Kabarjawa – Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Walisongo Semarang menggelar aksi demo di halaman gedung DPRD Kota Semarang. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan mahasiswa, khususnya dalam program beasiswa KIP-K.
Selain itu, mahasiswa juga menyuarakan berbagai isu nasional yang dianggap krusial.
Aksi Mahasiswa dan Tuntutan yang Disampaikan
Awalnya, massa aksi melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Semarang sebelum akhirnya berhasil memasuki halaman sekitar pukul 16.30 WIB. Dalam aksi yang berlangsung hingga pukul 18.00 WIB ini, mahasiswa secara bergantian melakukan orasi menyuarakan keresahan mereka.
Salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah keberatan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang mencapai Rp 14 triliun.
Mahasiswa menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak memangkas dana pendidikan, melainkan difokuskan pada perjalanan dinas dan acara seremonial yang dianggap kurang esensial.
Ketua Komisariat PMII UIN Walisongo, Muhammad Alvian Azizi, menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Mereka akan terus mengawal isu pemangkasan anggaran serta memastikan tuntutan mereka benar-benar didengar dan diindahkan oleh pemerintah.
9 Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi di DPRD Kota Semarang
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan utama yang mencakup berbagai aspek kebijakan pemerintah:
- Menolak Instruksi Presiden (Inpres) yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan merugikan generasi penerus bangsa.
- Mendesak evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
- Menolak tindakan represif aparat yang membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
- Menolak revisi UU Minerba yang dianggap lebih menguntungkan korporasi dan merugikan lingkungan serta masyarakat adat.
- Menuntut kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Menyoroti kelangkaan gas LPG sebagai dampak permainan oligarki serta mendesak pemerintah menindak tegas pihak yang terlibat.
- Mendesak evaluasi terhadap penambahan kementerian dan lembaga negara yang dinilai tidak efektif serta membebani anggaran negara.
- Menolak kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah dan dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
- Menuntut revisi tata tertib DPR agar lebih demokratis sehingga aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik.
Aksi demonstrasi mahasiswa PMII UIN Walisongo Semarang di DPRD Kota Semarang mencerminkan keresahan generasi muda terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat.
Dengan menyuarakan sembilan tuntutan penting, mahasiswa berharap ada perubahan nyata dalam kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu tersebut agar tidak hanya didengar, tetapi juga diimplementasikan oleh pihak berwenang.(Kabarjawa)
