KabarJawa.com – Di balik citra Kota Pelajar yang selama ini identik dengan padatnya ruang kelas dan ketatnya persaingan masuk sekolah negeri, sebuah realitas baru justru muncul dari jantung pendidikan dasar di Kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta menegaskan tidak ada satu pun Sekolah Dasar (SD) negeri yang mengalami kekurangan murid dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini.
Pernyataan itu bukan sekadar bantahan administratif. Ia berdiri di atas angka, peta sebaran, dan kalkulasi demografi yang terus bergerak pelan namun pasti mengubah wajah pendidikan dasar di kota ini.
Kursi Kosong yang Terkelola, Bukan Ditinggalkan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mencatat tingkat keterisian bangku SD negeri telah mencapai 79 persen dari total daya tampung. Dari sekitar 3.700 kursi yang tersedia, sebanyak 2.845 kursi telah terisi. Angka itu tidak berdiri sendiri: 2.100 siswa atau 74 persen berasal dari warga dalam kota, sementara 745 siswa lainnya atau 26 persen berasal dari luar daerah.
Di balik angka itu, Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, memaparkan gambaran yang lebih luas: pendidikan dasar di kota ini tidak sedang kekurangan peminat, tetapi sedang beradaptasi dengan perubahan struktur penduduk.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan data kelahiran tahun 2018–2019 sebagai dasar proyeksi kebutuhan sekolah dasar. Dari hasil pemetaan itu, jumlah anak usia 7 tahun di Kota Yogyakarta hanya berkisar 4.300 anak.
“Sekitar 60 persen anak usia sekolah dasar di kota ini tetap memilih sekolah negeri,” ujar Budi dalam keterangannya.
Demografi yang Melandai, Pola Sekolah yang Bergeser
Budi menegaskan bahwa situasi SPMB hari ini tidak bisa dibandingkan dengan satu atau dua dekade lalu ketika angka kelahiran masih tinggi dan ruang kelas berebut penuh sejak pagi buta. Ia menunjuk satu faktor yang paling menentukan: angka fertilitas. Kota Yogyakarta kini memiliki total fertility rate sekitar 1,66, salah satu yang terendah di Indonesia.
Artinya, rata-rata perempuan di kota ini hanya memiliki satu hingga dua anak. Bahkan tidak sedikit yang hanya memiliki satu anak. Kondisi ini secara langsung menekan jumlah murid baru setiap tahun ajaran.
“Ini faktor demografi yang sangat menentukan,” tegasnya.
SD Swasta Menyerap Ribuan Siswa
Di sisi lain, Disdikpora mencatat sebanyak 1.575 siswa kelas 1 memilih SD swasta di Kota Yogyakarta. Jika digabungkan, total anak yang tertampung di SD negeri dan swasta mencapai sekitar 3.675 siswa.
Namun, masih terdapat selisih sekitar 700 anak dari estimasi total populasi usia 7 tahun. Disdikpora menduga kuat bahwa sebagian anak tersebut bersekolah di luar wilayah administrasi kota karena perpindahan domisili keluarga.
“Banyak kasus anak yang secara administrasi masih tercatat warga kota, tetapi domisili orang tuanya sudah berpindah ke luar wilayah. Akhirnya mereka sekolah di dekat tempat tinggal baru,” ujar Budi.
Tidak Ada Sekolah yang Kosong, Tapi Persepsi Berubah
Meski angka keterisian mencapai 79 persen, Disdikpora memastikan tidak ada SD negeri yang benar-benar kosong peminat. Semua sekolah tetap mendapatkan murid baru, meskipun distribusinya tidak selalu merata.
“Tidak ada SD negeri yang tidak terisi. Angka 79 persen itu masih sangat optimal,” kata Budi.
Namun di balik kepastian itu, muncul narasi lain yang lebih kompleks: persepsi masyarakat terhadap SD negeri mulai bergeser.
DPRD Bongkar Realitas Sosial: SD Swasta Jadi Pilihan, Bahkan oleh Keluarga Miskin
Fenomena lain yang tidak kalah mencolok datang dari gedung legislatif. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi, mengungkapkan bahwa masyarakat kini semakin cenderung memilih SD swasta dibandingkan sekolah negeri.
Yang mengejutkan, pola ini tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke atas. Ia menemukan fakta bahwa keluarga kurang mampu pun ikut menyekolahkan anak ke SD swasta yang relatif mahal.
“Saya cek data di Dinas Sosial, ada warga kategori desil miskin, penerima bantuan sosial, tapi anaknya sekolah di swasta,” ujarnya.
Solihul bahkan turun langsung ke lapangan di kawasan Kemantren Umbulharjo dan Kemantren Mantrijeron untuk memverifikasi kondisi tersebut.
Jawaban para orang tua, menurutnya, tidak sederhana. Ia menyebut banyak orang tua rela bekerja keras tanpa henti demi memastikan anak mereka mendapatkan pendidikan yang dianggap lebih baik.
“Mereka bilang tidak punya warisan harta, tapi ingin anaknya sekolah bagus, terutama untuk fondasi agama,” kata Solihul.
Kalimat itu menjadi semacam tamparan sosial yang memperlihatkan bahwa pilihan sekolah kini tidak lagi semata soal biaya, tetapi soal nilai, keyakinan, dan harapan masa depan.
Stigma “Sekolah Buangan” dan Tekanan Geografis
Di tengah perubahan preferensi itu, muncul pula stigma yang mulai menguat di sebagian masyarakat: label “sekolah buangan” untuk beberapa SD negeri yang kekurangan siswa. Solihul menilai stigma ini berbahaya karena dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap sekolah negeri.
Ia juga menyoroti faktor geografis. Dalam satu wilayah RW, terkadang terdapat dua SD negeri yang saling berdekatan, bahkan dikelilingi sekolah swasta yang memiliki fasilitas lebih modern dan promosi lebih agresif.
Kondisi ini menciptakan kompetisi tidak seimbang yang secara perlahan menggerus daya tarik sekolah negeri.
SD Karangmulyo Jadi Contoh Kebangkitan dari Titik Terendah
Namun, di tengah tantangan itu, satu kisah berbeda muncul dari SD Negeri Karangmulyo yang berada di kawasan Kotagede.
Sekolah ini pernah mengalami masa sulit dengan minim peminat. Namun, perubahan pendekatan dari kepala sekolah dan guru mengubah arah sejarahnya.
Solihul menyebut kunci keberhasilan sekolah tersebut terletak pada rasa kepemilikan dan perubahan budaya kerja guru.
“Kuncinya adalah handarbeni, rasa memiliki. Guru dan kepala sekolah mau mulai dari nol,” ujarnya.
Sekolah itu mulai menonjolkan pendidikan karakter, adab, dan kegiatan keagamaan. Bahkan, siswa diajak terlibat dalam kegiatan sosial seperti takziah saat ada warga sekitar meninggal dunia dan pembiasaan sikap hormat kepada orang tua.
Perlahan, kepercayaan masyarakat kembali tumbuh. Kursi-kursi yang dulu kosong kini kembali terisi.
Seruan Perubahan: Sekolah Negeri Harus Bertransformasi
Solihul mendorong adanya langkah konkret berupa pelatihan dan replikasi praktik baik melalui Training of Trainer (TOT) antar sekolah negeri.
Ia menegaskan bahwa sekolah negeri tidak bisa lagi bertahan hanya dengan pendekatan kurikulum formal.
“Kalau hanya kurikulum, kita akan kalah dengan swasta. Fasilitas pemerintah sebenarnya tidak kurang,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa banyak sekolah negeri masih terjebak pada zona nyaman, menganggap penurunan jumlah siswa sebagai sesuatu yang wajar tanpa melakukan inovasi berarti.
Pendidikan di Persimpangan Zaman
SPMB tahun ini di Kota Yogyakarta membuka sebuah bab baru: bukan tentang kekurangan murid, tetapi tentang perubahan cara masyarakat memilih pendidikan.
Di satu sisi, data menunjukkan sistem masih stabil. Tidak ada sekolah yang kosong, dan keterisian mencapai hampir 80 persen. Namun di sisi lain, preferensi sosial, ekonomi, dan nilai-nilai keluarga mulai menggeser peta pendidikan dasar.
Di tengah dinamika itu, sekolah negeri dihadapkan pada satu pertanyaan besar: apakah mereka siap bertransformasi, atau perlahan ditinggalkan oleh zaman yang berubah lebih cepat dari kurikulum itu sendiri.(ef linangkung)
