YOGYAKARTA, Kabar Jawa — Gemuknya struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali memantik pertanyaan. Di tengah narasi efisiensi anggaran dan birokrasi yang sempat mengemuka pada awal pemerintahan, sejumlah jabatan baru justru menambah panjang daftar struktur di lingkaran eksekutif.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mempertanyakan urgensi penambahan sejumlah jabatan tersebut.
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu menyoroti dua hal secara khusus. Pertama, kemunculan jabatan wakil menteri koordinator (wamenko). Kedua, jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang menurutnya perlu dipertanyakan kembali dari sisi kebutuhan dan kontribusinya terhadap pemerintahan.
Bagi Gus Hilmy, persoalan utamanya bukan terletak pada kewenangan Presiden untuk mengangkat pejabat negara. Konstitusi memberikan ruang bagi Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menyusun pemerintahan.
Namun, menurut dia, setiap keputusan pengangkatan pejabat tetap perlu diuji melalui satu pertanyaan sederhana: seberapa besar jabatan tersebut benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan memberi manfaat bagi masyarakat?
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” ujar Gus Hilmy.
Pertanyaan itu muncul ketika struktur pemerintahan terus berkembang. Bagi Gus Hilmy, penambahan jabatan tidak semestinya berhenti pada urusan administratif atau pembentukan struktur baru. Setiap posisi harus memiliki fungsi yang jelas, kewenangan yang terukur, serta keluaran yang bisa dirasakan masyarakat.
Wamenko di Tengah Rantai Koordinasi Pemerintahan
Gus Hilmy secara khusus menyoroti jabatan wakil menteri koordinator. Ia mempertanyakan kebutuhan menghadirkan posisi wakil pada kementerian yang secara fungsi sudah memiliki tugas utama melakukan koordinasi lintas kementerian.
Menurut dia, kementerian koordinator memiliki karakter berbeda dari kementerian teknis. Kementerian koordinator bekerja menghubungkan dan menyelaraskan kebijakan sejumlah kementerian di bawah bidang koordinasinya.
Karena itu, kehadiran wakil pada level koordinasi, menurut Gus Hilmy, berpotensi menambah lapisan dalam rantai birokrasi.
“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” tegas Gus Hilmy.
Kritik tersebut sekaligus menyentuh persoalan yang lebih besar: bagaimana pemerintah memastikan setiap lapisan birokrasi memiliki fungsi yang benar-benar diperlukan.
Bagi masyarakat, nama sebuah jabatan mungkin hanya terlihat sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Namun, di balik sebuah jabatan terdapat anggaran, fasilitas, dukungan administratif, serta perangkat birokrasi yang mengikutinya.
Karena itu, Gus Hilmy meminta pemerintah menjelaskan hubungan antara penambahan struktur dan target peningkatan kinerja. Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan ukuran yang konkret.
Jika sebuah jabatan baru mampu mempercepat pengambilan keputusan, memperbaiki koordinasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, keberadaannya dapat diuji melalui hasil tersebut. Aebaliknya, jika penambahan struktur hanya menghasilkan lapisan baru tanpa dampak yang terukur, publik memiliki alasan untuk mempertanyakan urgensinya.
Wantimpres dalam Jumlah Besar Juga Disorot Gus Hilmy
Gus Hilmy juga menyoroti keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Menurut dia, kebutuhan Presiden terhadap masukan dari para ahli merupakan hal yang wajar. Presiden tentu membutuhkan informasi, analisis, serta pertimbangan dari berbagai bidang ketika mengambil keputusan strategis.
Namun, ia mempertanyakan alasan pemerintah harus membentuk struktur pertimbangan dalam jumlah besar apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui mekanisme konsultasi yang lebih fleksibel.
“Ada Watimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa?! Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka. Mengapa sedemikian banyak untuk mereka semua ditetapkan?” kritik Gus Hilmy.
Pertanyaan tersebut memperlihatkan kekhawatiran Gus Hilmy terhadap pelebaran struktur pemerintahan di tengah tuntutan efisiensi. Ia tidak mempersoalkan kebutuhan pemerintah mendapatkan nasihat dan masukan. Yang ia pertanyakan ialah apakah kebutuhan tersebut harus selalu diwujudkan melalui jabatan dan struktur permanen.
Dalam pandangannya, pemerintah memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan masukan strategis. Presiden dapat meminta pandangan akademisi, praktisi, pakar, maupun tokoh yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi.
Dengan pendekatan seperti itu, kebutuhan terhadap keahlian dapat menyesuaikan persoalan tanpa harus selalu menambah struktur jabatan.
Gus Hilmy Pertanyakan Efisiensi Anggaran
Perdebatan mengenai gemuknya struktur pemerintahan pada akhirnya bermuara pada satu kata yautuefisiensi. Pada awal pemerintahan Prabowo, isu efisiensi anggaran menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Karena itu, Gus Hilmy melihat adanya pertanyaan yang perlu dijawab ketika pemerintah pada saat bersamaan memperluas struktur jabatan di lingkaran eksekutif.
“Ini semua justru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pemerintahan. Ada apa?” imbuh Gus Hilmy.
Bagi Gus Hilmy, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa sebuah jabatan dibutuhkan. Pemerintah juga perlu menjelaskan fungsi, indikator kinerja, serta hasil yang diharapkan dari jabatan tersebut. Penjelasan itu menjadi penting karena setiap struktur pemerintahan pada akhirnya menggunakan sumber daya negara.
Publik tidak hanya melihat siapa yang menempati sebuah posisi. Masyarakat juga memiliki kepentingan untuk mengetahui apa yang dikerjakan pejabat tersebut, persoalan apa yang berhasil diselesaikan, serta perubahan apa yang muncul setelah jabatan itu dibentuk.
Dengan demikian, perdebatan mengenai jumlah pejabat tidak berhenti pada persoalan banyak atau sedikit. Perdebatan seharusnya bergerak pada pertanyaan mengenai efektivitas.
Jangan Sampai Jabatan Berhenti pada Struktur
Gus Hilmy mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan pembentukan jabatan sebagai tujuan akhir. Menurut dia, ukuran keberhasilan pemerintahan tetap berada pada dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
Kinerja pemerintah, dalam pandangannya, harus terlihat dari berbagai indikator nyata. Perbaikan pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta kestabilan ekonomi masyarakat menjadi bagian dari ukuran tersebut.
Jika struktur birokrasi bertambah tetapi masyarakat tidak merasakan perbaikan yang signifikan, pemerintah perlu menjelaskan manfaat penambahan struktur tersebut.
“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa?” kata Gus Hilmy.
Pernyataan itu menempatkan isu gemuknya pemerintahan bukan sekadar sebagai persoalan jumlah kursi dalam struktur kekuasaan. Ia mengaitkannya langsung dengan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Sebab, setiap jabatan publik membawa konsekuensi penggunaan sumber daya negara. Publik kemudian berhak mengetahui apakah sumber daya tersebut menghasilkan manfaat yang sepadan.
Publik Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Struktur
Kritik Gus Hilmy pada akhirnya mengarah pada tuntutan transparansi. Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi bagaimana Presiden menyusun pemerintahan dan bagaimana setiap pejabat menjalankan mandatnya.
Pengawasan tersebut tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap kewenangan Presiden. Sebaliknya, pengawasan menjadi bagian dari mekanisme publik untuk memastikan setiap keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.
Gus Hilmy menilai masyarakat perlu menagih keterbukaan mengenai alasan pembentukan jabatan, tugas yang diberikan, target yang harus dicapai, hingga hasil yang diperoleh. Dengan cara itu, publik dapat menilai sebuah jabatan berdasarkan kinerja, bukan sekadar posisi dalam struktur pemerintahan.
“Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” pungkas Gus Hilmy.(ef linangkung)
