KabarJawa.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyatakan posisi geografis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berada di tengah Pulau Jawa menjadikan wilayah tersebut strategis dalam sistem transportasi nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V DPR RI untuk meninjau infrastruktur dan transportasi di DIY, Jumat (20/02/2026).
Menurut Roberth Rouw, DIY berada di jalur utama penghubung wilayah barat dan timur Pulau Jawa sehingga menjadi simpul penting mobilitas orang dan distribusi logistik.
Ia menyampaikan Komisi V DPR RI ingin memastikan pembangunan dan pembenahan infrastruktur di wilayah tersebut berjalan optimal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pengawasan APBN dan Serapan Aspirasi Daerah
Roberth Rouw menjelaskan kunker reses tersebut juga bertujuan mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tepat sasaran dan tepat waktu.
Selain itu, kunjungan dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi Pemerintah Daerah DIY terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi yang dibiayai APBN.
Ia menyebut DIY dikenal sebagai daerah dengan kekuatan di sektor budaya, pendidikan, dan pariwisata. Dukungan infrastruktur dinilai diperlukan untuk menopang dinamika pertumbuhan tersebut.
Roberth menambahkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat mendorong investasi, memperlancar distribusi logistik, dan memperkuat pemerataan pembangunan.
“Semua itu bermuara pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Peninjauan Stasiun Tugu dan Proyek Tol
Dalam agenda kunker, rombongan Komisi V DPR RI meninjau sejumlah titik strategis, termasuk Stasiun Tugu Yogyakarta sebagai salah satu simpul transportasi utama.
Rombongan juga mengunjungi proyek pembangunan Tol Yogyakarta–Solo yang menjadi bagian penguatan konektivitas kawasan aglomerasi.
Roberth menyatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur menghadapi arus mudik Lebaran 2026.
Ia memprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan penumpang, baik yang melintas maupun yang menjadikan DIY sebagai tujuan.
Ia menegaskan infrastruktur jalan dan transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Seluruh pihak didorong memastikan kesiapan sarana prasarana guna mendukung keselamatan dan kelancaran mobilitas saat periode Lebaran.
Pemda DIY Tegaskan Sinergi dan Integrasi Transportasi
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, membacakan sambutan Gubernur DIY saat menerima Kunker Reses Komisi V DPR RI di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (20/02).
Ia didampingi Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, serta kepala organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam sambutan tersebut, Pemerintah Daerah DIY menyatakan komitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI dan mitra kerja. Pemerintah daerah menyebut setiap proyek infrastruktur diupayakan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberi dampak ekonomi dan sosial.
Disampaikan pula bahwa infrastruktur berfungsi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, pemerataan akses, serta penguatan daya saing daerah.
Forum tersebut digunakan untuk menyampaikan capaian, tantangan, dan kebutuhan dukungan kebijakan, termasuk aspek pembiayaan, percepatan proyek strategis, serta mitigasi risiko kebencanaan sesuai karakter wilayah DIY.
Penguatan Tol Jogja–Solo dan Sistem Multimoda
Pemerintah Daerah DIY menyoroti peninjauan jalan Tol Jogja–Solo, termasuk akses Purwomartani, Kalasan, hingga Sleman, sebagai bagian penguatan konektivitas kawasan Yogyakarta–Solo. Proyek tersebut dinilai akan meningkatkan efisiensi mobilitas barang dan penumpang.
Pemda juga mendorong optimalisasi Yogyakarta International Airport, integrasi kereta api bandara, serta penguatan simpul transportasi seperti Stasiun Tugu. Langkah tersebut diarahkan pada pengembangan sistem transportasi multimoda yang terintegrasi.
Menurut Pemda DIY, ketersediaan infrastruktur andal dan sistem transportasi terintegrasi menjadi fondasi keberlanjutan pembangunan di wilayah dengan karakter tata ruang, budaya, pariwisata, dan pendidikan yang khas.
Kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mendukung harmonisasi pembangunan infrastruktur nasional dan daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas sistem transportasi nasional dan kesiapan menghadapi lonjakan mobilitas pada Lebaran 2026.
