KabarJawa.com– Wacana pembangunan pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan konsep menyerupai Bali memantik perhatian publik.
Arus investasi yang deras ke wilayah pesisir, khususnya Gunungkidul, memunculkan kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya lokal.
Menanggapi isu tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa Yogyakarta tidak perlu dibandingkan dengan Bali. Ia menyatakan Jogja dan Bali memiliki karakter budaya yang berbeda dan tidak bisa disamakan.
Sultan menyampaikan pernyataan itu usai menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus KADIN Kabupaten/Kota se-DIY di Jogja Expo Center, Banguntapan, Bantul, Sabtu (14/2/2026).
“Kita tidak usah diperbandingkan dengan Bali. Memang beda Jogja sama Bali,” tegas Sultan kepada wartawan.
Jawaban Sri Sultan dan GKR Mangkubumi tentang Wacana Pantai DIY
Ngarsa Dalem menekankan bahwa perbedaan antara Jogja dan Bali sudah terlihat dari kultur masyarakatnya. Jogja tumbuh dengan tradisi, tata nilai, dan karakter arsitektur yang khas. Karena itu, pembangunan sektor pariwisata harus tetap berpijak pada budaya lokal.
“Jogja adalah kota wisata, tetapi culture masyarakatnya memang berbeda. Jadi tidak perlu membanding-bandingkan. Jogja ya untuk Jogja sendiri,” ujarnya.
Sultan juga mempersilakan investor untuk menanamkan modal di DIY. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan investasi tetap harus menghormati karakter daerah.
“Ya terserah investor kalau itu,” tambahnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah membuka ruang investasi, tetapi tidak akan mengorbankan identitas budaya demi mengejar pertumbuhan ekonomi semata.
Ketua Umum KADIN DIY, GKR Mangkubumi, menyuarakan kegelisahan yang sama. Ia melihat banyak investor datang dengan membawa konsep Bali style untuk diterapkan di kawasan pantai Gunungkidul.
Menurutnya, pembangunan resort dan fasilitas wisata yang meniru Bali perlahan menggeser wajah asli Jogja.
“Nah, kok lama-lama Jogja itu seperti di-Bali-kan. Padahal kita punya ciri khas tersendiri. Karakter pantai kita berbeda dengan Bali,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pantai di DIY tidak bisa dikuasai secara mutlak oleh investor. Pantai merupakan ruang hidup masyarakat, bukan sekadar komoditas bisnis. Karena itu, setiap pembangunan wajib mematuhi aturan daerah dan menjaga kepentingan publik.
“Kita adalah Jogja, bukan Bali,” ujarnya.
GKR Mangkubumi juga menyoroti risiko hilangnya kekhasan Gunungkidul jika pembangunan berjalan tanpa pertimbangan matang. Ia menyebut bentang alam karst, garis pantai yang masih alami, serta arsitektur tradisional sebagai kekuatan utama daerah tersebut.
Jika investor membangun tanpa mempertimbangkan aspek budaya dan lingkungan, Gunungkidul bisa kehilangan daya tarik otentiknya.
Menurutnya, identitas lokal justru menjadi nilai jual yang kuat di tengah persaingan destinasi wisata nasional maupun internasional. Wisatawan datang ke Jogja untuk merasakan keaslian budaya dan kearifan lokal, bukan untuk menemukan replika daerah lain.
Bupati Gunungkidul: Investor Wajib Tampilkan DED
Dukungan terhadap pelestarian identitas daerah juga datang dari Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih. Ia menegaskan bahwa setiap investor wajib mempresentasikan Detail Engineering Design (DED) dan SketchUp sebelum memulai pembangunan.
Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan proyek tidak berdiri di atas lahan yang dilindungi serta tidak merusak bentang alam pesisir.
Bupati Endah juga meluruskan isu mengenai Pantai Sepanjang yang disebut akan dibuat mirip Jimbaran. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak meniru bentuk bangunan Bali.
Namun, mereka mengadopsi sistem pengelolaan UMKM agar pedagang bisa berjualan hingga malam hari tanpa mendirikan bangunan permanen yang merusak panorama.
“Kita meniru sistemnya, bukan bangunannya,” tegasnya.
Gunungkidul memang tengah menjadi magnet investasi pariwisata. Keindahan pantai-pantainya yang eksotis, akses yang semakin baik, serta meningkatnya kunjungan wisatawan membuat banyak investor tertarik mengembangkan resort dan fasilitas wisata.
Namun, pertanyaannya, apakah menghadirkan konsep Bali style menjadi keputusan yang tepat?
Pemerintah DIY dan para pemangku kepentingan tampaknya sepakat bahwa pembangunan harus berjalan selaras dengan nilai budaya dan kemanusiaan. Pantai bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang sosial tempat masyarakat menggantungkan hidup, menjaga tradisi, dan merawat harmoni dengan alam.
Jogja berdiri dengan keistimewaannya. Gunungkidul tumbuh dengan karakter alam karst dan pesisir selatan yang gagah. Identitas inilah yang justru menjadi kekuatan utama.
Alih-alih meniru Bali, DIY memilih memperkuat jati diri dengan membangun tanpa kehilangan akar, berkembang tanpa tercerabut dari budaya. (ef linangkung)
