KabarJawa.com– Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 memicu gelombang kegelisahan.
Kebijakan yang semula untuk penyesuaian operasional itu kini justru menjelma menjadi badai ekonomi kecil yang menghantam para mitra dapur, pelaku UMKM, hingga relawan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dampak Program Makan Bergizi Gratis Disetop
Ketua DPW Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas DIY, A. Supriyanto, tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai kebijakan penghentian sementara MBG selama libur sekolah telah menimbulkan dampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mitra dapur di lapangan.
Supriyanto menegaskan, penghentian program itu membuat para mitra dapur terpaksa meliburkan karyawan dan menghentikan sementara pembelian bahan baku dari petani serta supplier lokal.
“Keluarnya Surat Edaran Nomor 12 memberatkan dan kami rasa sangat sewenang-wenang terhadap mitra,” ujar Supriyanto.
Ia menjelaskan, selama program berjalan, dapur-dapur MBG tidak hanya menjadi tempat produksi makanan, tetapi juga menjadi pusat perputaran ekonomi mikro.
Sekretaris Jenderal DPW Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas DIY, Yusup Supriadi, menambahkan bahwa pihaknya telah berulang kali berupaya membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kebijakan.
Ia menyebut diskusi telah berjalan hingga ke tingkat kementerian, bahkan mencoba menyampaikan langsung ke jalur pengambil keputusan tertinggi.
Namun, ia mengaku belum menemukan titik terang yang benar-benar memberikan solusi bagi para mitra di daerah.
“Pelaku UMKM dan relawan butuh untuk biaya sekolah. Ini dipikirkan enggak,” kata Yusup dengan nada geram.
Yusup menegaskan bahwa penghentian program MBG tidak bisa hanya dipandang sebagai jeda teknis. Ia menilai ada kehidupan ekonomi keluarga yang ikut bergantung pada program tersebut.
“Selama ini mereka bisa menghidupi keluarganya dari perputaran ekonomi di dapur,” ujarnya.
Ia kemudian mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung menganalisis persoalan ini. Menurutnya, kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak tidak seharusnya berhenti di level administratif tanpa mempertimbangkan dampak sosial di bawah.
Dampak Berantai
Di sejumlah titik di Kapanewon Sewon, dampak penghentian program mulai terasa nyata. Dapur-dapur produksi yang biasanya sibuk sejak pagi kini terlihat lengang.
Para petani lokal yang selama ini menjadi pemasok juga mulai mengeluhkan penurunan permintaan. Beberapa di antaranya mengaku harus menunda panen karena tidak ada kepastian penyerapan hasil.
Di sisi lain, para pekerja dapur yang sebelumnya memiliki penghasilan rutin harian kini menghadapi ketidakpastian baru.
Sebagian dari mereka memilih mencari pekerjaan serabutan, sementara lain menunggu kabar apakah program akan kembali berjalan setelah libur sekolah berakhir.
Di tengah polemik kebijakan tersebut, suara evaluasi juga datang dari para orang tua penerima manfaat. Salah satunya Ana Wahyuni, warga Sewon, yang menilai program MBG sebenarnya memiliki niat baik sejak awal.
Namun, seiring berjalannya waktu, ia melihat muncul kejenuhan pada anak-anak terhadap menu makanan yang disajikan.
“Programnya sih awalnya bagus, tapi makin ke sini anak tidak suka menunya karena itu-itu saja. Jujur malah banyak yang tidak kemakan,” ujar Ana.
Ia menilai variasi menu yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih kurang berkembang. Kondisi ini membuat sebagian anak menjadi kurang antusias terhadap makanan yang diberikan.
Ana kemudian mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi skema penyaluran program MBG. Menurutnya, salah satu opsi adalah mengalihkan anggaran langsung kepada orang tua penerima manfaat.
Dengan skema tersebut, orang tua bisa membeli bahan makanan sendiri dan menyesuaikan menu sesuai kebutuhan serta selera anak di rumah.
“Supaya orang tua bisa membelanjakan sendiri bahan pangan dan menentukan sendiri menu makanan bergizi untuk anak,” ujarnya.
Ia juga menilai program MBG saat ini belum sepenuhnya efektif jika dibandingkan dengan kebiasaan lama di mana anak-anak sudah dibekali makanan dari rumah.
“Dia tidak menolak programnya, tapi mungkin perlu cara yang lebih fleksibel,” kata Ana. (ef linangkung)
