KabarJawa.com– Suasana ruang rapat Pemkab Gunungkidul mendadak tegang ketika Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menemukan perbedaan data signifikan terkait jumlah dapur sehat yang beroperasi di wilayahnya.
Dalam rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN), Bupati Endah secara tegas mengungkapkan keheranannya atas laporan yang tidak sinkron antara data lapangan dan data administratif.
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 400 yang memandatkan koordinasi berjenjang antara Badan Gizi Nasional, Badan Gizi Provinsi, dan Kabupaten.
Perbedaan Data Operasional Dapur Sehat
Namun, di tengah pembahasan formal itu, Endah justru terkejut dengan perbedaan data operasional dapur sehat di Gunungkidul.
“Hasil rapat hari ini menunjukkan ada ketidaksesuaian data. Kami terkejut karena laporan yang masuk menyebutkan 44 dapur sudah operasional, padahal yang benar-benar beroperasi hanya 27. Bahkan ada empat yang ditutup,” ujar Endah, Jumat (31/10/2025) Petang.
Menurutnya, kesalahan data ini mengindikasikan kurangnya koordinasi antar level pelaksana, mulai dari kapanewon, kepala Puskesmas, lurah, hingga kepala UPTD yang bertanggung jawab langsung terhadap dapur sehat di wilayah masing-masing.
Bupati menilai, kejadian ini menjadi alarm keras bagi seluruh pihak agar memperkuat sistem komunikasi dan pengawasan di tingkat bawah.
Ia bahkan menyebut bahwa ada aparat dari komando detasemen angkatan udara yang tak mengetahui adanya pembangunan dapur di area mereka. Hal ini mempertegas lemahnya koordinasi lintas instansi.
“Fakta di lapangan berbeda jauh dengan laporan yang kami terima. Bahkan ada laporan yang menyebut 104 ribu penerima manfaat dari 174 target, padahal realitasnya jauh di bawah angka itu,” tegasnya lagi.
Instruksi Bupati
Endah kemudian menginstruksikan agar seluruh pihak terkait segera memperbaiki pola koordinasi dan transparansi data.
Ia menegaskan, mulai pekan depan setiap kapanewon wajib menggelar rapat internal antara Kepala Puskesmas, Lurah, dan Tim Kelompok Kecamatan.
Dalam instruksinya, Bupati juga memerintahkan agar ada pembentukan grup komunikasi resmi. Grup akan memastikan setiap dapur sehat melaporkan menu harian, data penerima manfaat, serta catatan evaluasi gizi.
Langkah ini bertujuan agar setiap dapur dapat menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara langsung dan berkelanjutan.
“Mulai minggu depan, semua harus rapat dua hari sekali. Kepala dapur wajib tahu jumlah penerima, jenis makanan yang disajikan, serta memastikan kebersihan dan standar gizi terpenuhi,” tuturnya.
Endah juga menyampaikan bahwa kejadian luar biasa seperti kasus keracunan massal di Saptosari menjadi pelajaran penting.
Semua pihak seharusnya tak lagi abai terhadap fungsi dasar dapur sehat, yakni menyediakan makanan bergizi dan aman bagi anak-anak sekolah.
Ia menegaskan, evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi peringatan keras agar kesalahan tak terulang. Endah bahkan mengaku telah menyiapkan tim khusus dari Pemerintah Daerah.
Tim khusus terebut akan memantau langsung kinerja dan kepatuhan dapur sehat di setiap wilayah.
“Saya tidak ingin kejadian ini hanya menjadi catatan di atas kertas. Kita akan turun langsung. Semua kepala SPPG dan BGN akan kami kumpulkan lagi untuk memastikan perubahan nyata di lapangan,” tegasnya.
Rapat yang berlangsung hampir dua jam itu berakhir dengan kesepakatan untuk melakukan sinkronisasi data ulang, membentuk tim pengawas terpadu, serta menjadwalkan rapat koordinasi rutin setiap pekan. (ef linangkung)
