KabarJawa.com– Agenda diplomasi internasional yang mempertemukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Candi Prambanan pada Rabu (8/7/2026), menyisakan catatan kritis di tingkat daerah.
Di balik kemegahan protokoler kenegaraan tersebut, terdapat kebijakan penyiagaan 1.000 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Sleman sebagai pagar bagus penyambutan.
Kebijakan ini memicu tanda tanya lantaran dilakukan justru saat para siswa tengah menikmati masa libur semester.
Alih-alih mendapatkan hak beristirahat, anak-anak ini tetap dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk berdiri di tepi jalan raya demi pemenuhan formalitas seremonial.
Mobilisasi di Tengah Masa Libur
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, membenarkan adanya pengerahan massa siswa ini berdasarkan hasil koordinasi lintas instansi.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama untuk membagi peran murid sekolah dalam menyambut tamu negara.
“Dari hasil rapat koordinasi, kami menyiapkan murid SD maupun SMP,” kata Mustadi.
Para siswa yang dikerahkan berasal dari wilayah Kapanewon Depok, Berbah, dan Kalasan. Menyadari risiko fisik yang harus dihadapi anak-anak di bawah terik matahari, Dinas Pendidikan membagi seribu siswa tersebut ke dalam dua skema pembagian:
-
500 siswa menyambut kedatangan rombongan.
-
500 siswa lainnya disiagakan untuk melepas kepulangan rombongan.
Mustadi tidak menampik bahwa prosesi ini berpotensi menguras fisik anak-anak, mengingat durasi waktu tunggu protokoler yang cukup lama di ruang terbuka.
“Karena kalau siang panas. Kasihan anak-anak kalau menunggu lama, itu katanya sekitar 2,5 jam,” ujarnya.
Ketidakpastian Skenario yang Mengorbankan Siswa
Kondisi di lapangan semakin pelik bagi para siswa karena rencana lokasi penyambutan masih terus berubah-ubah.
Awalnya, anak-anak dijadwalkan berdiri berjajar meriah di pintu keluar Bandara Adisutjipto. Namun, mendekati hari pelaksanaan, muncul rencana pemindahan lokasi ke gerbang Akademi Angkatan Udara (AAU).
Ketidakpastian ini menunjukkan bahwa pengerahan siswa dilakukan tanpa rencana matang yang memprioritaskan kenyamanan anak. Pihak dinas pun hanya bisa mengikuti instruksi tim protokoler pusat.
“Masih tentatif. Tapi memang surat edarannya menunjuk ke pintu bandara. Jadi Gapura ke selatan sana. Dan anak-anak kita tata di kiri kanan,” jelas Mustadi.
Ketidakpastian tidak hanya terjadi pada titik penempatan siswa, tetapi juga pada rute dan moda transportasi yang digunakan oleh Presiden Prabowo dan PM Narendra Modi.
Rombongan yang awalnya dijadwalkan mendarat di Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo dan menggunakan helikopter ke Adisutjipto, sempat dikabarkan berganti opsi menggunakan moda kereta api.
Menanggapi perubahan rute yang dinamis tersebut, pihak Dinas Pendidikan mengaku tidak memiliki kendali penuh dan memilih tetap bertahan pada instruksi awal.
“Skenarionya memang tentatif. Kami belum tahu kalau nanti ada perubahan,” tandasnya.
Pengerahan seribu siswa di tengah masa libur sekolah ini kembali menghidupkan kritik lama terkait tradisi memobilisasi anak-anak demi kepentingan citra politik dan seremonial pejabat.
Meskipun dalih yang digunakan sering kali berlindung di balik nilai “keramahan budaya” atau “penghormatan tamu negara”, fakta di lapangan memperlihatkan beban fisik yang harus ditanggung siswa demi sebuah rutinitas protokoler. (ef linangkung)
