KabarJawa.com– Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak cepat mengantisipasi potensi gejolak harga pangan jelang akhir tahun. Melalui kebijakan strategis, Pemkot Yogyakarta akan mengembangkan Kios Segoro Amarto hingga tingkat kelurahan mulai tahun 2026.
Langkah ini akan memperkuat kendali inflasi daerah dan mendekatkan akses harga pangan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) langsung ke masyarakat.
Kios Segoro Amarto
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, membeberkan rencana ambisius tersebut dalam Rapat Koordinasi Daerah dan High Level Meeting (HLM) TPID se-DIY di Hotel Royal Ambarrukmo, Selasa (11/11/2025).
Hasto menegaskan bahwa Kios Segoro Amarto selama ini telah terbukti efektif menekan lonjakan harga di sejumlah pasar rakyat. Oleh karena itu, ia ingin memperluas jangkauannya hingga ke tingkat kelurahan agar manfaatnya lebih merata.
“Rencana kami, Kios Segoro Amarto tidak hanya ada di pasar. Ke depan, kami akan masukkan di masing-masing kelurahan,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, selama ini baru ada sekitar tiga pasar rakyat di Kota Yogyakarta yang memiliki Kios Segoro Amarto.
Padahal, tidak semua warga memiliki waktu dan kemampuan menjangkau pasar. Karena itu, kehadiran kios di setiap kelurahan akan memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan sesuai HET tanpa perlu ke pusat kota.
“Tidak semua orang bisa menjangkau pasar. Lebih baik kiosnya kita dekatkan ke masyarakat, didistribusikan ke beberapa titik di kelurahan,” tegasnya.
Hasto menjelaskan, pada tahap awal tahun 2026 nanti, Pemkot Yogyakarta akan membangun 14 Kios Segoro Amarto di setiap kemantren, kemudian memperluasnya ke 45 kelurahan di seluruh wilayah kota.
Ia sudah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengalokasikan anggaran khusus pada APBD 2026 demi merealisasikan rencana tersebut.
Lebih dari sekadar pengendali harga, Hasto menekankan bahwa Kios Segoro Amarto juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ia membuka peluang agar warga menengah ke bawah dapat turut berpartisipasi sebagai pengelola kios atau bermitra melalui koperasi.
“Kios Segoro Amarto bisa menjadi wadah pemberdayaan. Pedagang kecil bisa ikut mengelola, bahkan bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih di kelurahan,” terang Hasto.
Ia menambahkan, meski bersubsidi, skema bisnis Kios Segoro Amarto tetap menguntungkan bagi pedagang maupun pembeli.
“Yang punya kios tetap dapat margin wajar, sementara masyarakat bisa membeli bahan pangan dengan harga sesuai HET. Semua diuntungkan,” jelasnya.
Inflasi DIY Terkendali, tapi Waspada Jelang Nataru
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kesempatan yang sama mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Permintaan berbagai komoditas naik tajam menjelang akhir tahun, sementara pasokan sering menurun pasca panen raya. Kalau tidak diantisipasi, gejolak harga bisa menekan daya beli masyarakat,” ujar Sultan.
Sultan menegaskan pentingnya kolaborasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil agar pengendalian inflasi berjalan efektif dan berkeadilan.
“Kita ingin inflasi terkendali tanpa menekan petani. Harga stabil di pasar, tapi petani juga tetap sejahtera,” ucapnya.
Sebagai langkah antisipasi, Sultan mengarahkan beberapa strategi besar.
- Menjamin ketersediaan pasokan pangan.
- Memperkuat peran BUMD sebagai penggerak ekonomi pangan.
- Memperluas akses kredit pertanian.
- Meningkatkan kerja sama antar daerah untuk menyeimbangkan stok pangan.
- Mempercepat hilirisasi dan diversifikasi pangan.
- Mengembangkan digitalisasi sektor pertanian.
- Menguatkan komunikasi publik dan edukasi konsumen.
Dari sisi moneter, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, mencatat bahwa inflasi DIY pada Oktober 2025 mencapai 2,90 persen (yoy) dan 0,42 persen secara bulanan (mtm).
Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran nasional, menandakan stabilitas ekonomi DIY tetap terjaga. Namun, Darmadi mengingatkan potensi risiko menjelang periode Nataru.
“Kita perlu mengantisipasi peningkatan permintaan dan menjaga ketersediaan pasokan pangan utama,” ujarnya.
Menurutnya, strategi efektif yang bisa diterapkan meliputi hal berikut.
- Pemantauan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga komoditas utama,
Perhitungan kebutuhan pangan secara presisi,
Penguatan peran BUMD sebagai offtaker, serta
Kelancaran distribusi dan komunikasi publik yang efektif dari hulu hingga hilir. (ef linangkung)
