KabarJawa.com– Pengamat politik sekaligus filsuf publik Rocky Gerung kembali mengguncang ruang diskusi publik lewat kritik tajam terhadap sistem politik nasional dan kondisi pendidikan tinggi Indonesia.
Rocky hadir dalam forum Public Lecture Series 002, gelaran komunitas Pandu Negeri di kawasan Embung Giwangan, Yogyakarta, Senin (16/2/2026).
Ia menilai sistem yang berjalan saat ini lebih banyak melahirkan dealer kekuasaan daripada pemimpin berintegritas dan berkapasitas intelektual.
Kritik Rocky Gerung
Di hadapan ratusan mahasiswa, Rocky menyoroti kecenderungan publik dan partai politik yang menilai calon pemimpin semata berdasarkan elektabilitas. Menurutnya, angka survei hanya mencerminkan popularitas, bukan kualitas moral maupun kemampuan berpikir.
“Elektabilitas itu angka. Angka bisa diproduksi, bahkan bisa dibeli. Tapi ethicability menyangkut integritas. Itu tidak bisa direkayasa lewat panggung hiburan atau survei,” tegas Rocky.
Ia memperkenalkan dua ukuran alternatif yang lebih relevan, yakni ethicability dan intellectuality. Ethicability menguji kekuatan moral pemimpin, sementara intellectuality menilai kedalaman gagasan dan kemampuan merumuskan kebijakan berbasis nalar kritis.
Rocky juga mendorong kampus menjadi ruang uji kepemimpinan terbuka.
“Kalau mau jadi pemimpin, datang ke kampus. Hadapi mahasiswa. Biarkan diuji secara terbuka. Jangan justru menghindari debat karena takut dikritik,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Menurutnya, minimnya tradisi debat intelektual melahirkan politik transaksional yang ia sebut sebagai praktik “pedagang kekuasaan”. Figur politik lebih piawai bernegosiasi kepentingan ketimbang menawarkan visi publik.
Kritik Rocky tak berhenti pada sistem politik. Ia juga menyoroti paradoks pendidikan tinggi Indonesia yang menurutnya mengalami kemajuan formal, tetapi kehilangan substansi nilai.
“Kita hari ini mengalami surplus ijazah, tapi defisit value. Banyak lulusan S3 akhirnya hanya jadi sopir ojek karena negara tidak mampu menyediakan ruang bagi pikiran mereka. Kenapa? Karena struktur teknokratis kita lebih banyak dikuasai oleh para dealer, bukan leader,” sindirnya.
Rocky menilai banyak kampus terjebak mengejar akreditasi dan peringkat, tapi melupakan misi pembentukan karakter, etika, dan keberanian berpikir kritis.
Ia juga memperingatkan bahaya creeping authoritarianism atau otoritarianisme yang merangkak perlahan, terutama ketika kritik publik dipersempit.
“Mem-back up negeri ini dengan ide dan pikiran dimaksudkan untuk mengembalikan nalar publik menjadi grammar of the town. Itu pentingnya oposisi, itu pentingnya Jogja tetap kritis,” tegasnya.
Pendapat Pelajar
Suara salah satu pelajar mempekuat keresahan tersebut. Otniel Rahadianta dari Forum Komunikasi Pengurus OSIS Yogyakarta mengungkapkan sistem pendidikan yang kaku dan membungkam ide kritis generasi muda.
Rocky merespons dengan menegaskan bahwa demonstrasi lahir karena tertutupnya ruang dialog.
“Kalau universitas marah, kanalisasinya apa? Pasti demonstrasi. Jadi kalau pemerintah menganggap demonstrasi berbahaya, mereka sendiri yang menciptakan kondisi itu,” ujarnya.
Senada dengan Rocky, Guru Besar Sugeng Bayu Wahyono menegaskan pentingnya ujian keras di ruang intelektual.
“Tanpa adanya ujian keras di ruang-ruang intelektual seperti kampus, Indonesia hanya akan terus terjebak dalam siklus kepemimpinan transaksional para dealer,” katanya.
Forum tersebut menjadi refleksi arah demokrasi nasional, sekaligus seruan agar kampus kembali menjadi benteng terakhir akal sehat publik, bukan sekadar pabrik gelar, tetapi laboratorium gagasan dan penjaga nilai. (ef linangkung)
