KabarJawa.com – Harapan warga lereng Gunung Merapi untuk kembali menghidupkan wisata pendakian memasuki babak baru.
Setelah delapan tahun jalur pendakian ditutup, sejumlah warga menyatakan sepakat membuka kembali akses pendakian secara mandiri dengan berbagai aturan yang mereka rumuskan sendiri.
Kesepakatan tersebut mencuat melalui unggahan akun Instagram @laharbara yang menampilkan musyawarah warga di kawasan lereng Merapi.
Video itu segera menarik perhatian publik dan ramai dibagikan di media sosial, terutama di kalangan pegiat alam bebas, pelaku wisata, hingga masyarakat sekitar kawasan Merapi.
Musyawarah Pembukaan Jalur Pendakian
Dalam forum tersebut, warga membahas sejumlah ketentuan apabila jalur pendakian Merapi via Selo Boyolali benar-benar kembali dibuka.
Salah satu poin yang disepakati ialah pendakian hanya diperbolehkan hingga kawasan Pasar Bubrah dan tidak sampai ke puncak Gunung Merapi.
Selain itu, durasi pendakian dibatasi maksimal 24 jam. Pendaki juga tidak diperkenankan mendirikan tenda ataupun berkemah di kawasan gunung.
Aturan tersebut disusun sebagai upaya menjaga keselamatan sekaligus memberi ruang agar aktivitas wisata dapat kembali berjalan tanpa mengabaikan risiko yang ada.
Unggahan itu turut disertai narasi yang menggambarkan penantian panjang masyarakat sejak jalur pendakian resmi ditutup pada 2018.
“Pada akhirnya, warga mencapai kata sepakat. Setelah delapan tahun menunggu tanpa kepastian, kini warga bersatu untuk membuka kembali jalur pendakian secara mandiri dengan berbagai ketentuan dan batasan yang telah disepakati bersama.”
Harapan utama warga adalah menggerakkan kembali roda ekonomi yang selama bertahun-tahun mengalami penurunan akibat berhentinya aktivitas pendakian.
“Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi kebangkitan ekonomi warga setelah sewindu penutupan jalur pendakian.”
Pengelola akun juga menyebutkan bahwa mekanisme lengkap mengenai pembukaan jalur akan diumumkan dalam waktu dekat.
“Informasi selengkapnya akan segera kami sampaikan. Bismillah. Karena pada akhirnya kita tidak akan pernah memenangkan sesuatu yang tidak pernah kita perjuangkan.”
Penutupan Jalur Berdampak pada Ekonomi Warga
Bagi masyarakat lereng Merapi, pendakian bukan sekadar aktivitas wisata. Selama bertahun-tahun, sektor ini menjadi salah satu sumber penghasilan utama warga.
Penutupan jalur sejak 2018 berdampak langsung terhadap berbagai usaha lokal. Mulai dari jasa pemandu pendakian, ojek gunung, penyewaan perlengkapan, warung makan, homestay, hingga pelaku UMKM di sekitar jalur pendakian mengalami penurunan pendapatan.
Karena itu, munculnya kesepakatan warga dipandang sebagai upaya membangkitkan kembali aktivitas ekonomi yang selama ini terhenti.
TNGM: Jalur Pendakian Resmi Masih Ditutup
Di tengah optimisme masyarakat, Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) kembali menegaskan bahwa seluruh jalur pendakian Gunung Merapi hingga kini masih berstatus ditutup.
Kepala Balai TNGM, Heri Wibowo, meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas pendakian karena belum ada perubahan kebijakan terkait pembukaan jalur.
Menurut TNGM, penutupan jalur pendakian masih mengacu pada Pengumuman Balai Taman Nasional Gunung Merapi Nomor PG.39/T.36/TU/HMS.2.0/2025 tertanggal 20 Agustus 2025.
Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa penutupan yang telah diberlakukan sejak 22 Mei 2018 tetap berlaku hingga waktu yang belum ditentukan.
TNGM juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak memasuki kawasan yang masuk dalam radius bahaya sesuai rekomendasi instansi kebencanaan.
Peringatan tersebut kembali mengingatkan bahwa Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia.
Aktivitas vulkanik yang bersifat dinamis membuat potensi bahaya dapat berubah sewaktu-waktu. Kondisi inilah yang menjadi dasar pemerintah mempertahankan kebijakan penutupan jalur pendakian sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
Polemik Baru Pendakian Gunung Merapi
Kesepakatan warga membuka jalur pendakian memunculkan dua kepentingan yang kini berjalan berdampingan.
Di satu sisi, masyarakat berharap aktivitas pendakian kembali dibuka agar ekonomi lokal yang telah lama lesu dapat bangkit. Di sisi lain, pemerintah tetap mengedepankan aspek keselamatan dengan mempertahankan status penutupan jalur resmi.
Perbedaan sikap tersebut diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.
Warga telah menyampaikan aspirasi dan menyusun aturan internal, sementara keputusan mengenai pembukaan jalur pendakian secara resmi tetap berada di tangan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
