KabarJawa.com— Suara knalpot yang digeber puluhan sepeda motor memecah ketenangan pagi di Kalurahan Ngunut, Jumat Kapanewon Playen.
Ratusan warga Ngunut geruduk kantor kalurahan sambil mengibarkan spanduk, mengangkat poster, dan bergantian berorasi.
Massa menyatakan kekecewaan mereka atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang mereka nilai merugikan masyarakat.
Aksi besar ini menjadi puncak dari kemarahan warga setelah mereka merasa tidak pernah mendapatkan kejelasan terkait aliran dana desa yang disebut-sebut mengalami kebocoran hingga mencapai Rp500 juta.
Nama seorang pamong yang menjabat Danarto, muncul sebagai pihak yang dituding warga telah menyalahgunakan anggaran demi memperkaya diri.
Meskipun demikian, dugaan tersebut masih menunggu proses audit dan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Warga Ngunut Geruduk Kantor Kalurahan, Tuntut Proses Hukum
Di depan kantor kalurahan, warga menggelar aksi dengan membakar semangat satu sama lain. Para pemuda Karang Taruna menjadi motor penggerak orasi.
Wakil Ketua Karang Taruna, Ahmad Fathoni, menyampaikan tuntutan warga dengan suara lantang.
“Kami menyampaikan hal yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah. Tuntutan kami jelas: kami menduga ada tindak pidana korupsi pada anggaran warga kami,” ujar Fathoni di depan massa.
Ia menjelaskan bahwa warga menemukan rekening koran yang menunjukkan dana desa diduga sudah habis tanpa pertanggungjawaban yang memadai.
“Rekening koran yang kami temukan terbaca habis, dan tidak ada laporan yang jelas. Karena itu kami menuntut proses hukum berjalan sampai ada putusan seadil-adilnya,” lanjutnya.
Fathoni memaparkan bahwa masalah dugaan penyimpangan ini bukan peristiwa baru. Karena warga sudah berkali-kali melakukan pertemuan dan mediasi namun tidak pernah mendapatkan jawaban memuaskan.
“Kasus ini sudah berkali-kali terjadi. Kami sudah berdiskusi, bermediasi, dan melakukan berbagai forum. Namun tidak ada perubahan. Bahkan masalah semakin menjadi-jadi,” katanya.
Kekecewaan itu mendorong warga melakukan aksi besar agar masalah mendapat perhatian publik. Aksi unjuk rasa kali ini sudah yang kedua usai Jumat pekan lalu juga melakukan hal yang sama.
“Kami terpaksa membuat aksi ini agar viral dan memberi efek ke depan, agar penyalahgunaan anggaran tidak terulang. Barang bukti juga terus bertambah. Tim Tipikor sebelumnya sudah datang meminta dokumen, termasuk rekening koran dan rekaman suara dari perangkat yang terkait,” ungkapnya.
Lurah Ngunut Akui Ada Kebocoran Dana
Situasi memanas ketika Lurah Ngunut, Iswanto Hadi, akhirnya muncul di hadapan warga dan awak media.
Dengan nada hati-hati, ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran warga sekaligus mengakui bahwa kondisi keuangan kalurahan memang bermasalah.
“Kami berterima kasih kepada awak media yang hadir. Informasi yang teman-teman Karang Taruna sampaikan akan menjadi bahan kami dalam mengambil keputusan. Kami memahami bahwa kondisi keuangan Kalurahan Ngunut sedang tidak baik,” ujar Iswanto.
Ia menegaskan bahwa pihaknya menunggu audit inspektorat dan tindak lanjut kejaksaan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
“Inspektorat dan kejaksaan akan memutuskan langkah berikutnya. Kami sudah mengeluarkan surat peringatan berkali-kali, tetapi tidak diindahkan,” katanya.
Iswanto juga mengakui adanya oknum pamong yang dituduh melakukan penyelewengan tidak masuk kerja tetapi masih berstatus aktif, yang semakin memperkeruh situasi. Terlebih dia sudah mengeluarkan beberapa kali surat peringatan.
Dalam pernyataannya, Lurah Iswanto membenarkan bahwa nilai dugaan penyimpangan anggaran berada di kisaran Rp400–500 juta.
Ia mengatakan bahwa temuan ini akan menjadi bagian dari audit resmi yang sedang berlangsung.
Warga menegaskan bahwa mereka juga mempersoalkan gaya hidup Danarto yang, menurut mereka, terlihat terlalu mewah dibandingkan kondisi keuangan kalurahan.
“Gaya hidup Danarto di kalurahan sangat luar biasa dengan kemewahan,” kata seorang warga yang ikut aksi.
Aksi berakhir dengan pembacaan pernyataan sikap. Warga menegaskan akan mengawal kasus ini sampai aparat penegak hukum menetapkan hasil resmi.
Mereka juga menuntut agar pemerintah kalurahan lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola Dana Desa.
Di tengah teriakan dan kepulan asap knalpot, warga menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mau diam. Mereka menyatakan bahwa dana desa harus kembali untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memperkaya oknum.
Aksi ini akan berlanjut apabila hasil audit dan proses hukum tidak menunjukkan perkembangan signifikan. (ef linangkung)
