KabarJawa.com – Pemerintah Kota Yogyakarta memperluas program bantuan hukum gratis bagi warga miskin pada 2026 dengan menggandeng 23 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan perjanjian antara Pemkot Yogyakarta dan para mitra LBH/OBH di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (23/1/2026).
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Dedi Budiono, menyampaikan bahwa konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Namun, keterbatasan ekonomi kerap menjadi kendala utama bagi masyarakat miskin dalam mengakses layanan hukum.
“Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen hadir untuk menjamin hak konstitusional tersebut melalui kerja sama dengan rekan-rekan Organisasi Bantuan Hukum. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini menjadi wujud tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga yang membutuhkan,” ujar Dedi.
Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2026
Pada 2026, Pemkot Yogyakarta mengalokasikan anggaran bantuan hukum sebesar Rp 276 juta, meningkat sekitar Rp 12 juta dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp 264 juta.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, termasuk pendampingan perkara di pengadilan, konsultasi hukum, serta penyuluhan kepada masyarakat.
Dedi menegaskan, seluruh LBH/OBH mitra wajib memberikan pelayanan secara profesional dan setara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun pandangan politik. Pemerintah daerah juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Mekanisme dan Akses Layanan
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, menjelaskan bahwa anggaran bantuan hukum masuk dalam pos bantuan sosial belanja tidak terduga. Realisasi anggaran pada 2025 tercatat terserap 100 persen.
Pemkot Yogyakarta hanya bekerja sama dengan LBH/OBH yang telah terakreditasi Kementerian Hukum. Bantuan hukum diperuntukkan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Warga yang membutuhkan layanan dapat mendatangi Kantor Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta atau langsung ke LBH/OBH mitra, di antaranya: LBH Al-Kautsar, LBH Dharma Yudha, LBH Harapan, LBH Sekawan, YLBH Sembada, LBH Senopati, YLBH Sikap, YLPA DIY, LKBH FH UI, YLKBH Handayani, LKBH Universitas Janabadra, OBH Sekar Melati, PBHI Yogyakarta, PKBH FH UAD, PKBH FH UMY, LBH Yogyakarta, LBH Tentrem, YLBH Apik, YPBH Peradi Bantul, RBH Yayasan Afta, LKBH Bangkit, LKBH Pandawa, dan LSBH Sejati.
Direktur YLBH Sembada, Hendrikus Indhayana Yudha, menyatakan bahwa LBH/OBH mitra siap memberikan layanan litigasi dan nonlitigasi, termasuk penyuluhan hukum.
“Kami akan terus memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat Kota Yogyakarta sesuai tugas dan fungsi kami,” kata Hendrikus.
Melalui program ini, Pemkot Yogyakarta menargetkan peningkatan akses keadilan bagi warga miskin agar memperoleh perlindungan hukum yang setara.
