KabarJawa.com– Program Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memicu sorotan tajam publik.
Warganet ramai-ramai mempertanyakan kecukupan gizi hingga transparansi anggaran dari paket makanan yang dibagikan kepada para siswa.
Polemik ini pun mendorong Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, turun tangan dan meminta evaluasi menyeluruh.
Isu ini berkembang cepat di media sosial dan memantik perdebatan luas mengenai kualitas program yang sejatinya bertujuan mendukung pemenuhan gizi siswa selama bulan suci Ramadan.
Unggahan Menu Makan Bergizi Gratis Ramadan DIY
Sejak Senin, 23 Februari 2026, sejumlah akun media sosial mengunggah foto-foto menu MBG di beberapa wilayah Yogyakarta. Dalam foto tersebut, terlihat paket makanan berisi roti, jeruk, susu UHT, kurma, kacang, hingga telur.
Sehari kemudian, muncul unggahan lain yang menampilkan menu berbeda di salah satu SMA di kawasan Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
Paket tersebut berisi roti, jeruk, dan risoles mayo. Variasi menu yang beredar ini langsung mengundang komentar publik.
Warganet mempertanyakan apakah komposisi makanan tersebut benar-benar memenuhi standar gizi yang layak bagi siswa, terutama saat menjalankan ibadah puasa.
Mereka juga menyoroti kesesuaian isi paket dengan alokasi anggaran program yang disebut-sebut mencapai Rp10.000 per porsi.
Perdebatan pun semakin meluas. Sebagian pihak menilai menu tersebut praktis dan cukup untuk takjil berbuka. Namun, sebagian lainnya menilai komposisinya kurang seimbang dan belum mencerminkan prinsip gizi lengkap.
Sultan HB X Minta Sekda Panggil Penanggung Jawab Program
Menanggapi polemik yang berkembang, Sri Sultan Hamengku Buwono X langsung mengambil langkah tegas. Ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DIY memanggil penanggung jawab program MBG untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi.
“Saya sudah meminta Sekda untuk memanggil penanggung jawab MBG, karena ada sejumlah pihak yang protes. Sepertinya materi atau kurang pas,” ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (26/2/2026).
Sultan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kritik masyarakat. Ia menilai evaluasi perlu dilakukan agar pelaksanaan program tidak menimbulkan asumsi negatif maupun kecurigaan publik.
Sultan menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ia meminta agar penyelenggara tidak hanya berfokus pada nominal anggaran, tetapi juga memastikan kejelasan rincian harga setiap komponen makanan.
“Jadi, kami mengajukan syarat, tidak sekadar anggapannya ini harganya tidak Rp10.000. Harapannya, menu tersebut diperbaiki, termasuk kejelasan harganya. Dan mereka menyetujui hal tersebut. Misalnya, jika diberikan pisang, harus jelas berapa harganya supaya clear. Itu kesimpulannya,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa transparansi harga akan mencegah spekulasi yang dapat merugikan semua pihak. Dengan membuka rincian biaya secara detail, pemerintah dapat menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penggunaan anggaran tepat.
Sultan menjelaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai komposisi menu dan rincian harga menjadi kunci untuk meredam polemik. Pemerintah daerah harus memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas dan rasional.
“Sehingga, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat semua pihak merasa tidak nyaman. Itu saja,” pungkas Ngarsa Dalem.
Langkah evaluasi ini akan memperbaiki kualitas menu Makan Bergizi Gratis selama Ramadan di DIY. Pemerintah daerah berupaya menjaga tujuan utama program, yakni mendukung kebutuhan gizi siswa, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Polemik yang sempat mengemuka kini menjadi momentum perbaikan. Publik pun menanti hasil evaluasi dan pembenahan konkret agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para pelajar di Yogyakarta. (ef linangkung)
