KabarJawa.com– Di tengah kondisi darurat pasca-bencana banjir dan longsor, rombongan DPRD Padang Pariaman tetap melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kabupaten Sleman pada Selasa (2/12/2025).
Keputusan ini diambil meski sebagian wilayah di Padang Pariaman masih terdampak bencana, menunjukkan komitmen DPRD untuk menjalankan agenda yang telah dijadwalkan.
Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, menegaskan bahwa kunjungan ini tidak dapat dibatalkan karena sudah terencana sejak lama dan disepakati melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.
“Terima kasih kepada Pemkab Sleman yang menerima kami dalam rangka kunjungan Komisi IV dan Komisi I. Pasca-bencana, tim kami sudah turun langsung, memberikan bantuan, dan memantau kondisi masyarakat. Namun karena kunjungan ini sudah dijadwalkan melalui Bamus, kami merasa tidak enak jika membatalkannya,” ujar Afredison kepada wartawan usai audiensi di Sleman, Selasa (2/12/2025).
Ia menambahkan bahwa DPRD telah mengirimkan surat resmi pengajuan kunjungan sejak akhir November 2025. Menurutnya, membatalkan kunjungan secara mendadak akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak.
“Surat pengajuan kunjungan sudah kami kirimkan ke Pemkab Sleman sejak akhir bulan lalu. Kalau tiba-tiba dibatalkan, tentu rasanya tidak enak bagi kami maupun pihak Pemkab,” jelas Afredison.
Tujuan Strategis Kunker DPRD Padang Pariaman
Afredison menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini memiliki tujuan penting, antara lain meminta masukan terkait pendataan bantuan sosial (bansos), penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta strategi penanggulangan bencana.
“Anggota DPRD Padang Pariaman ingin mendapatkan masukan tentang pendataan bansos, penanganan PPPK, hingga penanganan bencana dari Pemkab Sleman yang sudah memiliki pengalaman di bidang ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tidak semua anggota kedua komisi berangkat ke Sleman. Sebagian masih berada di Padang Pariaman untuk menangani kondisi pascabencana.
“Tidak semua anggota Komisi IV dan Komisi I berangkat. Beberapa tetap tinggal di Padang Pariaman untuk menangani situasi darurat. Dari Komisi III, misalnya, hanya dua orang yang ikut,” ungkap Afredison.
Kondisi Terkini Padang Pariaman Pasca-Bencana
Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman itu juga memaparkan kondisi terkini wilayahnya yang masih terdampak banjir dan longsor. Dan kondisi pasca-banjir masih dalam proses penanganan.
“Tiga hingga empat kecamatan terdampak langsung. BPBD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sudah turun tangan untuk membantu masyarakat,” jelas Afredison.
Ia menambahkan bahwa beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan akibat bencana, termasuk jembatan putus dan rumah sakit yang sempat terendam air.
“Dampak lain terlihat pada infrastruktur. Beberapa jembatan rusak, dan rumah sakit sempat terendam sehingga pelayanan terganggu,” imbuhnya.
Meskipun fokus bencana berada di Padang Pariaman, Afredison menekankan bahwa kondisi serupa juga terjadi di beberapa provinsi lain di Sumatera.
“Kita masih berduka. Saat ini, tiga provinsi di Sumatera sedang mengalami pasca-bencana,” katanya.
Rombongan DPRD Padang Pariaman dijadwalkan berada di Sleman hingga Sabtu, menjalankan berbagai agenda kerja yang sudah diajukan sejak November.
“Pengajuan kunjungan ke Pemkab Sleman sudah kami ajukan sekitar sebulan lalu. Agenda kami di sana akan berlangsung hingga hari Sabtu,” ujar Afredison.
Terkait data korban bencana, Afredison menyebut bahwa BPBD masih melakukan pendataan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“BPBD masih mencatat jumlah korban dan kerusakan, sehingga data yang kami terima nanti akan lebih akurat,” katanya. (ef linangkung)
