
KABARJAWA— Gelombang aksi massa di Yogyakarta beberapa waktu lalu kini mendorong perhatian serius dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung ke lapangan untuk memastikan stabilitas daerah tetap terjaga.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, memimpin kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai tindak lanjut instruksi tegas Menteri Dalam Negeri.
Di hadapan Ngarso dalem Sri Sultan HB X dan jajaran pemerintah daerah, Restuardy menegaskan bahwa keamanan dan kondusivitas daerah tidak boleh goyah meski badai aksi massa telah berlalu. Negara juga hadir lewat kekuatan masyarakat.
“Kami dorong semua daerah untuk menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan berbasis komunitas,” tegasnya.
Sorotan utama kunjungan Kemendagri tertuju pada Jaga Warga, sistem keamanan berbasis partisipasi masyarakat yang sudah mengakar dalam kultur Yogyakarta.
Mekanisme ini terbukti ampuh meredam potensi kericuhan pada puncak aksi massa, terutama pada 1 dan 29 September lalu.
Di sepanjang kawasan Malioboro hingga sekitar Polda DIY, kelompok Jaga Warga dari berbagai kelurahan, termasuk Kepanewon Depok, berjaga bahu-membahu bersama aparat kepolisian, TNI, serta tokoh masyarakat.
“Jaga Warga bukan sekadar sistem keamanan. Ini adalah wajah asli kebersamaan masyarakat Jogja. Di saat genting, mereka hadir, saling melindungi, saling menopang. Inilah modal sosial yang luar biasa,”tambahnya.
Kemendagri sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran untuk mendorong penguatan keamanan daerah melalui program Salinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat). Pemerintah Daerah DIY menyambut instruksi tersebut dengan langkah lebih progresif.
Alih-alih hanya mengaktifkan Salinmas, Pemda DIY memperluas cakupan dengan memperkuat Jaga Warga, menghidupkan kembali poskamling, dan mempererat koordinasi RT-RW hingga tingkat kampung.
Bahkan, Gubernur DIY dikabarkan tengah menyiapkan Surat Edaran khusus yang menginstruksikan bupati dan wali kota untuk mengaktifkan pos keamanan lingkungan di seluruh wilayah DIY.
Kemendagri menegaskan bahwa situasi kamtepas (keamanan dan ketertiban masyarakat) sudah berangsur normal sejak awal September. Namun, mereka menekankan bahwa partisipasi warga tetap menjadi garda terdepan.
“Siskamling dan Jaga Warga bukan hanya urusan keamanan, tapi juga tentang relasi sosial. WhatsApp grup dan CCTV bisa membantu, tapi interaksi tatap muka antarwarga itulah yang menguatkan ikatan sosial,”tambahnya. (ef linangkung)