KABARJAWA – Pemerintah Kota Yogyakarta mencetak sejarah baru dalam pengelolaan pembangunan daerah. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Kepatihan Pemda DIY, Selasa, 29 Juli 2025, Pemkot Yogyakarta berhasil mengungguli empat kabupaten lain di DIY dengan raihan kinerja fisik tertinggi se-DIY.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan optimisme tinggi terhadap capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa kinerja timnya tetap berada dalam jalur yang tepat dan siap melaju lebih cepat hingga penghujung tahun.
“Kami hanya menyamakan target dan realisasi secara konsisten. Jadi kami ini keep on track,” tegasnya usai mengikuti Rakordal.
Laporan resmi Pemda DIY mencatat bahwa hingga akhir Triwulan II, realisasi kinerja fisik Pemkot Yogyakarta mencapai 55,41 persen. Angka ini menempatkan Kota Yogyakarta sebagai pemuncak dalam hal realisasi fisik dibandingkan Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, maupun Gunungkidul.
Sementara itu, realisasi kinerja keuangan Pemkot Yogyakarta tercatat sebesar 38,26 persen. Walau sedikit tertinggal dari sisi serapan anggaran, Hasto memastikan bahwa pihaknya terus melakukan percepatan dan pembenahan, terutama di sektor-sektor strategis.
Percepatan Proyek dan Inovasi Sosial Jadi Andalan
Hasto membeberkan strategi utama yang menopang pencapaian ini: evaluasi bulanan menyeluruh terhadap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia memastikan bahwa masing-masing kepala OPD menerima “rapor” yang berisi capaian target dan serapan anggaran.
“Setiap sebulan kami evaluasi. Kami tanya satu per satu OPD, berapa targetnya, berapa realisasinya,” jelasnya.
Ketika menemukan kinerja yang tertinggal, seperti pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, ia langsung memberi tenggat waktu untuk menyelesaikan hambatan.
“Kami cari solusi bersama, kami tekan percepatan, terutama untuk proyek infrastruktur yang krusial,” ujarnya.
Ia mencontohkan proyek pembangunan perumahan di sekitar Kali Gajah Wong yang baru saja dimulai. Proyek-proyek kritis saya pantau langsung. Kami tidak bisa menunggu.
“Target kami tanggal 15 Desember, semuanya sudah harus selesai,” tegasnya dengan nada optimis.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, Pemkot Yogyakarta juga bergerak cepat dalam menjawab arahan strategis Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Karena Kota Yogyakarta tidak memiliki lahan pertanian, Hasto menerjemahkan program “Lumbung Mataraman” dengan membentuk food bank yang berfungsi mengelola surplus pangan secara efektif dan manusiawi.
“Kami kumpulkan stok pangan yang berlebih di Dinas Pertanian. Setelah diperiksa kelayakan dan keamanannya, kami distribusikan ke fakir miskin dan janda tua rentan,” jelasnya.
Program ini tidak hanya menjadi solusi pengurangan food waste, tetapi juga menjelma sebagai wujud konkret keadilan pangan di perkotaan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengapresiasi capaian Pemkot Yogyakarta, tetapi ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk tidak cepat puas. Ia menekankan pentingnya refleksi dan evaluasi terhadap dampak nyata program pemerintah di lapangan.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Hasil kerja perangkat daerah kami ekspose melalui rakordal triwulan sebagai bukti akuntabilitas,” tandas Sultan.
