Dadan Kusdiana Luruskan Persepsi soal Kontribusi Tambang
Persoalan tata kelola SDA kemudian bersinggungan dengan isu fiskal daerah. Dalam forum tersebut muncul angka kontribusi sektor pertambangan Sulawesi Tenggara sebesar Rp188 triliun kepada negara.
Wakil Menteri ESDM diwakili Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Dadan Kusdiana menjelaskan agar angka tersebut tidak dipahami sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara.
“Supaya clear nih angka Rp180 triliun tadi dengan angka yang ada di kami. Kontribusi penerimaan negara dari mineral dan batu bara secara nasional tahun lalu adalah Rp130 triliun. Jadi asumsi saya, angka Rp180 triliun yang dimaksud adalah nilai ekonominya, bukan kontribusi penerimaan negara yang disetorkan ke pemerintah pusat,” jelas pria yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM serta Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi itu.
Dadan merupakan pejabat yang memiliki latar belakang kuat di bidang energi. Ia menempuh pendidikan sarjana Mekanisasi Pertanian di Institut Pertanian Bogor, kemudian meraih gelar master dan doktor di bidang Energy Science dari Kyoto University.
Ia menjelaskan mekanisme pembagian penerimaan negara tersebut melalui DBH. Menurut Dadan, 80 persen dari PNBP minerba dikembalikan kepada daerah melalui mekanisme DBH, sedangkan pemerintah pusat memperoleh 20 persen.
“Dana bagi hasil yang diambil pusat itu hanya 20 persen, sementara 80 persennya itu kembali ke daerah. Kalau dihitung di bagian provinsi memang tidak besar. Tapi kalau dihitung di bagian kabupaten yang ada tambangnya, itu besar,” terangnya.
Nasaruddin Umar: Ekoteologi Harus Mempertemukan Tuhan, Manusia, dan Alam
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi salah satu tokoh utama yang memberikan perspektif keagamaan dalam FER Sulawesi Kendari 2026. Sebab selain pejabat pemerintahan ia dikenal sebagai akademisi dan ulama.
Nasaruddin pernah menjadi Wakil Menteri Agama pada 2011–2014, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, serta Imam Besar Masjid Istiqlal. Ia juga merupakan guru besar bidang tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Pria kelahiran Ujung-Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959 ini menempuh pendidikan keislaman sejak pesantren As’adiyah Sengkang. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam forum, Nasaruddin menjelaskan ekoteologi sebagai konsep yang menempatkan tiga unsur dalam satu kesatuan: Tuhan, manusia, dan alam.
“Saya kira ini menjadi isu ya bahwa apa yang dimaksud dengan ekoteologi itu adalah integrasi antara tiga komponen yaitu God, man, and nature. Kalau ini kita pisahkan pasti akan menimbulkan masalah untuk kemanusiaan itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Nasaruddin, manusia memiliki dua peran yang harus berjalan beriringan, yakni sebagai khalifah dan hamba. Masalah muncul ketika manusia terlalu sibuk mengelola urusan dunia tanpa memberikan ruang untuk refleksi spiritual.
“Go out itu memikirkan semua apa yang ada di sekitar kita tentang alam semesta, kekayaan, urusan dunia, tetapi kita jarang sekali melakukan kontemplasi,” tutur dia.
Ia menilai hubungan spiritual menjadi bagian penting dari tanggung jawab manusia dalam mengelola kehidupan.
“Tidak mungkin kita menjadi khalifah yang sukses tanpa menjalin komunikasi dengan Allah SWT, Tuhan yang kita sembah,” katanya.
Dalam konteks perubahan iklim, Nasaruddin juga menyoroti fenomena cuaca ekstrem dan ketidakpastian iklim sebagai pengingat agar manusia mengevaluasi kembali pola hidup serta hubungannya dengan alam.
Ia mendorong perubahan paradigma agar alam tidak diposisikan hanya sebagai sumber bahan baku dan objek eksploitasi.
“Jika kita ingin menunda kiamat itu datang, maka cara berpikir manusia perlu dilakukan perubahan secara mendasar, jangan hanya menjadikan alam ini hanya sebagai objek, alam ini juga adalah partner untuk menjalani kehidupan bersama,” tegas Nasaruddin.
Ia kemudian menggambarkan alam sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki hubungan spiritual dengan Sang Pencipta.
“Jangan sampai kita menampilkan kebencian alam terhadap kita,” kata Nasaruddin.
Buton Selatan Punya Kekayaan Laut, Darat, dan Aspal
Persoalan lain yang muncul dalam FER adalah tantangan investasi dan hilirisasi di daerah.
Tim Ahli Bupati Buton Selatan, Basiran, menyampaikan bahwa daerahnya memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya mendapatkan dukungan infrastruktur maupun investasi.
“Di Buton Selatan, wilayah ini sangat kaya. Kaya di laut, kaya di darat, dan kaya di dalam tanah,” ungkap Basiran.
Salah satu persoalan yang disorot adalah minimnya fasilitas penyimpanan hasil perikanan. Ketika produksi ikan meningkat pada musim tertentu, hasil tangkapan nelayan bahkan tidak seluruhnya dapat terserap pasar.
“Ketika musim ikan, hasil tangkapan di Kabupaten Buton Selatan ini bahkan tidak bisa ditampung lagi di Baubau. Para nelayan sampai menimbun atau mengubur ikan-ikan itu. Ini bagian dari fakta yang ada,” bebernya.
Buton Selatan juga disebut memiliki deposit aspal sekitar 5.000 hektare di Kecamatan Sampolawa. Namun, menurut Basiran, pengembangan investasi dan pemanfaatan aspal Buton masih menghadapi berbagai persoalan.
“Saya pernah mengajak Ketua Kadin Kota Kendari untuk berinvestasi di Buton Selatan, tapi rupanya memang investasi hari ini agak merepotkan,” akunya.
Di tengah dorongan investasi tersebut, Basiran menilai pembangunan tetap harus berpijak pada nilai lokal dan keberlanjutan.
“Nilai ekoteologi dan ketuhanan inilah yang menjadi benteng kita menjaga alam,” tegasnya.
Diskusi panel juga mengangkat persoalan partisipasi masyarakat pesisir. Peserta menilai warga perlu dilibatkan dalam penyusunan dokumen lingkungan, terutama ketika ekspansi industri berpotensi memengaruhi ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.
Abdul Rahman Farisi Dorong DBH untuk Pendidikan dan UMKM
Pakar ekonomi Abdul Rahman Farisi atau ARF membawa pembahasan ke persoalan manfaat ekonomi pertambangan. ARF merupakan ekonom asal Sulawesi Tenggara yang telah lama menyuarakan penguatan ekonomi daerah.
Ia memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan dikenal sebagai pengamat ekonomi yang aktif membahas pembangunan Sultra. Dalam Pemilu 2024, namanya juga tercatat sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.
Dalam FER, ia menilai keberadaan industri tambang harus memberikan efek ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat lokal. Pandangan tersebut sejalan dengan penekanannya dalam berbagai forum mengenai pentingnya sektor pendukung dan UMKM masuk ke dalam rantai pasok industri.
“Mustahil bagi kita hanya melihat debu atau merasakan dampaknya tanpa sharing dari DBH yang lebih besar bagi pemerintah dan kabupaten/kota Sulawesi Tenggara di wilayah pertambangan,” kata Abdul Rahman.
Ia mengusulkan sebagian DBH diarahkan secara khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Jika perlu kita perda 30 persen dari DBH harus dialokasikan untuk beasiswa pendidikan,” usulnya.
Menurut ARF, hilirisasi nikel semestinya tidak berhenti pada pembangunan fasilitas industri berskala besar. Pelaku usaha lokal harus diberi kesempatan mengambil bagian dalam ekosistem bisnis yang tumbuh di sekitar kawasan industri.
“Jika kedua hal ini dilakukan, maka kita berubah dari hanya penonton menjadi penerima manfaat,” ujar Abdul Rahman.
Dalam forum yang sama, ARF juga menyoroti pentingnya UMKM lokal menjadi bagian dari rantai bisnis industri nikel. Ia menilai hilirisasi dapat menciptakan efek pengganda melalui kebutuhan tenaga kerja maupun tumbuhnya usaha pendukung seperti perdagangan, jasa, kuliner, kos-kosan, dan laundry.
Pendidikan Jadi Salah Satu Sorotan Peserta
Isu pendidikan kemudian ikut masuk dalam diskusi mengenai pemanfaatan DBH SDA. Peserta forum meminta pemerintah daerah memastikan kekayaan SDA Sulawesi Tenggara dapat dikonversi menjadi investasi jangka panjang bagi generasi muda.
Salah seorang peserta dari Universitas Halu Oleo, Dr Rahmaniar dari FKIP Universitas Halu Oleo, menekankan pentingnya regulasi yang memastikan dana dari SDA ikut memperluas akses pendidikan.
“Minimal ada jaminan bahwa DBH SDA dari Sultra ini, ikut menjadi solusi bagi dunia pendidikan kita. Dan itu harus diperkuat melalui regulasi yang terukur,” ucap Dr Rahmaniar.
Dengan demikian, diskusi mengenai DBH tidak berhenti pada persoalan besaran transfer fiskal. Forum juga mendorong agar penerimaan tersebut menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia.
FER Jadi Forum untuk Merumuskan Rekomendasi
FER Sulawesi Kendari 2026 menjadi bagian dari rangkaian Forum Ekonomi Regional yang digagas Kabar Grup Indonesia. Sebelum Kendari, forum serupa telah digelar di Jakarta pada 26 Februari 2025, Pontianak pada 30 Oktober 2025, Makassar pada 21 November 2025, Palembang pada 20 April 2026, Yogyakarta pada 4 Juni 2026, serta Sumedang pada 23 Juni 2026.
Khusus di Kendari, isu ekoteologi menjadi pintu masuk untuk mempertemukan persoalan ekonomi, lingkungan, sosial, dan spiritual dalam satu ruang dialog.
Forum ini juga didukung sejumlah pihak, antara lain Bank Indonesia, Athaya, PT Trio Kencana, Kaukus Timur Indonesia, dan BPD HIPMI Sultra.
Pada akhirnya, FER Sulawesi Kendari 2026 tidak hanya menempatkan pertambangan sebagai persoalan ekonomi. Perdebatan yang muncul menunjukkan adanya kebutuhan untuk menata kembali hubungan antara industri, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan.
Rekomendasi yang dirumuskan dari forum tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan SDA. Dengan pendekatan ekoteologi, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meninggalkan lingkungan yang tetap layak bagi generasi berikutnya.
Rangkaian FER Sulawesi Kendari 2026 yang disokong oleh berbagai pihak seperti Bank Indonesia (BI), Athaya, PT Trio Kencana, Kaukus Timur Indonesia, serta BPD HIPMI Sultra ini ditutup dengan penyusunan rumusan rekomendasi.
Seluruh materi dan publikasi kegiatan turut dikawal oleh puluhan media partner, antara lain KabarIndonesia, KabarBursa, Kabar Makassar, MCNnewsultra.id, Sultranesia, Lajur.co, Zonasultra.id, Panjikendari.com, Detiksultra, Sultraline.id, Kendarinesia, Lenterasultra.com, Tegas.co, Teramedia.id, Inilahsultra.com, Kendari Merdeka, Kilas Sultra, Bumisultra.com, Sultrakini.com, Bentaratimur.com, Sultratop.com, serta Serambi Muslim.***
