
KabarJawa.com – Suasana haru menyelimuti Pedukuhan Klampis, Kalurahan Tanjungharjo, Kapanewon Nanggulan, saat 15 keluarga kurang mampu menerima bantuan renovasi rumah dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BPD DIY.
Bantuan ini diserahkan melalui kerja sama Bagian Kesra Pemkab Kulon Progo dengan PT Bank BPD DIY Cabang Wates, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-74 Kabupaten Kulon Progo.
Masyarakat menyambut gembira karena bantuan tersebut tidak sekadar membangun dinding dan atap, tetapi juga membangun kembali harapan hidup yang lebih sehat, nyaman, dan bermartabat.
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah dan perbankan terhadap kesejahteraan warga.
Kepala Bagian Kesra Kulon Progo, Agus Hidayat, menyatakan rasa syukurnya karena 15 keluarga dari 10 kapanewon kini bisa menatap masa depan lebih optimis. Ia menegaskan, rumah layak tidak hanya soal bangunan fisik, tetapi juga pondasi bagi kualitas hidup.
“Rumah yang sehat dan nyaman akan menunjang tumbuh kembang anak, memperkuat fungsi sosial keluarga, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Karena itu kami mendorong lurah serta panewu untuk mengawasi jalannya pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” ujarnya.
Selain renovasi RTLH, bantuan CSR juga mencakup peningkatan layanan publik digital di Setda Kulon Progo, renovasi backdrop Auditorium RSUD Nyi Ageng Serang, serta beasiswa pendidikan.
Agus menekankan bahwa semua bantuan ini merupakan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.
CSR Bank BPD DIY untuk Masyarakat
Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, menegaskan bahwa program CSR lahir dari kesadaran bank milik daerah untuk terus menebar manfaat bagi masyarakat. Sebagian hasil usaha BPD DIY memang wajib dikembalikan dalam bentuk kepedulian sosial.
“CSR ini bukan sekadar formalitas, tetapi bukti nyata kepedulian kami. Kami ingin anak-anak belajar lebih tenang di rumah yang layak, keluarga hidup lebih sehat, dan masa depan mereka lebih cerah,” ungkap Santoso.
Santoso juga mengingatkan bahwa keberlanjutan CSR bergantung pada dukungan warga. Semakin banyak masyarakat menabung dan bertransaksi di BPD DIY, semakin besar pula CSR yang bisa disalurkan.
“Karena keuntungan bank kami kembalikan ke daerah, baik dalam bentuk dividen maupun program sosial,” tegasnya.
BPD DIY juga terus berinovasi melalui layanan digital, mulai dari mesin pembayaran rumah sakit Sibakter hingga rencana penerapan
Sistem Keuangan Desa (SISKU-DES) terintegrasi nasional, yang semuanya ditujukan untuk memperkuat tata kelola keuangan masyarakat desa.
Apresiasi Pemerintah Daerah
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, memberikan apresiasi tinggi kepada BPD DIY yang konsisten hadir untuk masyarakat melalui program CSR. Baginya, bantuan RTLH adalah simbol nyata kepedulian, bukan sekadar angka atau laporan seremonial.
“Ketika BPD menyalurkan CSR, itu bukan hanya rumah baru. Itu wujud kepedulian yang hidup. Harapan saya, jumlah penerima RTLH semakin sedikit, artinya warga Kulon Progo makin sejahtera,” tegas Agung.
Agung juga mendorong masyarakat untuk mempercayakan pengelolaan keuangan pada BPD DIY, terutama saat program SISKU-DES berjalan.
Dengan sistem keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, pemerintah dapat menekan potensi penyimpangan dan mempercepat pembangunan desa.
“Keuangan yang dikelola baik akan menghadirkan keputusan tepat, pengawasan mudah, dan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inilah jalan menuju desa yang lebih kuat,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Agung mengajak semua pihak menjaga sinergi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat. Program CSR tidak hanya soal rumah baru, tetapi juga lahirnya semangat baru.
“Semoga dari rumah-rumah yang lebih layak ini lahir keluarga sehat, anak-anak bahagia, dan masa depan yang sejahtera. Mari kita rawat bersama, agar manfaatnya meluas untuk Kulon Progo yang lebih bermartabat,” pungkasnya.