KabarJawa.com– Suara mesin bentor di tengah jalanan Malioboro kini mulai dianggap mengganggu kenyamanan dan ketertiban kota.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) memutuskan untuk mengambil langkah tegas, melakukan penertiban besar-besaran terhadap becak motor (bentor) yang jumlahnya kini sudah overload.
Tujuan Penertiban Bentor
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa penertiban ini merupakan langkah nyata untuk menata wajah kota agar tetap nyaman dan aman bagi warga maupun wisatawan.
“Bukan kita bermaksud menghilangkan pekerjaan mereka, tapi menata. Ini beda, ya. Penataan ini bisa soal modanya, layanannya, maupun jumlahnya. Karena kalau sudah over seperti saat ini, tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan dan membuat kota menjadi semrawut,” ujar Made di Bangsal Wiyatapraja, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (10/10).
Made mengungkapkan, pendataan terakhir menunjukkan jumlah bentor di wilayah DIY sudah mencapai 2.000 unit pada masa pandemi COVID-19. Angka itu kini telah meningkat.
Jumlah tersebut jauh melampaui daya tampung kota, terutama di kawasan padat seperti Malioboro dan titik wisata lainnya.
“Semua kawasan, termasuk Malioboro, tentu punya kapasitas untuk kendaraan, termasuk becak. Dan kapasitas becak di sini tidak hanya bentor saja, masih ada becak kayuh dan becak kayuh bertenaga alternatif,” jelasnya.
Pemda DIY melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DIY terus melakukan konsolidasi dengan berbagai paguyuban bentor. Tujuannya agar proses penertiban ini berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan gejolak sosial.
Bentor selama ini menjadi mata pencaharian utama bagi banyak warga, tetapi jika jumlahnya tak terkendali, maka keberadaannya justru berbalik menjadi masalah transportasi dan tata kota.
“Kalau kita tidak menata dari sekarang, Malioboro bisa kehilangan wajah ramah dan tertibnya. Kita ingin pengunjung merasa nyaman berjalan kaki, tidak terganggu oleh bentor yang jumlahnya sudah terlalu banyak,” tegas Made.
Solusi Ramah Lingkungan
Sebagai bagian dari solusi, Pemda DIY sudah mulai menghadirkan becak kayuh bertenaga alternatif, sebuah inovasi yang menggabungkan tradisi dan teknologi ramah lingkungan.
Saat ini sudah tersedia 90 unit becak kayuh bertenaga alternatif dan jumlahnya akan terus bertambah secara bertahap.
“Kami sudah berupaya sejak tahun 2020 untuk menghadirkan becak yang tetap digenjot tapi tidak membuat pengemudinya kelelahan. Ini langkah konkret agar transportasi tradisional tetap hidup, tapi lebih ramah lingkungan,” ungkap Made.
Ia menegaskan, keberadaan becak bertenaga alternatif bukan berarti jumlah bentor boleh bertambah. Justru sebaliknya, setiap bertambahnya becak alternatif, jumlah bentor harus berkurang agar keseimbangan tetap terjaga.
Made juga menyoroti fakta bahwa tidak semua pengemudi bentor yang beroperasi di DIY berstatus penduduk lokal. Kondisi ini memperumit proses penataan dan pengawasan.
“Persoalan lainnya, tidak semua bentor itu ber-KTP DIY. Artinya, penertiban ini juga harus memperhatikan aspek administrasi dan ketertiban kependudukan,” imbuhnya.
Untuk mempercepat transisi menuju transportasi ramah lingkungan, Pemda DIY juga telah mengajukan proposal ke pemerintah pusat serta menggandeng negara-negara pemerhati Low Emission Zone (LEZ).
“Kami sudah menyampaikan hal ini ke pemerintah pusat dan pihak-pihak internasional yang bisa support pengadaan becak kayuh bertenaga alternatif lebih banyak lagi,” terang Made.
Langkah penertiban bentor menjadi bagian penting dari upaya besar Pemda DIY mengembalikan wajah Yogyakarta sebagai kota budaya yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan.
Pemda DIY bertekad agar program penataan ini juga menjaga harmoni antara pengemudi, wisatawan, dan masyarakat kota.
“Yogyakarta harus tetap ramah bagi siapa pun, baik bagi mereka yang mencari nafkah maupun bagi yang datang untuk menikmati kota ini,” pungkas Made. (ef linangkung)
