
KABARJAWA– Angin politik nasional kembali berguncang. Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025, mengguncang publik dengan keputusan mengejutkan: merombak jajaran Kabinet Merah Putih secara besar-besaran.
Dari menteri koordinator hingga pembentukan kementerian baru, reshuffle ini menimbulkan berbagai spekulasi. Namun, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menanggapinya dengan tenang namun tegas.
Ngarsa Dalem menyatakan bahwa pergantian menteri adalah hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat. Ia menegaskan bahwa publik tidak perlu memperdebatkan siapa yang masuk atau keluar dari kursi kekuasaan.
“Ya, semoga saja bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kalau itu kan hak prerogatif Presiden. Harapan saya ya lebih baik, makin memperkuat, itu saja,” ujar Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/9/2025).
Sri Sultan HB X menegaskan bahwa reshuffle harus membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi.
Menurutnya, rakyat menunggu langkah konkret yang bisa memperbaiki daya beli, membuka lapangan kerja, dan menekan ketidakpastian global.
“Saya tidak bisa punya komentar apa-apa, karena itu hak prerogatif Presiden. Siapapun, ya Presiden yang punya wewenang. Harapan saya ekonomi jadi lebih baik,” tegas Sultan.
Ketika ditanya soal pro dan kontra mengenai nama-nama menteri baru, Sultan menolak ikut dalam pusaran polemik. Baginya, publik tidak perlu terjebak dalam drama politik yang berlarut-larut.
“Soal siapa (menterinya), kok ini, kok itu, semua kembali ke hak pribadi Presiden,” ucapnya.
Dengan jawaban itu, Sultan menutup celah perdebatan yang seringkali justru menguras energi publik. Ia memilih menekankan pada substansi, apakah reshuffle benar-benar mampu memperkuat pemerintahan dan menjawab keresahan masyarakat.
Reshuffle kabinet bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo ingin menata ulang arah kebijakan nasional.
Dengan kondisi ekonomi dunia yang masih tidak pasti, dari fluktuasi harga energi hingga ancaman resesi global, publik menaruh harapan besar pada wajah-wajah baru di kabinet.
“Ya, harapan saya lebih baik makin memperkuat gitu aja. Enggak bisa punya komentar apa-apa, wong itu hak prerogatif Presiden,” pungkasnya. (ef linangkung)