KabarJawa.com– Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) secara resmi mengukuhkan Zainal Arifin Mochtar sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara dalam prosesi yang berlangsung di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, 15 Januari 2026.
Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari agenda akademik resmi UGM dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Prosesi pengukuhan menandai pencapaian jabatan akademik tertinggi bagi Zainal Arifin Mochtar yang akrab disapa Prof Uceng.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah tamu undangan menyoroti peran akademisi, khususnya guru besar, dalam menjaga demokrasi, konstitusi, dan tata kelola negara.
Pandangan Anies Baswedan
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa pengukuhan guru besar merupakan amanah keilmuan yang tidak hanya terbatas pada lingkungan kampus. Menurutnya, seorang guru besar memiliki tanggung jawab untuk berperan sebagai intelektual publik.
“Ini merupakan sebuah puncak baru dalam pengabdian kepada keilmuan. Kita berharap Prof Uceng tidak hanya menjadi intelektual kampus, tetapi juga tampil sebagai intelektual publik,” ujar Anies.
Anies menekankan bahwa tugas akademisi tidak hanya mencerdaskan mahasiswa, tetapi juga masyarakat secara luas.
“Guru besar tidak hanya mencerdaskan mahasiswanya, tetapi juga bertanggung jawab mencerdaskan seluruh bangsa,” katanya.
Anies menilai keberanian akademisi dalam menyampaikan kritik berbasis ilmu pengetahuan penting untuk menjaga kewarasan kehidupan bernegara. Ia menyebut Prof Uceng memiliki integritas keilmuan, keluasan wawasan, serta keberanian moral dalam mengkritisi praktik penyelenggaraan negara yang dinilai tidak sejalan dengan konstitusi.
“Keberanian itulah yang membuat kecendekiawanan beliau berbeda. Prof Uceng tidak hanya berbicara demi kemajuan ilmu, tetapi juga memastikan tata negara republik ini tetap berjalan dengan baik dan benar,” tutur Anies.
Tanggapan Ganjar Pranowo
Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga memberikan apresiasi terhadap pidato pengukuhan yang disampaikan Prof Uceng. Ganjar menilai pidato tersebut memberikan penjelasan komprehensif mengenai dinamika konservatisme di lembaga-lembaga negara.
“Hari ini kita mendapatkan gizi intelektual yang sangat enak. Pidato Mas Uceng sungguh luar biasa,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar, Prof Uceng menguraikan proses konservatisme di lembaga negara secara sistematis, mulai dari latar belakang sejarah, pengaruh global, hingga kondisi empiris yang terjadi di Indonesia saat ini.
“Beliau menjelaskan proses konservatisme lembaga-lembaga negara di Indonesia, mulai dari sejarahnya, pengaruh dunia luar, sampai kondisi riil yang kita hadapi hari ini,” ujar Ganjar.
Ganjar juga menyoroti pentingnya menjaga ruang kebebasan berpendapat. Ia menyebut penyempitan ruang ekspresi dapat memunculkan risiko praktik otoritarianisme.
“Hari ini kita harus sangat hati-hati. Ketika ada kecenderungan pihak-pihak tertentu tidak bisa berbicara secara bebas, di situlah bahaya otoritarianisme mulai mengintai,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Ganjar menilai pemikiran kritis yang disampaikan Prof Uceng secara ilmiah dan berbasis data berperan dalam meningkatkan kesadaran publik.
“Apa yang disampaikan Prof Uceng mencerdaskan kita semua,” katanya.
Amanah Akademik
Ganjar berharap Prof Uceng dapat menjalankan amanah sebagai guru besar dengan konsistensi dan keberanian intelektual dalam menyampaikan fakta serta kebenaran berdasarkan keilmuan.
“Semoga amanah ini terus beliau jaga sebagai keberanian untuk menyampaikan fakta dan kebenaran berbasis keilmuan,” ujar Ganjar.
Pengukuhan Prof Zainal Arifin Mochtar sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UGM menambah daftar akademisi yang mencapai jabatan tertinggi di lingkungan universitas tersebut.
Hingga kegiatan berakhir, prosesi pengukuhan berlangsung sesuai agenda resmi kampus dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan akademik UGM pada Januari 2026.
