KabarJawa.com – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya membangun ekosistem perfilman nasional yang merata dan berdaya saing.
Hal ini disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya saat menghadiri Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) Market 2025 di Jogja Expo Center (JEC), Sabtu (29/11/2025).
Kehadirannya membawa arahan strategis dari Presiden Prabowo Subianto terkait arah pembangunan industri film. Dalam sambutannya, Riefky memberikan apresiasi terhadap konsistensi JAFF yang telah hadir selama dua dekade sebagai festival film Asia berskala internasional.
Ia menilai JAFF Content Market mampu membuka ruang yang lebih luas bagi kreator muda untuk mengasah kemampuan dan memahami strategi bisnis yang menopang industri.
“Harapan kita para penulis tidak hanya punya skill kreatif, tetapi juga memperkuat aspek bisnis. Mereka perlu memahami cara mempresentasikan karya, berdialog dengan calon partner, investor, atau produser,” ujarnya.
Riefky menyatakan bahwa kreativitas membutuhkan fondasi komersial yang kuat agar karya dapat berkelanjutan. Pemerintah tetap berupaya menghadirkan kebijakan yang mendukung perkembangan industri film nasional.
Arahan Presiden mengenai ekosistem layar bioskop menjadi sorotan utama. Riefky menyampaikan bahwa Presiden meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merancang skema bisnis baru untuk pembangunan bioskop yang dapat menjangkau kabupaten dan kota.
Arahan tersebut disampaikan setelah Presiden menerima laporan satu tahun kinerja Kemenekraf. “Rasionya masih rendah sekali dari kebutuhan. Banyak film sudah diproduksi tetapi tidak bisa masuk ke layar lebar,” kata Riefky.
Masalah keterbatasan layar bioskop, menurut Riefky, menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan industri film. Di sejumlah daerah, akses masyarakat terhadap film Indonesia masih terbatas sehingga banyak karya tidak memperoleh ruang tayang yang memadai.
Upaya Pemerintah Mengatasi Kesenjangan Layar Bioskop
Presiden memberikan arahan agar Danantara segera menyusun model bisnis yang memungkinkan pembangunan jaringan bioskop yang merata. Skema tersebut harus menarik bagi investor, tetap realistis, dan tidak membebani pelaku usaha di daerah.
“Danantara diminta membuat skema bisnis yang menarik untuk mendorong tumbuhnya bioskop di kabupaten/kota. Polanya masih disusun dan tentu butuh waktu,” jelas Riefky.
Pemerintah menyiapkan langkah pendukung berupa pemberian insentif dan kemudahan regulasi agar investor tertarik membangun jaringan bioskop baru di luar kota besar.
“Peluang ekonominya besar, tetapi tentu perlu keberpihakan pemerintah. Bisa berupa insentif atau kemudahan lain agar bisnis bioskop di tingkat kabupaten/kota bisa tumbuh,” ucapnya.
Selain infrastruktur layar, Riefky menyampaikan dua arahan tambahan dari Presiden Prabowo. Pertama, Kemenekraf diminta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan skema pendanaan dan insentif bagi produser dan pelaku industri.
Kedua, percepatan penanganan pembajakan digital melalui koordinasi dengan Kementerian Hukum serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Jadi itu arahan Presiden, dan kami mohon dukungan agar iklim perfilman nasional bisa semakin baik,” kata Riefky.
