KABARJAWA – Memasuki puncak musim kemarau 2025, DPRD Kabupaten Gunungkidul menegaskan tekadnya untuk berdiri di garda terdepan menjaga ketahanan daerah dari ancaman kekeringan.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiartini, memimpin langkah cepat dengan menginstruksikan strategi konkret kepada seluruh pemangku kepentingan daerah.
Endang menegaskan bahwa meskipun durasi kemarau tahun ini lebih pendek daripada tahun-tahun sebelumnya, masyarakat tetap harus waspada tinggi. BMKG memprediksi 14 persen wilayah Indonesia mengalami kondisi lebih kering dari normal.
Langkah DPRD Gunungkidul
“Gunungkidul memiliki karakter geografis karst yang membuat cadangan air cepat hilang. Kami bersama BPBD dan seluruh pemangku kepentingan menyiapkan langkah konkret menghadapi ancaman kekeringan ini,” ujar Endang.
DPRD Gunungkidul langsung memerintahkan pengaktifan posko siaga kekeringan di seluruh kecamatan. Mereka menginstruksikan BPBD meningkatkan droping air bersih secara berkala.
DPRD juga menuntut pemerintah menyiapkan armada pendukung distribusi air serta melaksanakan edukasi konservasi air kepada masyarakat secara masif.
Endang memerintahkan jajarannya menyiapkan skenario darurat jika kondisi memburuk. Ia menekankan perlunya penetapan status siaga darurat kekeringan untuk memastikan respons cepat.
Ketua Bapemperda, Ery Agustin, memperkuat perintah tersebut dengan menegaskan bahwa DPRD tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek.
DPRD menuntut pemerintah daerah menyiapkan strategi permanen untuk menghadapi kekeringan tahunan yang terus berulang.
“Kami mendesak percepatan pembangunan sumur bor dan embung, perluasan jaringan PDAM, serta pengembangan teknik pertanian adaptif terhadap kekeringan. Kita harus keluar dari pola penanganan reaktif,” tegas Ery.
DPRD juga mendorong implementasi sistem pemanenan air hujan skala rumah tangga. Mereka memerintahkan penyusunan rencana kontinjensi lintas sektor agar Gunungkidul memiliki ketahanan iklim yang kokoh.
“Respon kita tidak boleh reaktif. Setiap tahun kita menghadapi siklus serupa. Sudah waktunya kita menjadikan kekeringan sebagai isu pembangunan jangka panjang,” tambah Ery.
Fokus Masukkan Strategi Kemarau ke APBD Perubahan 2025
Di tengah penanganan kekeringan, DPRD Gunungkidul juga memasuki tahap penting pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Endang memastikan reses anggota DPRD yang berlangsung 16–21 Juli 2025 menjadi bahan utama pembahasan.
“Hasil reses banyak berisi aspirasi terkait kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur air hingga lapangan kerja. Semua kami bawa dalam forum anggaran,” jelas Endang.
Namun, Endang mengungkapkan tantangan besar karena Pemerintah Pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan efisiensi anggaran nasional.
Transfer ke daerah Gunungkidul berkurang Rp61,2 miliar. Dana tersebut terdiri dari DAK Fisik Rp42,6 miliar dan DAU untuk infrastruktur Rp18 miliar. Pemerintah Provinsi DIY juga memotong dana keistimewaan sebesar Rp11,2 miliar.
Ery Agustin menegaskan DPRD tidak akan menyerah dengan pengurangan anggaran tersebut. Ia memerintahkan penyesuaian APBD-P 2025 secara cermat, memastikan tujuh bidang prioritas tetap berjalan.
“Kita prioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, cadangan pangan, serta penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan anggaran tidak boleh mematikan pelayanan publik,” tegas Ery.
Endang menambahkan bahwa keterbatasan fiskal justru harus memicu kreativitas dan fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Kita tidak akan menyerah. DPRD akan memastikan Gunungkidul tetap tangguh di tengah badai kekeringan dan keterbatasan anggaran,” ucap Endang. (ef Linangkung)
