Kabar Jawa – Industri perbankan syariah nasional terus menunjukkan pertumbuhan positif di tengah upaya memperkuat kapasitas bisnis, memperluas variasi produk, dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah mencapai Rp1.108,45 triliun pada September 2026 atau tumbuh 10,16 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Pertumbuhan tersebut turut mengantarkan perbankan syariah menguasai pangsa pasar sebesar 7,53 persen dari total aset perbankan nasional. Capaian ini menunjukkan perkembangan industri keuangan syariah sekaligus membuka peluang lebih besar bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan daya saing.
OJK menilai penguatan industri perbankan syariah tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan aset. Industri juga membutuhkan penguatan struktur permodalan, konsolidasi bisnis, pengembangan produk yang kompetitif, serta peningkatan kualitas pembiayaan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian.
Karena itu, OJK terus menjalankan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 melalui sejumlah agenda strategis. Agenda tersebut mencakup penguatan permodalan, percepatan konsolidasi, pemisahan unit usaha syariah (spin-off), serta peningkatan sinergi antara bank syariah dan bank induk.
OJK mendorong sinergi tersebut untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kapasitas bisnis, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menciptakan efisiensi operasional. Melalui langkah tersebut, bank syariah diharapkan mampu memperkuat fondasi bisnis sekaligus menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan berbasis prinsip syariah.
OJK Perkuat Regulasi Produk Investasi Perbankan Syariah
Selain memperkuat struktur industri, OJK juga mempercepat pengembangan produk investasi perbankan syariah melalui penyempurnaan kerangka regulasi.
OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Melalui regulasi tersebut, OJK mempertegas perbedaan karakteristik antara produk simpanan dan produk investasi pada perbankan syariah. Pengaturan ini memberikan landasan bagi industri untuk mengembangkan produk secara lebih transparan sekaligus memperkuat perlindungan nasabah.
OJK kemudian melengkapi ketentuan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.
Kedua regulasi tersebut memberikan pedoman bagi perbankan syariah dalam mengembangkan produk investasi dengan memperhatikan tata kelola, manajemen risiko, serta karakteristik transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.
Penguatan regulasi ini menjadi bagian dari upaya OJK membangun industri perbankan syariah yang sehat, transparan, dan memiliki kemampuan bersaing dengan industri keuangan konvensional.
OJK Luncurkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah
Di sisi pengembangan bisnis, OJK meluncurkan tiga pedoman produk baru untuk memperluas pilihan layanan perbankan syariah sekaligus menjawab kebutuhan sektor riil dan dunia usaha.
Ketiga pedoman tersebut meliputi Pedoman Produk Ijarah, Pedoman Produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), dan Pedoman Produk Wakalah Penjualan Aset Ready Stock.
Peluncuran tersebut melengkapi sembilan pedoman produk perbankan syariah yang sebelumnya telah OJK terbitkan. Dengan demikian, OJK terus memperkuat implementasi RP3SI 2023–2027 melalui pengembangan produk yang memiliki karakteristik khas syariah dan relevan dengan kebutuhan perekonomian.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan, OJK terus mendorong pengembangan produk yang memiliki karakteristik khas syariah sekaligus memperkuat struktur industri perbankan syariah.
OJK mengarahkan berbagai kebijakan tersebut untuk meningkatkan peran perbankan syariah dalam mendukung aktivitas perekonomian nasional, termasuk memperluas pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Semua inisiatif ini dilakukan agar perbankan syariah berkembang dengan pesat, menjadi pilihan utama masyarakat, dan mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi melalui peningkatan pembiayaan di semua sektor ekonomi, termasuk UMKM,” ujar Dian.
OJK menyusun ketiga pedoman tersebut secara komprehensif dan aplikatif agar perbankan syariah memiliki acuan yang jelas dalam mengembangkan produk sesuai prinsip syariah. Pedoman tersebut juga memberikan alternatif layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk berbagai aktivitas ekonomi.
Produk Ijarah Buka Alternatif Pembiayaan Aset Produktif
Pedoman Produk Ijarah menyasar nasabah yang membutuhkan manfaat suatu aset tanpa harus membeli atau memiliki aset tersebut.
Skema ini memberikan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan berbagai fasilitas operasional, seperti rumah toko, kantor, gudang, mesin, kendaraan, dan sarana penunjang kegiatan usaha lainnya.
Melalui mekanisme ijarah, bank syariah menyediakan manfaat penggunaan aset kepada nasabah dengan imbalan pembayaran sewa sesuai kesepakatan. Nasabah dapat memanfaatkan aset tersebut tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk melakukan pembelian secara langsung.
Skema tersebut berpotensi membantu pelaku usaha mempertahankan likuiditas sekaligus mengoptimalkan kegiatan operasional. Pelaku usaha dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk kebutuhan produksi, distribusi, pemasaran, maupun pengembangan usaha.
Sementara itu, Pedoman Produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) menawarkan mekanisme sewa yang dapat berakhir dengan pengalihan kepemilikan aset kepada nasabah sesuai kesepakatan dan ketentuan syariah.
Produk ini menyasar kebutuhan konsumtif maupun produktif. Pada segmen konsumtif, masyarakat dapat memanfaatkan skema IMBT untuk memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah dan kendaraan.
Adapun pada segmen produktif, pelaku usaha dapat menggunakan produk tersebut untuk memperoleh rumah toko, kantor, gudang, mesin, serta berbagai aset yang mendukung kegiatan bisnis.
Kehadiran produk IMBT memberikan alternatif bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin memanfaatkan aset melalui mekanisme sewa sekaligus memiliki peluang memperoleh kepemilikan pada akhir masa perjanjian.
Wakalah Penjualan Aset Ready Stock Dukung Pembiayaan Rantai Pasok
Pedoman ketiga, yakni Produk Wakalah Penjualan Aset Ready Stock, menyasar kebutuhan pembiayaan rantai pasok atau supply chain financing.
OJK mengembangkan pedoman ini untuk memberikan alternatif likuiditas kepada nasabah yang berperan sebagai pemasok dan telah memiliki persediaan barang siap jual.
Melalui mekanisme tersebut, pemasok dapat memperoleh likuiditas dari transaksi penjualan persediaan yang telah tersedia kepada bank berdasarkan struktur akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
Skema ini memberikan solusi bagi pemasok yang menghadapi kebutuhan modal kerja ketika pembeli akhir menerapkan pembayaran secara bertempo. Pemasok dapat memperoleh dukungan likuiditas tanpa harus menunggu seluruh pembayaran dari pembeli akhir.
Ketersediaan likuiditas tersebut penting untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan perputaran modal secara cepat untuk memenuhi pesanan berikutnya.
Ketiga pedoman produk baru tersebut memperluas alternatif pembiayaan syariah, khususnya untuk mendukung aktivitas perdagangan, penyediaan aset produktif, serta kelancaran rantai pasok.
Dalam menyusun pedoman tersebut, OJK membangun sinergi dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), industri perbankan syariah, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Sinergi tersebut bertujuan memastikan pengembangan produk tidak hanya menjawab kebutuhan bisnis, tetapi juga tetap memperhatikan kesesuaian dengan prinsip syariah, tata kelola, dan perlindungan konsumen.
OJK Tekankan Kualitas Pembiayaan UMKM
Di tengah pengembangan produk dan penguatan industri, OJK juga menaruh perhatian terhadap peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam mendukung sektor UMKM.
Dian Ediana Rae menegaskan, industri perbankan syariah perlu memperhatikan kualitas penyaluran pembiayaan UMKM. Menurut dia, peningkatan angka pembiayaan tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan industri dalam mendukung sektor usaha tersebut.
Perbankan syariah perlu memastikan pembiayaan yang tersalurkan benar-benar mampu membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas ekonominya.
“Oleh karena itu, kita tidak semata-mata berkonsentrasi pada pertumbuhan atau peningkatan kredit UMKM, tetapi lebih penting lagi sebetulnya adalah kualitas peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM,” kata Dian.
Pernyataan tersebut mempertegas arah kebijakan OJK dalam mendorong pembiayaan syariah yang tidak hanya mengejar peningkatan volume bisnis, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui pembiayaan yang berkualitas, perbankan syariah dapat membantu pelaku UMKM memperkuat permodalan, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, dan memperbaiki daya saing.
OJK juga mendorong industri perbankan syariah membangun ekosistem pembiayaan yang lebih terintegrasi agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga mendapatkan dukungan untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
Salah satu pendekatan yang OJK dorong ialah mengoptimalkan fungsi komersial dan sosial keuangan syariah melalui pengembangan produk yang menghubungkan layanan perbankan dengan instrumen wakaf.
Cash Waqf Linked Deposit Perkuat Ekosistem UMKM dan Pendidikan
OJK turut mendorong pengembangan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sebagai instrumen yang mengintegrasikan layanan perbankan syariah dengan pengelolaan wakaf uang.
Melalui produk tersebut, bank syariah yang memiliki status sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dapat mendukung berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat.
CWLD membuka peluang pemanfaatan dana wakaf untuk mendukung program pemberdayaan UMKM, pengembangan pendidikan, serta berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
OJK juga mendorong pemanfaatan instrumen tersebut untuk mendukung program Kota Wakaf yang diinisiasi Kementerian Agama di sejumlah kabupaten dan kota.
Dalam pelaksanaannya, pengembangan program tersebut melibatkan Badan Wakaf Indonesia serta nazhir wakaf uang sebagai pihak yang mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengembangan CWLD memperlihatkan upaya industri perbankan syariah dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi sekaligus memperkuat dimensi sosial keuangan syariah.
Melalui integrasi tersebut, perbankan syariah tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.
OJK berharap pengembangan produk yang menggabungkan dimensi sosial dan komersial tersebut mampu memperluas pemanfaatan layanan keuangan syariah di tengah masyarakat.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkecil kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami konsep dan prinsip keuangan syariah, tetapi juga semakin aktif memanfaatkan berbagai produknya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.
Penguatan Produk Jadi Kunci Perluasan Pangsa Pasar Syariah
Pertumbuhan aset perbankan syariah yang mencapai Rp1.108,45 triliun pada September 2026 memberikan gambaran mengenai perkembangan industri keuangan syariah nasional.
Namun, OJK masih menghadapi tantangan untuk memperbesar pangsa pasar perbankan syariah yang tercatat sebesar 7,53 persen dari total aset perbankan nasional.
Penguatan permodalan, konsolidasi, peningkatan sinergi dengan bank induk, serta pengembangan produk investasi dan pembiayaan menjadi sejumlah langkah yang terus OJK dorong untuk menjawab tantangan tersebut.
Di sisi lain, peluncuran tiga pedoman produk baru juga membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas pembiayaan ke sektor produktif. Produk ijarah, IMBT, dan wakalah penjualan aset ready stock memberikan alternatif pembiayaan yang dapat mendukung kebutuhan aset usaha, perdagangan, serta rantai pasok.
OJK juga menempatkan kualitas pembiayaan UMKM dan pengembangan instrumen sosial seperti CWLD sebagai bagian penting dari penguatan ekosistem keuangan syariah.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, OJK mendorong perbankan syariah meningkatkan daya saing sekaligus memperluas manfaat layanan keuangan bagi masyarakat.
Dengan pertumbuhan aset yang positif dan penguatan variasi produk, industri perbankan syariah diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap pembiayaan sektor riil, memperkuat UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih inklusif dan berkelanjutan.
