KABAR JAWA – Geger Sepehi pada 19–20 Juni 1812 menjadi catatan kelam sejarah Yogyakarta. Penyerbuan pasukan Inggris ke Kraton tidak hanya melengserkan Sultan Hamengkubuwono II, tetapi juga menjarah harta, naskah kuno, dan mengubah tatanan politik Kesultanan.
Awal Mula Ketegangan di Tanah Mataram
Awal abad ke-19 menjadi masa penuh gejolak bagi Kesultanan Yogyakarta. Konflik politik Eropa yang memuncak akibat Revolusi Prancis dan peperangan era Napoleon menjalar hingga ke tanah Jawa.
Setelah Belanda jatuh ke tangan Prancis, kekuasaan di Nusantara diambil alih oleh Bataafsche Republiek, lalu digantikan oleh Koninkrijk Holland di bawah Raja Louis Napoleon Bonaparte.
Demi mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris, Napoleon menugaskan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal.
Kebijakan Daendels membawa perubahan besar di Jawa. Banyak tanah kerajaan diambil alih untuk disewakan kepada pihak swasta, memaksa rakyat menjadi buruh tani dan pekerja di industri serta perkebunan.
Sultan Hamengkubuwono II, yang kala itu memerintah Yogyakarta, menolak aturan-aturan ini. Penentangannya membuat Belanda menekan Sultan agar menyerahkan kekuasaan kepada Putra Mahkota. Meski turun takhta, Sultan tetap tinggal di keraton dengan memegang segel kerajaan.
Peralihan Kekuasaan ke Inggris
Tahun 1811 menjadi titik balik. Setelah Daendels digantikan Jan Willem Janssens, Inggris bergerak cepat.
Pada Agustus 1811, pasukan Inggris menyerbu Batavia dan menguasai Jawa. Pulau ini kemudian menjadi bagian dari koloni Inggris yang berpusat di Kalkuta. Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur.
Raffles segera melakukan reorganisasi pemerintahan. Ia menunjuk John Crawfurd sebagai Residen Yogyakarta pada November 1811.
Namun, kebijakan baru terkait tanah dan keuangan yang ia terapkan tidak jauh berbeda dari Daendels. Sultan Hamengkubuwono II semakin bersikap menentang, bahkan mulai mengumpulkan kekuatan secara terbuka. Bagi Raffles, hal ini adalah ancaman langsung yang harus diakhiri.
Persiapan Penyerangan
Diplomasi sempat ditempuh. Raffles mengutus John Crawfurd dan Pangeran Notokusumo untuk bernegosiasi dengan Sultan.
Namun perundingan gagal, membuka jalan bagi rencana militer. Kesultanan Yogyakarta sendiri sedang melemah akibat konflik internal keluarga kerajaan yang menjadi sebuah celah yang dimanfaatkan Inggris.
Raffles memerintahkan Colonel Robert Rollo Gillespie untuk memimpin operasi. Pasukan yang dikerahkan cukup besar: sekitar 1.200 prajurit Inggris dan India (Sepoy), 800 tentara Legiun Mangkunegaran, serta bantuan dari Pangeran Notokusumo dan Tan Jin Sing.
Sebagian besar pasukan Sepoy adalah prajurit India yang telah lama berada di bawah kendali Inggris.
Puncak Pertempuran: 19–20 Juni 1812
Serangan dimulai pada 18 Juni 1812 dengan tembakan meriam yang diarahkan ke benteng Baluwerti. Pertahanan Yogyakarta merespons dengan balasan artileri.
Selama dua hari, kedua pihak saling menembakkan meriam dan senjata api. Menurut Mayor William Thorn, keraton memiliki pertahanan kuat: parit dalam, jembatan angkat, bastion tebal, dan barisan prajurit bersenjata lengkap. Tercatat sekitar 17.000 prajurit dan warga bersenjata siap mempertahankan kota.
Namun, subuh 20 Juni menjadi titik penentuan. Pasukan Inggris bergerak diam-diam mendekati gerbang Nirbaya dan Plengkung Tarunasura.
Serangan besar dimulai pukul lima pagi. Sisi timur laut benteng yang kurang terjaga menjadi titik utama serbuan.
Ledakan gudang mesiu membuat pertahanan runtuh dalam hitungan jam. Sekitar pukul delapan pagi, benteng jatuh dan pasukan Inggris masuk ke dalam keraton.
Penangkapan Sultan dan Penjarahan Besar-besaran
Sultan Hamengkubuwono II menyerah ketika pasukan Inggris mencapai Plataran Srimanganti. Bersama para pangeran yang tersisa, ia ditawan.
Keraton pun menjadi ajang penjarahan. Harta emas, perhiasan, dan ribuan naskah kuno dibawa pergi. Raffles sendiri memerintahkan agar naskah-naskah sejarah Jawa diinventarisasi terlebih dahulu sebelum dikirim ke Inggris. Sebagian besar koleksi tersebut kini tersimpan di British Library.
Perubahan Politik dan Pembentukan Pakualaman
Pasca penaklukan, Inggris melakukan perombakan total struktur pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono II diasingkan ke Penang, lalu digantikan oleh Adipati Anom Surojo yang menjadi Sultan Hamengkubuwono III dan tunduk pada Inggris.
Pangeran Notokusumo diberi wilayah kadipaten bernama Pakualaman dan bergelar Adipati Pakualaman I.
Perjanjian 1 Agustus 1812 semakin memperlemah kedaulatan kerajaan. Kekuatan militer Yogyakarta dan Surakarta dipangkas, wilayah mancanegara seperti Japan, Jipang, Grobogan, dan Kedu diambil alih.
Pengelolaan cukai dan pasar diserahkan ke Inggris, dan hukum kolonial mulai diberlakukan untuk orang asing serta warga yang lahir di luar kerajaan.
Kebijakan Inggris memicu ketidakpuasan rakyat dan bangsawan Jawa. Dualisme hukum Islam dan kolonial dibiarkan berjalan, sementara kekuasaan pajak di beberapa daerah diberikan kepada pengusaha Tionghoa yang kerap melakukan penyelewengan.
Kekayaan intelektual Jawa tergerus, meski di sisi lain ada perkembangan studi budaya dan sastra akibat minat Inggris terhadap peninggalan sejarah.
Geger Sepehi tidak hanya menjadi simbol kekalahan militer, tetapi juga awal terbentuknya tatanan politik baru di Mataram yang meninggalkan luka panjang. Dampaknya bahkan ikut menjadi pemicu Perang Jawa 1825–1830.
***
