Lompat ke konten
Kabar DIY

Gubernur DIY Sri Sultan HB X Minta TPID Perkuat Ketahanan Pangan dan Kendalikan Inflasi Jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027

Oleh E Linangkung • 17 November 2026 • 8 menit baca

Sri Sultan HB X minta TPID DIY memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi jelang Nataru.
Iklan Atas (728 x 90)

Yogyakarta, Kabar Jawa – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY memperkuat koordinasi dan meningkatkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Sultan menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memastikan masyarakat tetap mampu menjangkau kebutuhan pokok di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sultan menilai stabilitas harga menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Iklan Dalam Artikel (336 x 280)

Sebab, perubahan harga tidak hanya berdampak pada daya beli konsumen, tetapi juga menentukan keberlangsungan usaha pedagang dan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen pangan.

Menurut Sultan, perekonomian daerah tidak dapat terlepas dari dinamika ekonomi global. Perubahan harga minyak, gula, emas, hingga biaya konstruksi berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian daerah.

Ketidakpastian perdagangan internasional dan perubahan rantai pasok juga dapat memengaruhi harga kebutuhan masyarakat melalui jalur distribusi.

Sultan menggambarkan situasi tersebut melalui pitutur Jawa, “Kombak Kombuling Kahanan, Mobah Mungkreting Donya”, yang mencerminkan kehidupan dalam pusaran perubahan.

Dia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak kehilangan arah dalam merumuskan kebijakan meskipun menghadapi perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.

Pemerintah harus mampu menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan barang, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Sultan juga mengangkat falsafah “Pasar Ora Ilang Kumandhange” sebagai landasan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi rakyat. Menurutnya, pasar yang tangguh harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan produsen, pedagang, dan konsumen.

Dalam perspektif ekonomi modern, prinsip tersebut sejalan dengan market sustainability atau keberlanjutan pasar. Produsen harus memperoleh keuntungan yang layak agar mampu mempertahankan kegiatan produksi, sedangkan konsumen tetap membutuhkan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

DIY Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi 2026

Di tengah tantangan ekonomi tersebut, Sultan menyampaikan apresiasi kepada seluruh TPID se-DIY atas capaian kinerja pengendalian inflasi daerah.

DIY berhasil meraih Juara II Kategori Pengendalian Inflasi dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Selain itu, DIY juga meraih Juara II TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa-Bali dalam TPID Award 2026.

Sultan menilai kedua penghargaan tersebut mencerminkan hasil kerja bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Namun, dia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menjadikan penghargaan sebagai tujuan akhir. Pemerintah harus menerjemahkan capaian tersebut menjadi kebijakan yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Penghargaan adalah pengakuan atas keberhasilan, sedangkan kesejahteraan rakyat merupakan pembuktiannya,” demikian penegasan Sultan.

Inflasi DIY Oktober 2026 Tercatat 3,02 Persen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan DIY pada Oktober 2026 mencapai 3,02 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.

Meski demikian, Sultan meminta TPID tetap mewaspadai potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun.

Pengalaman pada Desember 2025 menjadi salah satu perhatian pemerintah. Saat itu, inflasi DIY mencapai 3,11 persen dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komoditas pangan masih memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan inflasi daerah. Peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan dan libur akhir tahun juga berpotensi memberikan tekanan terhadap harga sejumlah kebutuhan pokok.

Sultan menilai pemerintah harus membangun sistem pengendalian inflasi secara menyeluruh. Upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar atau intervensi ketika harga mengalami kenaikan.

Pemerintah perlu menghubungkan seluruh rantai ketahanan pangan, mulai dari lahan produksi, jaringan distribusi, pusat perdagangan, hingga kebutuhan masyarakat sebagai konsumen akhir.

Sultan Tetapkan Enam Prioritas Pengendalian Inflasi Jelang Nataru

Untuk menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Sultan menegaskan enam prioritas yang harus menjadi perhatian TPID se-DIY.

Pertama, memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat. Sultan meminta aparatur kapanewon, kalurahan, dan kelurahan menggerakkan kembali program Kawasan Rumah Pangan Lestari dan pertanian perkotaan.

Pemerintah juga perlu menghidupkan kembali lumbung pangan desa serta tradisi jimpitan dengan dukungan fasilitas penyimpanan yang memadai.

Selain itu, gerakan menanam berbagai komoditas pangan melalui pekarangan rumah, lahan terbatas, dan pot perlu diperluas. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan hortikultura dari luar wilayah sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Kedua, mengoptimalkan cadangan pangan dan infrastruktur penyimpanan. Sultan meminta pemerintah daerah memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi pasokan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk jangka menengah, pemerintah perlu menyiapkan kajian kelayakan investasi atau Investment Project Ready to Offer guna mengidentifikasi peluang pembangunan fasilitas penyimpanan pangan.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu menyerap surplus hasil panen ketika produksi melimpah dan menjaga ketersediaan komoditas ketika produksi mengalami penurunan.

Dengan demikian, pemerintah dapat mengurangi risiko ketidakseimbangan pasokan yang berpotensi memicu gejolak harga.

Ketiga, memperkuat strategi 4K dan tata niaga pangan melalui GPIPS. Sultan menekankan pentingnya optimalisasi strategi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pelaksanaan strategi tersebut perlu berjalan seiring dengan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan dan Sejahtera (GPIPS).

Pemerintah daerah juga harus memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga kesinambungan pasokan komoditas pangan.

Sultan meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengoptimalkan perannya sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani. Peran tersebut penting untuk menjaga kepastian pasar bagi petani sekaligus menjamin kesinambungan pasokan pangan.

Keempat, meningkatkan kewaspadaan terhadap kebutuhan strategis menjelang Natal dan Tahun Baru. Sultan meminta TPID memantau perkembangan harga minyak goreng dan gula dengan memperhatikan harga tebus di tingkat distributor serta alokasi pasokan.

Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi menjelang Musim Tanam I agar petani dapat menjalankan kegiatan produksi tanpa menghadapi hambatan distribusi pupuk.

Selain kebutuhan pangan dan pertanian, Sultan meminta pemerintah berkoordinasi untuk memastikan kecukupan bahan bakar minyak (BBM).

Langkah tersebut perlu mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru. DIY sebagai salah satu destinasi wisata utama harus menjaga kelancaran distribusi energi agar aktivitas ekonomi dan perjalanan masyarakat tetap berjalan lancar.

Kelima, memperkuat keterpaduan neraca pangan. Sultan menyoroti pentingnya penyatuan data produksi, kebutuhan, stok, serta perdagangan antardaerah.

TPID perlu membangun standardisasi pencacahan dan estimasi perdagangan antardaerah agar pemerintah memiliki satu data pangan DIY yang kredibel.

Data tersebut harus mampu menggambarkan kondisi pasokan dan kebutuhan setiap wilayah secara akurat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi daerah surplus dan defisit serta menentukan langkah intervensi secara tepat.

Sultan menegaskan bahwa data harus menjadi dasar utama pengambilan keputusan. Pemerintah harus mampu mendeteksi potensi kenaikan harga sejak dini sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Keenam, mempercepat akses pembiayaan sektor pertanian. Sultan meminta pemerintah daerah mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui sinergi dengan lembaga keuangan dan pendamping usaha.

Akses pembiayaan yang lebih mudah diharapkan mampu membantu petani meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, serta menjaga keberlanjutan kegiatan pertanian.

Pemerintah juga perlu memastikan dukungan pembiayaan menjangkau pelaku usaha pertanian yang membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Tiga Agenda Jangka Panjang untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi DIY

Selain enam prioritas jangka pendek, Sultan meminta TPID menyiapkan tiga agenda struktural untuk memperkuat ketahanan ekonomi DIY dalam jangka panjang.

Agenda pertama menyangkut digitalisasi neraca pangan. Pemerintah perlu mengintegrasikan data produksi, kebutuhan, stok, dan perdagangan antardaerah ke dalam satu sistem informasi yang diperbarui secara berkala.

Sistem tersebut harus memiliki standardisasi definisi, metodologi, tata kelola, serta mekanisme pemutakhiran data.

Melalui digitalisasi, TPID dapat memetakan wilayah surplus dan defisit secara lebih akurat, mengidentifikasi daerah pemasok, serta menentukan kebijakan intervensi berdasarkan kebutuhan setiap wilayah.

Agenda kedua berkaitan dengan regenerasi petani dan pengembangan wirausaha muda di sektor pertanian. Sultan mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Pemerintah perlu membuka akses pembiayaan, pendampingan usaha, kepastian pasar, serta kemitraan dengan offtaker bagi para petani muda.

Dukungan tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang berperan sebagai local champion dalam kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi pertanian.

Sultan mengingatkan agar keberlanjutan lahan pertanian juga mendapat dukungan regenerasi sumber daya manusia.

“Jangan sampai tanah pertanian tetap diwariskan, tetapi pengetahuan dan semangat mengolahnya kehilangan penerus,” menjadi pesan penting dalam agenda regenerasi petani tersebut.

Agenda ketiga menyangkut perluasan edukasi masyarakat melalui program MRANTASI atau Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi.

Program tersebut perlu menjangkau kelompok masyarakat dan pedagang secara lebih luas melalui pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok.

Pemerintah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembentukan harga, pola konsumsi bijaksana, serta pengelolaan pangan rumah tangga.

Edukasi tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha.

Sultan: Pengendalian Inflasi Harus Menjaga Kepentingan Petani dan Konsumen

Sultan menegaskan bahwa pengendalian inflasi pada akhirnya harus mampu menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan produktivitas produsen.

Harga yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat. Sebaliknya, harga yang terlalu rendah berpotensi melemahkan kemampuan petani mempertahankan kegiatan produksi.

Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada upaya menekan kenaikan harga. Kebijakan pengendalian inflasi juga harus mempertimbangkan kelayakan usaha petani dan keberlangsungan aktivitas perdagangan.

Sultan meminta seluruh TPID memperkuat koordinasi lintas wilayah, menjaga kesinambungan program, serta memastikan setiap intervensi memiliki dasar data yang kuat dan menghasilkan manfaat terukur.

Menurutnya, pemerintah harus mampu membaca perubahan ekonomi secara cermat sekaligus mengambil keputusan secara tepat waktu.

Sultan berharap seluruh langkah tersebut semakin memperkokoh ketahanan ekonomi DIY dan menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dia menegaskan bahwa perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi. Namun, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan agar perubahan tersebut tidak membebani masyarakat.

“Jika perubahan adalah keniscayaan, maka menjaga keseimbangan adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Sultan.

Tag: , , , ,

Iklan Bawah (728 x 90)

Artikel Terkait