Lompat ke konten
Kabar DIY

JPW Desak Propam Polda DIY Usut Dugaan Pidana Tiga Polisi yang Jalani Patsus Usai Pengamanan Demo 10 November

Oleh E Linangkung • 21 November 2026 • 4 menit baca

Foto Kadiv Humas Jogja Police Watch (JPW), Baharudin Kamba.
Iklan Atas (728 x 90)

Yogyakarta, Kabar Jawa – Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan tiga anggota Polri sebagai pelanggar disiplin terkait pengamanan aksi demonstrasi pada 10 November 2026 hingga 11 November 2026 dini hari. Ketiga personel tersebut kini menjalani penempatan khusus (Patsus) di Bidpropam Polda DIY.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Jogja Police Watch (JPW), Baharuddin Kamba. JPW menilai langkah Bidpropam Polda DIY yang menempatkan ketiga anggota kepolisian tersebut dalam Patsus menjadi bagian dari proses penegakan disiplin internal Polri.

Meski demikian, JPW meminta Polda DIY tidak berhenti pada penjatuhan sanksi disiplin terhadap ketiga personel tersebut. JPW mendorong Bidpropam Polda DIY mendalami lebih jauh dugaan pelanggaran yang terjadi, termasuk kemungkinan adanya unsur tindak pidana dalam tindakan ketiga anggota Polri saat mengamankan demonstrasi.

Iklan Dalam Artikel (336 x 280)

Menurut JPW, penempatan khusus merupakan salah satu bentuk tindakan disiplin terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi kepolisian.

Ketentuan mengenai disiplin anggota Polri mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Polri juga menjabarkan mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

Dalam ketentuan tersebut, masa penempatan khusus dapat berlangsung paling lama 21 hari. Namun, dalam kondisi tertentu, Atasan yang Berwenang Menghukum (Ankum) dapat memperpanjang masa Patsus hingga tujuh hari tambahan.

Dengan demikian, anggota Polri yang menjalani Patsus dapat berada dalam penempatan khusus selama maksimal 28 hari apabila Ankum memandang perpanjangan tersebut perlu dilakukan.

Perpanjangan masa Patsus dapat berkaitan dengan kebutuhan penanganan perkara dan pendalaman dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota bersangkutan.

JPW Minta Penyelidikan Tidak Berhenti pada Pelanggaran Disiplin

Baharuddin Kamba menegaskan, JPW berharap penanganan terhadap tiga anggota Polri Polda DIY tersebut tidak sekadar berakhir dengan penempatan khusus maupun sanksi disiplin.

JPW meminta Bidpropam Polda DIY mengembangkan pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa pengamanan demonstrasi pada 10 November 2026 hingga 11 November 2026 dini hari.

Menurut JPW, proses pemeriksaan disiplin dan penegakan hukum pidana merupakan dua hal yang perlu mendapatkan perhatian secara proporsional. Apabila penyidik menemukan bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Artinya, ketiga anggota Polri tersebut dapat terlebih dahulu menjalani proses pemeriksaan internal dan penempatan khusus. Namun, apabila hasil pendalaman menemukan unsur tindak pidana, proses hukum pidana juga harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

JPW menilai aparat tidak boleh menjadikan penjatuhan sanksi disiplin sebagai akhir dari seluruh proses penanganan perkara apabila tindakan personel di lapangan ternyata memenuhi unsur tindak pidana.

Dugaan Kekerasan dan Pembiaran Harus Didalami

Lebih lanjut, JPW meminta Bidpropam Polda DIY mendalami kemungkinan adanya tindakan kekerasan maupun pembiaran terhadap kekerasan selama proses pengamanan demonstrasi.

Dua dugaan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena aparat kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas pengamanan dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Apabila terdapat dugaan anggota kepolisian melakukan kekerasan terhadap peserta demonstrasi, pemeriksa harus mengusut tindakan tersebut berdasarkan bukti dan keterangan saksi.

Begitu pula apabila terdapat dugaan pembiaran terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di tengah pengamanan demonstrasi. Pemeriksa perlu menelusuri peran masing-masing personel, termasuk kewenangan, tanggung jawab, serta tindakan yang mereka lakukan saat peristiwa berlangsung.

JPW berharap Polda DIY membuka penanganan perkara secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terdampak dalam peristiwa pengamanan demonstrasi tersebut.

Penegakan disiplin internal memang menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalitas institusi kepolisian. Namun, apabila pemeriksaan menemukan dugaan pelanggaran hukum pidana, aparat harus menindaklanjutinya melalui proses hukum yang sesuai.

Dengan demikian, penanganan terhadap tiga anggota Polri yang kini menjalani Patsus Bidpropam Polda DIY tidak hanya menjawab persoalan disiplin internal, tetapi juga memastikan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang terjadi selama pengamanan demonstrasi 10 November 2026 hingga 11 November 2026 dini hari.

JPW berharap proses pemeriksaan tersebut berjalan objektif, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan ketiga personel kepolisian tersebut.

Tag: , ,

Iklan Bawah (728 x 90)

Artikel Terkait