, sebagian warga tetap memilih membeli air tangki secara mandiri untuk memastikan persediaan air di rumah mereka mencukupi.
Harga air tangki di wilayah Gedangsari bervariasi mulai Rp250 ribu, Rp300 ribu, hingga Rp350 ribu. Perbedaan harga tersebut bergantung pada lokasi pengiriman serta kondisi medan yang harus dilalui kendaraan pengangkut air.
Eko menjelaskan, tingginya harga air tangki tidak terlepas dari jarak sumber air yang harus ditempuh oleh penyedia jasa. Sebagian pasokan air berasal dari sumber di wilayah Playen yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Kapanewon Gedangsari.
Jarak dan kondisi geografis tersebut membuat biaya pengiriman air menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah yang memiliki sumber air lebih dekat.
“Harga air tangki di sini mahal karena air diambil dari sumber air di wilayah Playen yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Kapanewon Gedangsari sehingga harganya tinggi. Tapi sejauh ini untuk bantuan air masih terus masuk,” pungkasnya.
Belum meratanya hujan membuat persoalan kekeringan di Gunungkidul masih membutuhkan penanganan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat di wilayah terdampak tetap mendapatkan pasokan air bersih, terutama selama masa peralihan musim.
Dengan jumlah warga terdampak mencapai 105.511 jiwa, kebutuhan distribusi air masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah. Apalagi, hujan yang mulai turun belum mampu mengisi kembali sumber-sumber air yang selama musim kemarau mengalami penurunan debit.
BPBD Gunungkidul pun masih melanjutkan penyaluran bantuan hingga Desember 2026. Pemerintah berharap intensitas hujan segera meningkat dan merata sehingga masyarakat dapat kembali mengandalkan sumber air di wilayah masing-masing.
Untuk sementara, distribusi tangki air bersih dari pemerintah, PMI, serta dukungan CSR berbagai pihak masih menjadi penopang utama kebutuhan air masyarakat di sejumlah wilayah Gunungkidul.
