KabarJawa.com – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) bersama Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) menggelar kuliah umum sekaligus diskusi kerja sama yang membahas komunikasi politik, kebijakan publik, diplomasi parlemen, hingga peran generasi muda dalam kerja sama internasional. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus IV Gedung Teresa UAJY pada Senin (8/6/2026) dan dihadiri sivitas akademika serta delegasi BKSAP DPR RI.
Kuliah umum menghadirkan Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn&MediaSt., yang juga merupakan alumni FISIP UAJY. Selain Irine, sejumlah anggota delegasi BKSAP DPR RI turut hadir dalam agenda tersebut.
Kegiatan juga diikuti oleh Dekan FISIP UAJY Dr. Victoria Sundari Handoko, S.Sos., M.Si., para pimpinan unit, dosen, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai program studi.
Komunikasi Politik Dinilai Menjadi Bidang Strategis di Era Disrupsi
Acara dibuka oleh Drs. Ign. Agus Putranto, M.Si. yang menyoroti perkembangan komunikasi politik dan perubahan ekosistem kebijakan publik di tengah dinamika global yang semakin cepat.
Menurut Agus, dunia politik saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Perubahan sosial, teknologi, dan arus informasi yang berlangsung cepat menuntut hadirnya sumber daya manusia yang mampu memahami komunikasi politik secara lebih mendalam.
“Komunikasi politik menjadi bidang profesi yang teman-teman bisa persiapkan. Politik adalah dunia yang penuh challenge, tentang menggerakkan komponen masyarakat untuk membuat perubahan. Sekarang tantangannya berbeda karena ekosistem politik dunia yang bergerak cepat di era disrupsi,” ujar Agus.
Pernyataan tersebut menjadi pengantar diskusi mengenai bagaimana komunikasi politik berperan dalam proses pembentukan kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Irine Soroti Fenomena “No Viral No Justice” dalam Kebijakan Publik
Pada sesi utama, Irine Yusiana Roba Putri memaparkan materi bertema Komunikasi Politik dalam Ekosistem Kebijakan Publik. Ia menjelaskan bahwa perkembangan ruang digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan politik.
Menurutnya, berbagai isu publik kini semakin erat kaitannya dengan respons masyarakat di media digital, termasuk munculnya fenomena yang dikenal dengan istilah no viral no justice.
“Esensi komunikasi politik sebagai legislator adalah mengumpulkan aspirasi, memperjuangkan, dan disosialisasikan menjadi bahasa keseharian untuk masyarakat,” jelas Irene.
Irine menilai bahwa komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan proses legislasi yang dilakukan para pembuat kebijakan.
Kepemimpinan Perempuan Didorong Hadirkan Kebijakan yang Inklusif
Selain membahas komunikasi politik, Irine juga menyinggung tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam ruang kepemimpinan dan politik.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya berkaitan dengan simbol atau ekspresi empati semata, tetapi juga membawa perspektif komunitas yang berkontribusi terhadap lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif dan efektif.
“Legislator perempuan harus berjuang lebih keras dan mempertajam ide jauh di atas rata-rata agar tidak dianggap angin lalu. Kepemimpinan perempuan sangat dibutuhkan, di banyak negara yang dipimpin perempuan bisa melewati Covid-19 dengan lebih baik,” ujar Irene.
Pembahasan tersebut mendapat perhatian peserta karena berkaitan dengan isu kesetaraan dan representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik.
Mahasiswa Sampaikan Aspirasi tentang DPR RI dan Wilayah 4T
Sesi kuliah umum berlangsung interaktif melalui diskusi antara mahasiswa dan narasumber. Sejumlah peserta menyampaikan pandangan serta pertanyaan mengenai peran DPR RI dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, terutama di wilayah 4T.
Dialog tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai tantangan kebijakan publik, representasi masyarakat, serta efektivitas komunikasi politik dalam menjawab kebutuhan warga di berbagai daerah.
Diplomasi Parlemen dan Kolaborasi Kampus Jadi Fokus Diskusi Kerja Sama
Usai kuliah umum, agenda dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) antara delegasi BKSAP DPR RI dan perwakilan sivitas akademika UAJY di Ruang Rapat Kampus IV Gedung Teresa.
Diskusi mengangkat tema Diplomasi Parlemen Indonesia dan Peran Generasi Muda dalam Kerja Sama Internasional.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Dr. Victoria Sundari Handoko, S.Sos., M.Si. dan dilanjutkan pemaparan profil FISIP UAJY oleh Desideria Cempaka Wijaya Murti, S.Sos., M.A., Ph.D.
Dalam forum tersebut, pembahasan mencakup berbagai bentuk diplomasi parlemen, mulai dari kerja sama regional, bilateral, hingga internasional. Selain itu, peserta juga membahas peluang kolaborasi antara lembaga legislatif dan perguruan tinggi dalam mendukung penyusunan kebijakan berbasis riset.
Topik yang menjadi perhatian meliputi pengembangan artificial intelligence (AI), Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), isu ekologi dan masyarakat, hingga ekonomi kreatif.
Aspirasi Mahasiswa Soroti Legislasi dan Regulasi AI
Dalam sesi diskusi, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UAJY, Fanuel Christian Satria Pambudi, menyampaikan aspirasi terkait proses legislasi di DPR RI.
Ia menekankan pentingnya pengesahan rancangan undang-undang secara transparan, partisipatif, serta perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap isu pendidikan.
Sementara itu, Ketua Himpunan Program Studi Ilmu Komunikasi, Jacob Imanuel Rustan, menyoroti urgensi regulasi penggunaan teknologi AI. Menurutnya, perkembangan kecerdasan buatan perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjaga ketangguhan mental serta kepemimpinan generasi muda.
Uya Kuya Dorong Kampus Menjadi Mitra Strategis Diplomasi Parlemen
Menutup rangkaian kegiatan, anggota delegasi BKSAP DPR RI, Surya Utama atau yang lebih dikenal sebagai Uya Kuya, menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang lebih erat antara dunia akademik dan parlemen.
Menurutnya, kerja sama tersebut dapat memperkuat kualitas diplomasi Indonesia melalui kontribusi pemikiran akademis yang berasal dari dosen maupun mahasiswa.
“BKSAP tidak hanya menjadikan kampus sebagai tempat sosialisasi, tapi sebagai mitra. Di Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini para dosen dan mahasiswa tentunya melakukan kritik akademis dan masukan-masukan agar proses diplomasi kita keluar bisa lebih bagus lagi,” ungkap Uya Kuya.
Melalui kegiatan ini, UAJY dan BKSAP DPR RI membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pengembangan kebijakan publik, diplomasi parlemen, serta penguatan peran generasi muda dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
