KABARJAWA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dadang Kahmad, berdiri di hadapan awak media dan publik, menyampaikan pesan keras bagi pejabat publik di seluruh Indonesia.
Dengan nada serius, ia menegaskan agar pejabat, baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah, tidak membuat kebijakan secara sepihak yang berpotensi merugikan rakyat.
Dadang mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus lahir dari proses komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menolak keras model kepemimpinan yang berjalan dengan pola one man show, pemimpin bertindak sendiri tanpa musyawarah dan pertimbangan matang.
“Setiap langkah harus dibicarakan secara intens dengan perwakilan masyarakat. Jangan bertindak sendirian sehingga membuat kebijakan yang ugal-ugalan,” tegas Dadang.
Dadang menegaskan, proses komunikasi yang sehat bukan hanya formalitas, melainkan kunci mencegah kesalahpahaman. Ia memandang, kebijakan yang terbangun lewat dialog akan lebih mudah berjalan.
“Kita ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Pemerintah dan masyarakat adalah mitra. Setiap keputusan harus mempertimbangkan aspirasi rakyat,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pejabat publik tidak boleh menutup telinga terhadap suara rakyat. Menurutnya, pemerintah yang mengabaikan aspirasi masyarakat sama saja menggali jurang ketidakpercayaan.
Dalam pernyataannya, Dadang juga menekankan bahwa pemimpin harus memiliki hati yang lapang untuk menerima kritik dan saran.
Ia menggarisbawahi pentingnya etika dalam menyampaikan informasi kepada publik agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
“Kalau rakyat diajak bicara, didengar pendapatnya, insyaallah akan lebih mendukung program pemerintah,” tutupnya. (ef linangkung)
