Kabarjawa – Pembangunan Masjid Sriwedari di Kota Solo telah menjadi topik perhatian dalam beberapa tahun terakhir, mengingat proyek ini mengalami berbagai kendala, termasuk sengketa lahan dan masalah pembiayaan. FX Hadi Rudyatmo, mantan Wali Kota Solo dan Ketua DPC PDIP Solo, menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo yang terpilih, salah satunya adalah kelanjutan pembangunan masjid yang sudah mangkrak cukup lama. Menurut FX Rudy, penyelesaian proyek ini adalah tugas penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah berikutnya.
Pekerjaan Rumah Pemerintah Solo Selanjutnya
FX Rudy mengungkapkan bahwa meskipun ia berada di luar pemerintahan, partainya akan terus mengkritisi kebijakan yang diambil oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo yang baru jika dirasa tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Salah satu masalah besar yang harus segera diselesaikan adalah pembangunan Masjid Sriwedari yang telah menjadi janji sejak pemerintahan Jokowi sebagai Wali Kota Solo.
Masjid ini sempat mendapat dukungan besar dari masyarakat, namun terkendala dengan berbagai masalah, terutama terkait dengan sengketa lahan yang belum tuntas.
Selain Masjid Sriwedari, FX Rudy juga menyoroti masalah lain seperti banjir yang terjadi di Simpang Joglo dan pembangunan GOR Indoor Manahan yang belum selesai. Semua masalah ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dihadapi oleh pemerintahan mendatang.
Sejarah Pembangunan Masjid Sriwedari
Proyek Masjid Sriwedari bermula dari permintaan Habib Novel Alaydrus kepada Jokowi, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo. Permintaan ini disetujui, namun karena kesulitan mencari lahan di Jalan Slamet Riyadi, akhirnya tanah di kawasan Sriwedari dipilih sebagai lokasi pembangunan.
Area ini, yang termasuk dalam kawasan cagar budaya, memang diperbolehkan untuk pembangunan yang bersifat seni, budaya, dan keagamaan, yang menjadikan pembangunan masjid di lokasi tersebut sah secara hukum.
Namun, meskipun tanah sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Solo, masalah terkait dengan sengketa lahan muncul pada tahun 2020, di mana pengadilan memutuskan untuk meminta pengosongan tanah tersebut.
Konflik ini menghambat kelanjutan pembangunan masjid yang sejatinya sudah mendapatkan dukungan finansial dari sumbangan masyarakat dengan estimasi anggaran mencapai Rp 180 miliar.
Tantangan yang Harus Dihadapi oleh Pemerintah Solo Selanjutnya
FX Rudy menekankan bahwa untuk kelanjutan pembangunan Masjid Sriwedari, Wali Kota Solo yang baru harus segera mengundang panitia yang terkait untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Meski aset tanah sudah menjadi milik Pemkot, kelanjutan pembangunan masjid bergantung pada penyelesaian sengketa lahan dan koordinasi dengan pihak terkait.
Rudy juga menjelaskan bahwa tidak ada oposisi di pemerintahan mendatang, namun kritikan yang membangun akan terus diberikan. Ini bukan semata-mata karena perbedaan, tetapi demi kepentingan masyarakat Solo agar berbagai program yang ada dapat berjalan dengan baik.
Pembangunan Masjid Sriwedari menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintahan baru Kota Solo.
Dengan adanya sengketa lahan dan berbagai masalah terkait pembiayaan, proyek ini memerlukan penyelesaian segera agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pemerintah mendatang diharapkan dapat bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk mengatasi hambatan yang ada dan mewujudkan janji pembangunan masjid tersebut sebagai salah satu warisan budaya dan agama yang penting di Kota Solo.(Kabarjawa)
