KabarJawa.com– Kawasan Pantai Sadeng, Gunungkidul geger karena dugaan praktik monopoli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyeret nama pengusaha kapal ikan berinisial BW dan oknum Aparat Penegak Hukum (APH).
Kasus ini kini meledak menjadi isu besar karena resmi ada pelaporan ke empat instansi sekaligus: Polda DIY, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Lembaga Ombudsman (LO) DIY, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
AK, seorang pengurus kapal nelayan di Sadeng bersama rekannya, sesama pengusaha kapal ikan, mengajukan pengaduan tersebut.
Bersama kuasa hukumnya, Boma Aryo Nugroho, SH., M.Kn., mereka menuding praktik monopoli BBM tersebut bukan hanya merugikan pengusaha kapal besar, tetapi juga memukul nelayan kecil yang menggantungkan hidup pada solar.
“Karena kuat dugaan oknum aparat penegak hukum di Polairud Pantai Sadeng ikut membekingi pengusaha kapal tertentu, maka kami mengadukan kasus ini ke Polda DIY,” tegas Boma dalam konferensi pers di Sleman, Jumat (26/9/2025).
Modus Monopoli BBM di Pantai Sadeng
Aroma permainan nakal mulai tercium sejak koperasi nelayan di Sadeng menjadi pangkalan tunggal BBM. Semua pengusaha kapal ikan wajib membeli BBM nonsubsidi lewat koperasi itu.
Nama BW konon menjadi pemodal tunggal koperasi, membeli BBM dari salah satu agen Pertamina, lalu menjual kembali dengan harga lebih tinggi.
Kebijakan itu membuat nelayan tidak punya pilihan lain. Mereka yang mencoba membeli langsung ke agen resmi Pertamina justru menghadapi razia dari aparat.
AK mengalami langsung kejadian tak mengenakkan. Pada 18 Agustus 2025, Polairud DIY melakukan razia mendadak di Pos Pantai Sadeng. Mereka menyita dua ton solar milik AK, masing-masing satu ton dari kapal dan satu ton dari mobil.
“Razia itu hanya berdasarkan laporan sepihak. Padahal BBM yang dibeli klien saya resmi, ada faktur pajak, standar operasional dipenuhi, dan diawasi syahbandar. Anehnya, barang bukti baru dikembalikan 11 jam kemudian setelah tidak ditemukan pelanggaran. Akibat penundaan itu, kapal milik AK gagal melaut sesuai jadwal dan menelan kerugian,” beber Boma.
Boma membeberkan adanya pertemuan misterius pada 31 Mei 2025. Dugaannya, pertemuan itu melibatkan agen penyalur BBM, koperasi, oknum APH dan BW.
Agenda pembahasan bukan hal sepele: mulai dari harga jual, bagi hasil, hingga menentukan siapa yang boleh membeli BBM.
“Koperasi hanya mendapat fee Rp200 per liter. Pertanyaannya, kemana keuntungan sisanya? Dari laporan nelayan, ada dugaan keuntungan itu dibagi ke oknum tertentu,” ungkap Boma.
Tidak berhenti di situ, nelayan dan pengusaha kapal menandatangani perjanjian kerja sama pada 27 Mei 2025. Isinya mengikat nelayan agar hanya membeli BBM dari koperasi.
“Kondisi ekonomi sedang sulit. Pemerintah dan aparat seharusnya memberi kenyamanan berusaha, bukan malah menekan nelayan dengan perjanjian sepihak seperti ini,” tegasnya.
Nelayan Kecil Ikut Terdampak
Dampak monopoli itu terasa pahit hingga nelayan jungkung, nelayan kecil yang hanya menggunakan perahu tradisional. BBM subsidi yang seharusnya mereka nikmati justru menghilang dari pasaran.
Pemerintah menghentikan pasokan karena sering salah sasaran dan kapal besar yang menggunakan. Kini nelayan kecil terpaksa membeli BBM non-subsidi di koperasi dengan harga lebih mahal.
“Nelayan jungkung sangat berharap adanya SPBN khusus nelayan. Kami sudah sampaikan aspirasi ke pemerintah daerah, tetapi sampai sekarang masih menunggu regulasi,” ujar Sarpan, Ketua Nelayan Pantai Sadeng.
Kasus ini tidak berhenti di meja kuasa hukum. Lembaga Ombudsman DIY telah menerima aduan masyarakat terkait dugaan monopoli BBM Sadeng.
Wakil Ketua sekaligus anggota Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan LO DIY, Abdullah Abidin, memastikan pemrosesan laporan.
“Dumas sudah kami terima. Kami akan pelajari dan tindaklanjuti sesuai prosedur,” tegas Abdullah.
Nelayan di Sadeng kini menaruh harapan besar pada empat instansi yang menerima laporan. Mereka berharap aparat hukum benar-benar berpihak pada keadilan, bukan pada kepentingan segelintir orang.
“Kami hanya ingin melaut dengan tenang. Jangan sampai laut yang luas ini dikuasai oleh segelintir pihak yang bermain harga BBM,” ucap salah satu nelayan. (ef linangkung)
