KABARJAWA– Desakan keras menggema dari Senayan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., angkat suara lantang menyoal kerusuhan dan penjarahan yang mengguncang tanah air beberapa hari lalu.
Politikus yang akrab dengan sapaan Gus Hilmy itu mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang mengecam aksi anarkis sekaligus membentuk tim reformasi kepolisian.
Namun, ia menuding negara masih gamang karena hingga kini dalang intelektual di balik kerusuhan belum tersentuh hukum.
“Saya menghargai sikap Presiden yang menolak kerusuhan dan menekankan penegakan hukum, tetapi rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar pernyataan moral. Jangan setengah hati!” tegas Gus Hilmy Jumat (12/9/2025)
Sebagai anggota Komite II DPD RI, Gus Hilmy menyoroti sikap aparat yang menurutnya belum serius. Ia mengingatkan bahwa Kapolri sudah melaporkan adanya indikasi makar, bahkan Presiden sendiri mengakui hal itu. Sayangnya, publik tak kunjung melihat langkah konkret.
“Kalau Kapolri sudah lapor dan Presiden sudah bicara soal potensi makar, lantas sejauh mana tindak lanjutnya? Analisis intelijen kenapa tidak didalami? Apa peran intelijen kita? Wong soal terorisme saja bisa cepat diungkap, kok dalam kasus ini seolah-olah jalan di tempat,” ucapnya.
Menurutnya, peristiwa ini bukan sekadar kerusuhan spontan. Ada pola, ada provokasi, dan ada kepentingan yang sengaja digerakkan.
“Kan sudah ada beberapa pelaku yang ditangkap. Sebenarnya bisa dilakukan pendalaman lebih lanjut. Ada apa sebenarnya?” tandasnya.
Kerusuhan dan penjarahan yang terjadi bukan hanya menebar ketakutan, tetapi juga menimbulkan kerugian luar biasa. Perkiraan nilainya lebih dari Rp1,2 triliun. Fasilitas umum hancur, ekonomi lumpuh, dan rakyat kecil paling menderita.
“Kalau Polri hanya berhenti pada pelaku lapangan, maka hukum gagal menyentuh akar masalah. Jangan sampai kasus sebesar ini menguap begitu saja. Kapolri harus berani membuktikan kinerjanya,” desak Gus Hilmy.
Tak hanya menyorot Kapolri, Gus Hilmy juga mengingatkan Presiden agar tak berhenti pada retorika. Ia menegaskan bahwa kepala negara memiliki kewenangan penuh untuk memastikan aparat bergerak cepat dan transparan.
“Apresiasi saya tetap ada kepada Presiden, tetapi rakyat butuh tindakan nyata dan segera. Negara tidak boleh terlihat gamang menghadapi provokator yang mengancam stabilitas bangsa. Jangan biarkan rakyat kecil jadi tumbal sementara dalang sebenarnya bebas berkeliaran,” pungkasnya. (ef linangkung)
