KabarJawa.com– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul memastikan layanan pengambilan sampah tetap berjalan normal meski terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Kepala DLH Gunungkidul, Edy Basuki, menegaskan bahwa operasional armada pengangkut sampah tidak terdampak langsung karena masih menggunakan BBM bersubsidi.
Edy Basuki menjelaskan bahwa penggunaan BBM subsidi menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas layanan. Ia menyatakan bahwa pihaknya tetap mengoptimalkan armada yang tersedia agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Tantangan Layanan Pengambilan Sampah di Gunungkidul
Namun, di balik stabilitas tersebut, DLH Gunungkidul menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan jumlah kendaraan operasional.
“Kami masih menghadapi keterbatasan armada. Jumlah kendaraan yang tersedia saat ini belum sebanding dengan luas cakupan layanan pengangkutan sampah di Gunungkidul,” ujar Edy Basuki.
Ia menambahkan bahwa luas wilayah pelayanan yang terus berkembang menuntut peningkatan sarana dan prasarana.
Tanpa penambahan armada, DLH akan kesulitan menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Kondisi ini mendorong pihaknya untuk membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta.
DLH Gunungkidul активно mendorong keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah, termasuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Edy Basuki menyebutkan bahwa skema ini sudah mulai berjalan di beberapa wilayah, seperti Kalurahan Kepek dan Logandeng.
“Di Kepek dan Logandeng, pengelolaan sampah sudah melibatkan pihak ketiga. Mereka mengambil peran dalam pengangkutan dan pengolahan sampah, sehingga beban pemerintah bisa berkurang,” jelasnya.
Menurut Edy, kolaborasi dengan pihak swasta menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengatasi keterbatasan sumber daya pemerintah.
Ia berharap lebih banyak pihak swasta yang tertarik berinvestasi dalam pembangunan TPS3R di berbagai wilayah Gunungkidul.
Kondisi SDM
Selain keterbatasan armada, DLH juga menghadapi tantangan dari sisi sumber daya manusia. Dalam beberapa tahun ke depan, sejumlah pegawai akan memasuki masa purna tugas. Kondisi ini berpotensi mengurangi kapasitas layanan jika tidak segera diantisipasi.
“Ke depan, kami akan kehilangan cukup banyak tenaga kerja karena purna tugas. Hal ini tentu akan berdampak pada layanan jika tidak diimbangi dengan strategi baru,” ungkap Edy Basuki.
Di sisi lain, Edy juga menyoroti adanya kenaikan biaya jasa dari pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan sampah.
Kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional, termasuk biaya logistik dan kebutuhan tenaga kerja. Meski demikian, DLH Gunungkidul tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Edy Basuki menegaskan bahwa pihaknya akan terus mencari solusi inovatif, termasuk memperluas kerja sama dengan swasta dan meningkatkan efisiensi operasional.
Dengan berbagai tantangan yang ada, DLH Gunungkidul menempatkan kolaborasi sebagai kunci utama dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah di masa depan. (ef linangkung)
