KABAR JAWA – Digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Generasi Digital Indonesia (GRADASI), secara resmi melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) GRADASI untuk periode 2025-2030.
Pelantikan ini disaksikan oleh sejumlah perwakilan kementerian, lembaga negara, serta mitra strategis GRADASI, yang turut mendukung agenda literasi digital Indonesia.
Dalam prosesi tersebut, Upi Asmaradhana terpilih sebagai Ketua Umum DPP GRADASI, menggantikan Muhammad Sidik K Tomsio yang telah menyelesaikan masa jabatannya.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Bahtiar Baharuddin, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, serta Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Saryadi.
Upi Asmaradhana, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Junaidi dari Lampung dan Bendahara Umum Yunita SE dari Jawa Barat, bersama 117 pengurus lainnya akan mengemban tugas untuk memimpin GRADASI dalam memperkuat literasi digital Indonesia dan memastikan kedaulatan ruang digital nasional.
Kepengurusan baru ini terdiri dari enam Wakil Ketua Umum dan 18 Departemen, dengan Poppy Zeidra sebagai Direktur Eksekutif yang berkantor di Jakarta.
Komitmen Legislatif dalam Kedaulatan Digital
Dalam sambutannya, Dave Laksono menegaskan pentingnya peran organisasi masyarakat seperti GRADASI untuk menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama terkait dengan dominasi platform digital asing.
Menurutnya, GRADASI memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem digital nasional yang lebih inklusif dan berdaulat.
“GRADASI diharapkan menjadi mitra kritis pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan berdaulat. Kita tidak boleh membiarkan ruang digital Indonesia sepenuhnya dikendalikan oleh platform asing,” ujar Dave, menekankan pentingnya literasi digital yang perlu ditanamkan sejak dini.
Dave juga menyampaikan dukungan penuh dari Komisi I DPR RI terhadap upaya GRADASI dalam memperkuat literasi digital dan kedaulatan digital Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Komisi I sedang memimpin Panja Revisi Undang-Undang Penyiaran, di mana peran GRADASI sangat penting dalam penyusunan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“GRADASI bisa berperan aktif dalam mengawal regulasi yang sesuai dengan perkembangan dunia digital saat ini,” tegasnya.
GRADASI Siap Menjadi Motor Penggerak Literasi Digital
Upi Asmaradhana, yang kini memimpin GRADASI, juga menyampaikan komitmennya untuk menjadikan GRADASI sebagai motor penggerak literasi digital yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam pidatonya, Upi menekankan bahwa GRADASI tidak hanya berfokus pada pelatihan atau kampanye digital, tetapi siap berperan aktif dalam merumuskan regulasi strategis yang melindungi hak-hak digital warga negara Indonesia.
“GRADASI tidak hanya hadir untuk pelatihan dan kampanye digital. Kami siap menjadi stakeholder utama dalam melahirkan regulasi yang melindungi hak digital warga negara dan memperkuat posisi Indonesia di dunia digital,” ujar Upi.
Sebagai organisasi yang telah berdiri sejak 2016, GRADASI kini hadir dengan pengurus yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pengurus baru yang dilantik memiliki visi untuk meningkatkan kesadaran digital dan mengatasi ancaman disinformasi, ujaran kebencian, serta manipulasi data yang marak di dunia maya.
GRADASI juga sedang menyusun naskah akademik dan regulasi strategis yang akan dijadikan panduan dalam membangun ruang digital yang aman dan produktif bagi masyarakat Indonesia.
Pencapaian dan Penghargaan Upi Asmaradhana
Upi Asmaradhana adalah sosok yang dikenal luas dalam dunia literasi digital dan kebebasan pers. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Duta Literasi Digital Nasional GRADASI dan Duta Literasi Digital Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain itu, ia aktif dalam berbagai organisasi, seperti AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta memiliki berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Nusa Dharma Pustaloka (2022) dan Hellman Hammet Award (2011).
Di bawah kepemimpinan Upi, GRADASI berkomitmen untuk berperan dalam penyusunan regulasi yang melindungi hak-hak digital warga negara Indonesia dan memajukan kedaulatan digital nasional.
“Kami akan terus berjuang agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga produsen solusi digital yang menguntungkan rakyat,” tegas Upi.
GRADASI kini memasuki babak baru dalam perjalanan panjangnya, dengan tekad untuk memperkuat literasi digital di Indonesia dan membangun ruang digital yang lebih baik dan berdaulat.***
