KABAR JAWA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, belakangan ini menegaskan soal pentingnya inovasi dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Dalam agenda Retret Pembekalan Kepala Daerah yang digelar di Lembah Tidar Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu, (23/2), ia mengajak para kepala daerah untuk tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk menggali berbagai skema pembiayaan kreatif yang dapat melibatkan sektor swasta dan pihak-pihak lain.
Dengan demikian, proses pembangunan tidak hanya bergantung pada kondisi keuangan negara, melainkan juga dapat dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor.
Mengurangi Ketergantungan pada APBN dan APBD
Sri Mulyani mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur, terutama yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan, tidak selalu harus dibiayai secara penuh oleh APBN atau APBD.
Ia mencontohkan beberapa sektor seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga layanan rumah sakit yang memungkinkan adanya kerja sama dengan pihak swasta melalui skema pembiayaan inovatif.
“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” ujarnya.
Sri Mulyani juga mengapresiasi daerah-daerah yang telah berinovasi dalam pembiayaan pembangunan.
Ia menilai, kreativitas seperti ini menunjukkan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan dalam mempercepat kemajuan daerah.
Peran Kemenkeu dalam Mendukung Inovasi Pembiayaan
Untuk memfasilitasi inovasi pembiayaan, Kementerian Keuangan telah menyediakan berbagai instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah.
Instrumen ini memungkinkan Pemda melahirkan kreativitas dalam pembiayaan pembangunan, meskipun APBD daerah tersebut terbatas asal mau berinovasi.
Namun, Sri Mulyani mengingatkan bahwa kreativitas dalam pembiayaan tidak cukup tanpa komitmen dan keahlian dalam pengelolaan keuangan.
“Tapi memang itu perlu banyak kerja keras, komitmen-komitmen, dan juga keahlian dari sisi keuangan,” ujarnya.
Menkeu juga mengungkap bahwa apabila ada keraguan dalam melakukan kreativitas pembiayaan, maka Pemda disarankan agar dapat berkonsultasi kepada pihak terkait.
Ini termasuk Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun aparat penegak hukum.
Sri Mulyani kemudian meyakinkan Pemda supaya tak perlu khawatir, selama langkah-langkah yang diambil untuk mendukung pembangunan.
“Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja,” bebernya.
Kolaborasi sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan Daerah
Sri Mulyani berharap agar kegiatan retret seperti ini menjadi ajang melihat instrumen kolaborasi serta diskusi antar kepala daerah, guna berbagi pengalaman dan strategi dalam membiayai pembangunan.
Menkeu juga mengatakan bahwa pihaknya bakal terus mendukung kepala daerah supaya bisa bekerja dengan baik dalam membangun daerahnya.
“Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, menggunakan keuangan baik APBD dan APBN, keuangan negara secara baik sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia,” pungkasnya.***
