Lompat ke konten
Kabar DIY

Pemda DIY Siapkan Enam Strategi Jelang Nataru 2026-2027, Sri Sultan Waspadai Lonjakan Harga Pangan

Oleh E Linangkung • 22 November 2026 • 7 menit baca

Sultan HB X/Istimewa
Iklan Atas (728 x 90)

Yogyakarta, Kabar Jawa – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) mulai memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pemerintah daerah mewaspadai potensi lonjakan permintaan masyarakat dan wisatawan yang berisiko memicu kenaikan harga sejumlah komoditas strategis selama libur akhir tahun.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, stabilitas harga pangan menjadi salah satu tolok ukur nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Sri Sultan menilai pengendalian inflasi membutuhkan pendekatan menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah harus membangun sistem ketahanan ekonomi yang menghubungkan seluruh mata rantai pangan, mulai dari sektor produksi, distribusi, perdagangan, hingga konsumsi rumah tangga.

Iklan Dalam Artikel (336 x 280)

Kajian ilmiah menunjukkan bahwa ketahanan produksi dan kemudahan akses distribusi memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan daerah meredam gejolak harga pangan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh rantai pasok berjalan secara efektif agar gangguan pada satu sektor tidak langsung membebani konsumen.

“Kajian ilmiah menunjukkan, ketahanan produksi dan akses distribusi berkaitan erat dengan kemampuan daerah meredam volatilitas harga pangan. Karena itu, pengendalian inflasi perlu dibangun sebagai arsitektur ketahanan ekonomi, yang menghubungkan lahan produksi, jaringan distribusi, pasar, hingga meja makan masyarakat,” ujar Sri Sultan di hadapan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Oktober 2026 mencapai 3,02 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Meski masih terkendali, Pemda DIY tidak ingin mengabaikan potensi tekanan harga menjelang pergantian tahun. Pengalaman pada Desember tahun sebelumnya menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY.

Pada periode tersebut, inflasi DIY sempat menyentuh angka 3,11 persen. Kondisi itu menjadi peringatan bahwa peningkatan kebutuhan masyarakat, perubahan pola konsumsi, serta gangguan pasokan dapat mendorong kenaikan harga dalam waktu relatif singkat.

Sri Sultan juga mengingatkan bahwa perkembangan ekonomi global dapat memengaruhi stabilitas harga di tingkat daerah. Gejolak perdagangan internasional, perubahan jalur distribusi, hingga kenaikan biaya logistik berpotensi merambat ke harga kebutuhan pokok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus mampu membaca perkembangan tersebut sekaligus mengambil kebijakan yang tepat. Pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi kepada masyarakat.

“Dalam perekonomian modern, gejolak di satu belahan dunia dapat merambat melalui perdagangan dan distribusi, hingga akhirnya memengaruhi harga kebutuhan masyarakat. Meski demikian, kebijakan tidak boleh kehilangan ketegasan arah. Di sinilah kecermatan pemerintah diuji, melalui kemampuannya menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif,” jelas Sri Sultan.

Sri Sultan Tetapkan Enam Prioritas Pengendalian Inflasi Nataru

Untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan selama periode Natal dan Tahun Baru, Sri Sultan mengarahkan TPID DIY agar memperkuat enam prioritas kebijakan jangka pendek.

Pertama, Pemda DIY memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat. Langkah ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Kedua, pemerintah mengoptimalkan cadangan pangan dan infrastruktur penyimpanan. Ketersediaan fasilitas penyimpanan yang memadai memungkinkan pemerintah menjaga kesinambungan pasokan serta mengantisipasi gangguan distribusi ketika permintaan meningkat.

Ketiga, Pemda DIY memperkuat strategi 4K yang mencakup ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pemerintah juga mengoptimalkan tata niaga pangan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan dan Sejahtera (GPIPS).

Strategi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan bahan pangan dengan harga wajar. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan produsen, distributor, pedagang, dan berbagai pemangku kepentingan agar rantai pasok tidak mengalami hambatan.

Keempat, TPID DIY meningkatkan kewaspadaan terhadap kebutuhan komoditas strategis menjelang Nataru. Pemerintah perlu memantau perkembangan permintaan dan ketersediaan sejumlah bahan pokok yang berpotensi mengalami kenaikan harga selama masa liburan.

Kelima, Pemda DIY memperkuat keterpaduan neraca pangan. Langkah ini memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran lebih menyeluruh mengenai kondisi produksi, kebutuhan konsumsi, ketersediaan stok, serta potensi kekurangan pasokan di setiap wilayah.

Keenam, pemerintah mempercepat akses pembiayaan sektor pertanian. Kebijakan ini diharapkan membantu petani meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat usaha pertanian, serta menjaga keberlanjutan pasokan komoditas pangan.

Sri Sultan menilai keenam prioritas tersebut harus berjalan secara terpadu. Pemerintah tidak boleh hanya mengambil tindakan ketika harga sudah melonjak, tetapi harus membangun sistem antisipasi sejak awal agar tekanan inflasi dapat dikendalikan sebelum membebani masyarakat.

Digitalisasi Neraca Pangan hingga Regenerasi Petani Jadi Agenda Jangka Panjang

Selain memperkuat langkah jangka pendek, Pemda DIY juga menyiapkan tiga agenda strategis untuk membangun ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Agenda pertama menyasar digitalisasi neraca pangan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah ingin memperkuat akurasi data produksi, kebutuhan konsumsi, dan distribusi komoditas pangan. Ketersediaan data yang terintegrasi diharapkan membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat.

Agenda kedua menyasar regenerasi petani melalui pengembangan wirausaha muda pertanian. Sri Sultan memandang keterlibatan generasi muda menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi.

Pemerintah perlu membuka ruang lebih luas bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha pertanian yang produktif, inovatif, dan memiliki daya saing. Dengan demikian, sektor pertanian tidak hanya mampu mempertahankan kapasitas produksi, tetapi juga menawarkan peluang ekonomi bagi generasi berikutnya.

Agenda ketiga menyasar perluasan edukasi publik melalui program MRANTASI atau Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi.

Program tersebut mendorong masyarakat dan pelaku perdagangan agar memiliki pemahaman lebih baik mengenai inflasi, stabilitas harga, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan pangan.

“Selain itu, Pemda DIY juga menyiapkan tiga agenda jangka panjang, yakni digitalisasi neraca pangan, regenerasi petani lewat wirausaha muda pertanian, serta memperluas edukasi publik melalui program MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi),” imbuh Sri Sultan.

Lonjakan Wisatawan Jadi Tantangan Pengendalian Inflasi DIY

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menyoroti karakteristik Yogyakarta sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia.

Menurutnya, tingginya kunjungan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru menghadirkan tantangan tersendiri bagi pengendalian inflasi daerah. Peningkatan jumlah pengunjung akan mendorong kebutuhan konsumsi, termasuk permintaan terhadap berbagai komoditas pangan.

Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap harga apabila peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai.

Yogyakarta memiliki aktivitas pariwisata dan ekonomi yang meningkat selama musim liburan. Pergerakan wisatawan juga mendorong aktivitas sektor perhotelan, restoran, rumah makan, dan perdagangan. Situasi ini membuat pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan pangan masyarakat lokal sekaligus wisatawan.

Sri Darmadi Sudibyo menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok pangan. Upaya tersebut penting untuk memastikan kenaikan permintaan tidak berkembang menjadi kelangkaan barang maupun lonjakan harga.

Ia juga mengapresiasi pelaksanaan program MRANTASI yang telah menjangkau lima kabupaten/kota di DIY. Program tersebut melibatkan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan rumah tangga, khususnya melalui komoditas cabai.

Pelibatan kelompok PKK dinilai strategis karena rumah tangga memiliki peran penting dalam membangun pola konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat memperoleh dorongan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri.

Program MRANTASI juga berupaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengelola kebutuhan pangan, memahami perkembangan harga, serta berpartisipasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Melalui pelibatan PKK dengan fokus pada komoditas cabai, program ini terbukti sukses mendorong kemandirian rumah tangga sekaligus membangun budaya ketahanan pangan yang berkelanjutan di tengah masyarakat,” ungkap Sudibyo.

BI Minta Pemerintah Jaga Keseimbangan Pasokan dan Permintaan

Sri Darmadi Sudibyo menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan intervensi harga ketika terjadi gejolak di pasar. Pemerintah perlu memastikan empat aspek utama pengendalian inflasi berjalan secara konsisten.

Keempat aspek tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Pemerintah juga perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat agar informasi mengenai kondisi stok, perkembangan harga, serta kebijakan pengendalian inflasi dapat tersampaikan secara tepat.

Langkah komunikasi tersebut penting untuk mencegah kepanikan belanja maupun pembelian berlebihan yang justru dapat meningkatkan tekanan permintaan terhadap komoditas tertentu.

“Peningkatan permintaan yang tidak dibarengi dengan pasokan yang cukup, dapat memicu kenaikan harga serta menekan daya beli masyarakat. Untuk itu, pengendalian inflasi harus terus diperkuat melalui aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” tandas Sudibyo.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemda DIY bersama Bank Indonesia dan TPID berupaya menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah berharap penguatan cadangan pangan, perbaikan distribusi, peningkatan produksi, serta keterlibatan masyarakat mampu mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama libur akhir tahun.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang DIY dalam membangun ketahanan pangan yang lebih kuat. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berjalan seiring dengan terjaganya daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Tag: , ,

Iklan Bawah (728 x 90)

Artikel Terkait