KABARJAWA – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul resmi meluncurkan Wasgitel (Pengawasan Gunungkidul Terintegrasi Elektronik) sebagai inovasi digital untuk memperkuat pengawasan tata kelola pemerintahan.
Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, menegaskan pentingnya pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dalam acara Gelar Pengawasan Daerah yang digelar pada Senin (26/5/2025), Joko menyampaikan bahwa pengawasan menjadi pilar utama dalam menciptakan good governance dan clean government.
“Melalui pengawasan, kita pastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Joko dalam sambutannya.
Pemerintah daerah menghadirkan Wasgitel sebagai jawaban atas kebutuhan pengawasan yang cepat, transparan, dan real-time. Joko menyebut aplikasi ini sebagai simbol komitmen digitalisasi birokrasi yang menjunjung transparansi dan pelayanan publik.
“Wasgitel bukan sekadar alat teknis. Ini adalah langkah strategis menuju pengawasan modern yang mengedepankan keterbukaan informasi dan kolaborasi,” jelasnya.
Joko juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kalurahan untuk menjadikan pengawasan sebagai mitra dalam memperbaiki kinerja. Ia mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran agar penggunaan APBD efektif dan sesuai ketentuan.
“Sinergi antara BPK, BPKP, Inspektorat DIY, Inspektorat Daerah, seluruh OPD, dan Kalurahan menjadi kunci agar Gunungkidul terus tumbuh sebagai daerah yang akuntabel dan responsif,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Gunungkidul, Saptoyo, menyampaikan bahwa Wasgitel merupakan sistem pengawasan digital terpadu yang dikembangkan untuk menjawab tantangan pengawasan di era digital.
“Wasgitel adalah lompatan besar. Kami membangun lima modul pengawasan utama, yaitu SEMAR, NAKULA, BAGONG, SADEWA, dan PETRUK. Ketiganya sudah aktif, dua lainnya menyusul tahun depan,” terang Saptoyo.
Peluncuran Wasgitel menandai langkah maju Gunungkidul dalam membangun sistem pengawasan digital yang partisipatif, transparan, dan terintegrasi.
Pemerintah daerah berharap inovasi ini dapat mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola yang lebih bersih dan responsif. (ef linangkung)
