KabarJawa.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) di Bali, Rabu (24/9).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk menjamin makanan bergizi yang dibagikan benar-benar aman dikonsumsi.
Pengawalan Ketat dari Hulu hingga Hilir
Program MBG yang diluncurkan pemerintah bertujuan memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan nutrisi seimbang.
Namun, Taruna Ikrar menekankan bahwa makanan bergizi tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan gizi, melainkan juga harus aman dari risiko kontaminasi.
“Pangan bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal aman. Anak-anak kita berhak mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan terlindungi dari bahaya,” tegas Taruna Ikrar dalam sidak tersebut.
Untuk mewujudkan hal ini, BPOM tidak bekerja sendiri. Sejak Januari 2025, lembaga tersebut menjalin kerja sama resmi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).
Sinergi ini memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawasi mutu, gizi, serta keamanan pangan yang diberikan kepada jutaan penerima manfaat MBG.
Pencetak Tenaga Ahli Keamanan Pangan
Selain kerja sama lintas lembaga, BPOM juga bergerak melalui jalur pendidikan.
Bersama Universitas Pertahanan, sejak 2024 BPOM mencetak ribuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dibekali kompetensi gizi dan keamanan pangan.
Hingga pertengahan 2025, lebih dari 30 ribu SPPI telah dilatih dan siap mengawal standar pangan di lapangan.
Inisiatif ini menunjukkan bahwa upaya menjaga keamanan makanan bukan hanya tugas pengawas, tetapi juga membutuhkan peran generasi muda terdidik yang paham risiko serta solusi di sektor pangan.
Modul Nasional untuk Penjamah Pangan
Komitmen BPOM juga diwujudkan dalam penyusunan Modul Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji.
Modul ini dikembangkan bersama Kementerian Kesehatan, Bappenas, BKKBN, Institut Pertanian Bogor (IPB), Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), UNICEF, hingga puskesmas di berbagai daerah.
Hasilnya, modul tersebut kini digunakan secara nasional untuk membekali penjamah pangan dengan standar praktik terbaik.
Lebih dari 41 ribu penjamah pangan di 22 provinsi sudah menerima pelatihan. Dengan begitu, kualitas makanan siap saji untuk program MBG semakin terjaga.
Tantangan di Lapangan
Meski berbagai upaya telah dilakukan, fakta di lapangan menunjukkan tantangan masih ada.
Pengawasan BPOM di 23 provinsi mendapati sebagian kecil sampel makanan belum memenuhi standar keamanan.
Bahkan hingga September 2025, terdapat 72 dugaan kasus keracunan pangan yang terkait dengan program MBG di 25 provinsi.
Data tersebut menjadi peringatan bahwa pengawasan harus terus diperketat dan tanggung jawab menjaga keamanan pangan tidak bisa dibebankan hanya pada satu pihak.
Kerja sama antara pemerintah, penyedia pangan, penjamah, hingga masyarakat sangat diperlukan.
Investasi untuk Masa Depan
Menutup kegiatan sidaknya di Bali, Taruna Ikrar kembali menegaskan pentingnya menjaga kualitas program MBG sebagai investasi jangka panjang bangsa.
“Tujuan besar MBG adalah membangun generasi yang sehat dan cerdas. Kami di BPOM akan terus memastikan makanan yang mereka terima tidak hanya bergizi, tapi juga aman. Ini adalah investasi kita untuk masa depan Indonesia,” ujarnya.
Dengan komitmen dan langkah strategis tersebut, BPOM berharap ke depan program MBG tidak hanya sukses menyediakan makanan bergizi, tetapi juga benar-benar menjadi pilar kesehatan anak-anak Indonesia tanpa ancaman bahaya dari makanan yang tidak aman.***
