KabarJawa.com – Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra berdampak pada ribuan keluarga, termasuk orang tua mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pemerintah Daerah DIY bersama perguruan tinggi melakukan langkah koordinatif untuk memastikan keberlanjutan studi mahasiswa tetap terjaga.
Berdasarkan data sementara, lebih dari 1.700 mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di DIY tercatat terdampak langsung bencana di wilayah Sumatra.
Dari jumlah tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM) mencatat 218 mahasiswa berasal dari keluarga yang terdampak dan membutuhkan penanganan lanjutan, baik dari sisi ekonomi, psikologis, maupun keberlanjutan akademik.
Isu tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi antara Pemerintah Daerah DIY dan UGM yang berlangsung di Ruang Sidang 1 Kantor Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) UGM, Selasa (16/12/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aria Nugrahadi, S.T., M.Eng., serta Direktur DPkM UGM, Dr. dr. Rustamaji, M.Kes.
Komitmen Pemda DIY Jamin Keberlanjutan Studi
Dalam pertemuan tersebut, Aria Nugrahadi menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah DIY berkomitmen menjaga keberlanjutan studi mahasiswa terdampak bencana, khususnya mereka yang mengalami tekanan ekonomi dan psikologis akibat kondisi keluarga di daerah asal.
Aria menyampaikan bahwa Gubernur DIY telah menginstruksikan percepatan pendataan mahasiswa terdampak agar proses pembelajaran tidak terhenti. Pendataan disebut sebagai langkah awal sebelum penyaluran bantuan dilakukan.
“Arahan dari Gubernur DIY jelas. Mahasiswa yang orang tuanya terdampak bencana harus segera kami data agar proses pembelajaran mereka tidak terganggu,” ujar Aria.
Pendataan dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari asrama mahasiswa hingga penyampaian surat resmi kepada pimpinan perguruan tinggi dan akademi. Aria mengakui keterbatasan anggaran dan sumber daya mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi.
“Pendekatan kami dimulai dari pendataan yang akurat. Selanjutnya, kami membuka peluang bantuan tunai yang akuntabel dengan dasar Surat Keputusan Gubernur,” katanya.
Skema Bantuan Berbasis Data Terverifikasi
Pemda DIY menyiapkan skema bantuan berbasis data yang diverifikasi oleh perguruan tinggi, akademi, dan sekolah. Setiap bantuan disalurkan melalui pencocokan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memastikan ketepatan sasaran.
Menurut Aria, bantuan mencakup dukungan psikososial, bantuan biaya hidup atau living cost, serta bantuan teknis lainnya. Pemerintah daerah menargetkan proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat berjalan optimal sebelum akhir tahun 2025.
Selain itu, Pemda DIY melibatkan lintas sektor. Dinas Sosial DIY menyalurkan bantuan dengan skema pencairan bulanan, sementara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DIY mengoordinasikan pendataan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta.
Hingga saat ini, sebanyak 38 perguruan tinggi tercatat dalam proses pendataan lanjutan yang akan dikoordinasikan bersama LLDIKTI. Sebanyak 388 mahasiswa dari 31 perguruan tinggi swasta telah dilaporkan sebagai mahasiswa terdampak.
UGM Data 218 Mahasiswa Terdampak
UGM melakukan pendataan menyeluruh terhadap mahasiswa yang terdampak bencana di Sumatra. Direktur DPkM UGM, Rustamaji, menyatakan bahwa pendataan mencakup aspek finansial dan kondisi psikososial mahasiswa.
“UGM mencatat sebanyak 218 keluarga mahasiswa terdampak bencana. Kami mendata secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan bantuan biaya hidup, keringanan UKT, hingga pendampingan konseling,” ujar Rustamaji.
Data sementara menunjukkan mahasiswa terdampak berasal dari beberapa provinsi, yakni 81 mahasiswa dari Aceh, 93 mahasiswa dari Sumatra Utara, dan 43 mahasiswa dari Sumatra Barat. Sebagian data masih dalam tahap verifikasi di tingkat fakultas dan program studi.
“Kami berupaya memastikan tidak ada satu pun mahasiswa terdampak yang terlewat,” katanya.
Skema Bantuan Fleksibel dari Kampus
Rustamaji menjelaskan bahwa kebutuhan mahasiswa terdampak bersifat beragam. Permohonan bantuan meliputi keringanan UKT, bantuan biaya hidup harian, bantuan makan, paket sembako, hingga bantuan biaya kos.
Sejumlah mahasiswa juga mempertimbangkan cuti akademik karena keluarga kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, atau sumber penghasilan.
Sebagai langkah awal, UGM telah menyalurkan bantuan berupa voucher makan dua kali sehari, voucher makan di kantin Fakultas Ekonomika dan Bisnis, serta bantuan finansial sebesar Rp2 juta per mahasiswa. Penyaluran bantuan dilakukan pada periode Desember hingga Januari, terutama bagi mahasiswa Fakultas Farmasi.
Sinkronisasi Data Lintas Lembaga
Pemda DIY dan UGM sepakat untuk terus menyinkronkan data lintas perguruan tinggi, LLDIKTI, dan perangkat daerah terkait.
Sinkronisasi tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh mahasiswa terdampak memperoleh perlindungan dan dukungan sesuai kebutuhan.
Aria Nugrahadi menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah DIY akan terus mendampingi mahasiswa yang terdampak secara ekonomi dan psikososial.
Pendampingan tersebut dilakukan seiring proses pendataan dan penyaluran bantuan yang masih berlangsung.
