KABARJAWA – Kabupaten Bantul kembali mencetak prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Bantul sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Agustin Sugihartatik, kepada Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK DIY, Kamis (17/4/2025).
Bupati Bantul tak menyembunyikan rasa bangganya. Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah berjuang menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Hari ini kita kembali menerima opini WTP dari BPK untuk yang ke-13 kalinya. Ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak di Pemkab Bantul, terutama jajaran OPD yang terus konsisten menjaga akuntabilitas dan transparansi,” ujar Bupati Halim.
Ia menekankan, capaian ini bukan semata soal angka, tetapi merupakan buah dari semangat kolaboratif dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.
Pemeriksaan Ketat, Komitmen Tinggi
Dalam sambutannya, Agustin Sugihartatik menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memastikan kewajaran penyajian laporan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Ia menyebut, Pemkab Bantul telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Dari 1.039 rekomendasi, sebanyak 981 telah ditindaklanjuti, atau setara 94,42%. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang hanya berada di kisaran 75–80%,” papar Agustin.
Menurutnya, tingkat tindak lanjut tersebut menjadi bukti kuat atas komitmen Pemkab Bantul dan DPRD dalam mengawal pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab.
Bukan Satu-satunya, Tapi Paling Konsisten
Selain Bantul, sejumlah daerah lain di DIY juga menerima LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, yakni Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, dan Gunungkidul.
Namun, capaian Bantul yang berhasil meraih 13 kali berturut-turut opini WTP menempatkan kabupaten ini dalam daftar elite daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia.
Dengan capaian ini, Bantul sekali lagi membuktikan bahwa akuntabilitas bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah komitmen nyata untuk membangun daerah yang transparan, profesional, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.*
