KabarJawa.com– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul langsung bergerak menindaklanjuti perintah dari Keraton Yogyakarta untuk menertibkan 13 usaha wisata yang telah beroperasi tapi belum berizin resmi.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perintah tersebut melalui sejumlah langkah administratif dan koordinasi lintas dinas.
“Perintah beliau sudah dijalankan oleh pemerintah daerah. Tahap pertama kami menyurati para pelaku usaha tersebut, kemudian kami mengadakan beberapa kali pertemuan untuk melanjutkan proses perizinan,” kata Endah.
Langkah itu menandai komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola sektor pariwisata di wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Proses Penertiban Usaha Wisata Belum Berizin
Pemerintah daerah tidak bekerja sendiri. Berbagai dinas terkait ikut terlibat dalam proses penertiban dan pendampingan perizinan bagi pelaku usaha wisata tersebut.
Endah menjelaskan bahwa sejumlah instansi teknis telah berkoordinasi untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan.
Dinas yang terlibat antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Tata Ruang dan Dinas Pariwisata
Semua pihak melakukan rapat koordinasi secara berkala. Bahkan pada Jumat pagi sebelumnya, pemerintah daerah kembali menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut proses perizinan.
“Semua dinas yang membidangi perizinan sudah terlibat. Kami sudah beberapa kali mengadakan rapat bersama untuk memastikan proses ini berjalan,” ujar Endah.
Endah mengungkapkan bahwa sebagian pelaku usaha wisata sebenarnya telah memulai pembangunan karena mereka menganggap telah memperoleh izin melalui sistem daring.
Saat ini proses perizinan usaha menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola pemerintah pusat. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha mengurus perizinan secara online tanpa tatap muka dengan pejabat pemerintah.
Menurut Endah, sistem ini memiliki kelebihan sekaligus tantangan. Kelebihannya, proses perizinan menjadi lebih transparan karena tidak melibatkan transaksi langsung antara pemohon dan petugas.
Namun di sisi lain, beberapa pelaku usaha menafsirkan bahwa setelah mendapatkan izin awal dari sistem tersebut, mereka sudah boleh langsung membangun.
“Kadang setelah mendapat izin di sistem OSS, mereka memersepsikan sudah boleh membangun. Padahal masih ada tahapan izin lain seperti pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup,” jelasnya.
Pemda Beri Batas Waktu Pengurusan Izin
Pemerintah daerah tidak hanya menegur pelaku usaha, tetapi juga mendorong mereka untuk segera melengkapi semua persyaratan perizinan.
Pemda Gunungkidul telah memberikan batas waktu atau deadline agar para pengelola usaha wisata segera menyelesaikan proses legalitasnya.
Jika dalam proses tersebut ada pelanggaran administratif, pelaku usaha juga berpotensi terkena denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Endah menegaskan bahwa denda tersebut tidak dikelola oleh pemerintah daerah, melainkan menjadi kewenangan instansi terkait, termasuk sektor lingkungan hidup.
“Kalau ada denda, itu bukan diterima pemerintah daerah. Penetapannya juga dari instansi teknis seperti lingkungan hidup,” katanya.
Selain menertibkan usaha wisata yang belum berizin, pemerintah daerah juga mulai melakukan inventarisasi terhadap investor yang telah membeli lahan di Gunungkidul tapi belum mengembangkan usahanya. Langkah ini memastikan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
Endah mengatakan bahwa beberapa investor membeli tanah terlebih dahulu sebelum memulai pembangunan. Dalam beberapa kasus, rencana pembangunan tidak sesuai dengan desain tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, Dinas Tata Ruang dan Dinas Pariwisata perlu segera mengidentifikasi seluruh kepemilikan lahan investasi pariwisata.
“Investor yang sudah membeli tanah di Gunungkidul akan kami undang untuk memastikan rencana pemanfaatannya,” ujar Endah.
Jika penggunaan lahan tersebut tidak sesuai perizinan dalam jangka waktu tertentu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mencabut izin penggunaan lahannya.
Penertiban 13 usaha wisata tanpa izin ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki tata kelola sektor pariwisata di Gunungkidul.
Endah menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak berniat menghambat investasi, tetapi ingin memastikan semua pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Kami ingin memperbaiki semuanya. Spirit kami adalah memperbaiki tata kelola agar investasi tetap berjalan tetapi tetap sesuai aturan,” tegasnya.
Dengan langkah penertiban ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berharap sektor pariwisata tetap berkembang secara sehat, tertib, dan berkelanjutan. (ef linangkung)
