KABARJAWA – Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit terkait sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), sampah nasional pada tahun 2023 mencapai 65 juta ton.
Namun, hanya 39 persen yang berhasil dikelola sesuai ketentuan. Sementara itu, sisanya, sekitar 61 persen, masih menumpuk dan mencemari lingkungan karena pembuangan sembarangan maupun dengan sistem open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Krisis Sampah Nasional
Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Vinda Damayanti, menegaskan bahwa angka ini menunjukkan darurat sampah nasional.
“Sekitar 50 persen sampah di Indonesia berasal dari sampah organik domestik. Separuhnya berasal langsung dari rumah tangga. Dengan lahan yang masih luas, masyarakat sebenarnya bisa mengolah sampah di rumah, baik dengan komposting maupun budidaya maggot,” ungkap Vinda.
Ia menekankan bahwa sektor swasta seperti hotel, restoran, dan kafe (Horeka) harus ikut bertanggung jawab dengan melakukan pengelolaan sampah mandiri.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya membantu mengurangi timbulan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.
Pemerintah sudah menetapkan target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029, yakni pengelolaan seluruh sampah harus benar, 100 persen tanpa terkecuali.
“Untuk mencapai target itu, kami turun langsung ke kabupaten/kota. Kami mendampingi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menyusun roadmap pengelolaan sampah agar langkahnya terukur dan nyata,” tegas Vinda.
Masalah sampah di Indonesia bukan sekadar isu teknis, tetapi juga persoalan kesadaran kolektif. Dari pemerintah, pengusaha, hingga rumah tangga, semua pihak harus bergerak.
Dari 65 juta ton sampah nasional, hanya 39 persen yang benar-benar tertangani. Sisanya terus menunggu solusi. Waktu menuju 2029 berjalan cepat, dan target 100 persen pengelolaan sampah menanti untuk diwujudkan.
Kulon Progo jadi Sorotan
Data menunjukkan, timbulan sampah di Kulon Progo setiap hari mencapai sekitar 200 ton. Dari jumlah tersebut, baru 45 persen yang pengelolaannya berhasil. Artinya, masih ada 51 persen yang menunggu solusi konkret.
Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Bambang Suwerda, memaparkan strategi percepatan. Ia menilai kolaborasi menjadi kunci utama.
“Kami terus berkolaborasi dengan penggiat lingkungan. Di Kulon Progo, kami bersama Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) membangun sistem berbasis komunitas. Pendekatan ini terbukti efektif karena melibatkan masyarakat langsung,” kata Bambang.
Bambang juga menyoroti keterlibatan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang Angkasa Pura I kelola.
Bagian lingkungan bandara mulai menerapkan kebijakan ramah lingkungan dengan menggandeng komunitas pengelola sampah lokal.
“Kebijakan ini membuka ruang besar bagi penggiat sampah di Kulon Progo. Bahkan, kami berencana membuat gerai UMKM di bandara untuk memajang kerajinan hasil daur ulang. Ini peluang emas karena pasarnya langsung terbuka bagi wisatawan domestik maupun mancanegara,” jelasnya penuh semangat.
Program ini sekaligus mendorong gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) agar tidak hanya sebatas jargon, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi dampak lingkungan.
Bupati Kulon Progo, R Agung Setyawan, menegaskan tidak ingin menunggu persoalan membesar, terutama di TPA Banyuroto yang rawan overkapasitas.
“Sebelum Banyuroto menjadi masalah besar, kami sudah membatasi kuantitas sampah yang masuk. Kami menata dari skala kecil di kalurahan dan kapanewon. Target kami jelas, setiap kapanewon harus punya incinerator, TPS 3R, unit kompos, bahkan teknologi maggot bila memungkinkan,” ujarnya.
Agung juga menyoroti kawasan utara Kulon Progo yang tengah berkembang sebagai destinasi wisata. Ia menilai pengelolaan sampah di kawasan wisata sangat penting untuk menjaga estetika dan kenyamanan pengunjung.
“Wisata tanpa pengelolaan sampah yang baik hanya akan meninggalkan citra buruk. Karena itu, kami rancang teknologi incinerator dengan sistem pengendalian polusi udara yang lebih baik agar bisa diterapkan di berbagai pasar tradisional maupun destinasi wisata,” terangnya.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada pelaku usaha Horeka di Kulon Progo yang sudah mulai memilah sampah plastik. Bahkan, beberapa hotel telah memanfaatkan limbah makanan sebagai pakan maggot.
“Langkah ini patut dicontoh. Jika semakin banyak yang ikut, beban TPA akan berkurang signifikan,” ungkap Agung. (ef linangkung)
