Yogyakarta, Kabar Jawa – Jogja Police Watch (JPW) mendukung rencana sejumlah pihak kampus, khususnya Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut dugaan tindakan kekerasan dalam pengamanan aksi demonstrasi pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.
Dukungan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Jogja Police Watch (JPW), Baharuddin Kamba. Ia menilai pembentukan TGPF menjadi langkah penting untuk mengungkap secara utuh berbagai fakta di lapangan terkait dugaan kekerasan yang terjadi selama proses pengamanan aksi demonstrasi tersebut.
Menurut Baharuddin, kampus perlu mengambil inisiatif membentuk tim pencari fakta yang bekerja secara independen, objektif, dan komprehensif. Langkah tersebut juga menjadi bentuk nyata tanggung jawab institusi pendidikan terhadap keselamatan dan perlindungan mahasiswa.
Baharuddin menegaskan bahwa pembentukan TGPF sebaiknya tidak melibatkan institusi kepolisian. JPW menilai keterlibatan polisi dalam tim tersebut berpotensi memunculkan konflik kepentingan karena aparat kepolisian merupakan bagian dari pihak yang menjadi sorotan dalam dugaan tindakan kekerasan saat pengamanan demonstrasi.
“Menjadi penting dan perlu pembentukan TGPF ini tanpa melibatkan pihak kepolisian untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan secara utuh atas dugaan kekerasan yang terjadi,” ujar Baharuddin Kamba.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah alasan yang mendasari sikap JPW tersebut. Pertama, keterlibatan kepolisian dalam TGPF berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kondisi itu dapat memengaruhi independensi tim ketika mengumpulkan dan memverifikasi keterangan dari berbagai pihak.
Kedua, keterlibatan institusi yang menjadi bagian dari objek persoalan dapat memunculkan potensi subjektivitas dalam proses investigasi maupun penyelidikan. Padahal, tim pencari fakta harus mampu bekerja secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun.
Ketiga, TGPF perlu menjaga kredibilitas hasil temuannya. Karena itu, tim harus menempatkan prinsip independensi, transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam setiap tahapan pengumpulan fakta.
JPW berpandangan bahwa TGPF harus memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan, termasuk mahasiswa yang mengikuti demonstrasi, pihak kampus, saksi di lokasi kejadian, serta pihak-pihak lain yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut.
Tim juga perlu mengumpulkan berbagai bukti pendukung agar dapat menyusun kronologi kejadian secara menyeluruh. Bukti tersebut dapat mencakup dokumentasi foto, rekaman video, keterangan saksi, serta informasi lain yang relevan dengan dugaan tindakan kekerasan selama pengamanan aksi.
Baharuddin menilai langkah kampus membentuk TGPF tidak sekadar menjadi respons terhadap dugaan kekerasan yang melibatkan mahasiswa. Lebih dari itu, inisiatif tersebut menunjukkan komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan tanggung jawab moral dan institusional untuk melindungi sivitas akademika.
Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran terhadap mahasiswa memperoleh perhatian serius. Kampus juga perlu memastikan proses pencarian fakta berjalan secara objektif sehingga tidak ada informasi penting yang terabaikan.
JPW berharap pembentukan TGPF oleh UGM dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lainnya. Kampus-kampus lain, khususnya yang mahasiswanya terdampak dalam peristiwa tersebut, dapat mengambil langkah serupa atau bergabung dengan tim pencari fakta yang rencananya dibentuk UGM.
“Kami berharap kampus-kampus lainnya juga melakukan hal yang sama atau dapat bergabung dengan TGPF yang rencananya dibentuk oleh UGM,” tegas Baharuddin.
JPW menilai keterlibatan berbagai perguruan tinggi akan memperkuat legitimasi dan kapasitas tim dalam mengumpulkan fakta. Semakin banyak unsur independen yang terlibat, semakin terbuka pula ruang untuk memperoleh gambaran peristiwa secara menyeluruh.
Selain itu, pembentukan TGPF diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai kronologi pengamanan demonstrasi, dugaan tindakan kekerasan, serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab apabila tim menemukan adanya pelanggaran.
JPW menegaskan bahwa proses pencarian fakta harus mengedepankan prinsip keadilan dan tidak boleh mengabaikan hak-hak mahasiswa. Setiap temuan perlu disampaikan secara terbuka kepada publik dengan tetap memperhatikan ketepatan informasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pembentukan TGPF yang independen, JPW berharap seluruh dugaan tindakan kekerasan dalam pengamanan demonstrasi 10 November 2026 hingga 11 November 2026 dini hari dapat terungkap secara terang.
Bagi JPW, pengungkapan fakta secara objektif menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus mendorong akuntabilitas setiap pihak yang menjalankan tugas pengamanan demonstrasi.
