KABARJAWA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul resmi meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta masyarakat umum.
Langkah ini memetakan potensi penyakit sejak dini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan.
Sasaran Awal Program
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyampaikan bahwa program ini menargetkan lebih dari 8.200 ASN sebagai sasaran awal. Pemeriksaan akan berlangsung secara bertahap hingga ke tingkat pamong kalurahan.
“Mengingat jumlah sasarannya sangat banyak, maka kami menggunakan aplikasi khusus untuk pendaftarannya agar prosesnya lebih mudah dan terorganisir,” ujarnya.
Melalui aplikasi tersebut, peserta dapat mengisi data awal melalui daftar pertanyaan yang tersedia. Selain itu, hasil pemeriksaan manual oleh tenaga medis juga akan tercatat dalam sistem. Jadi, pemeriksaan menghasilkan data kesehatan yang lebih akurat.
Bupati menambahkan, penggunaan aplikasi ini juga menjadi strategi untuk mempermudah pemetaan potensi penyakit di wilayah Kabupaten Bantul.
Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Agus Tri Widiyanta, menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan ini akan bermula pada Senin, 28 April 2025 dan berlangsung hingga Mei 2025.
Setelah itu, layanan tetap akan berlanjut sesuai dengan arahan program quick wins Presiden RI.
“Sasaran awal adalah sekitar 4.000 ASN, dan setelah itu pemeriksaan akan dibuka untuk masyarakat umum yang tinggal atau berdomisili di Bantul,” jelas Agus.
Warga yang ingin memanfaatkan layanan ini dapat mendatangi puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan secara gratis.
Agus menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari akselerasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Partisipasi masyarakat Bantul dalam pemeriksaan kesehatan masih sangat rendah, bahkan tidak sampai satu persen. Maka dari itu, program ini menjadi upaya strategis agar semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan secara merata,” pungkasnya. (ef linangkung)
