KabarJawa.com — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) bergerak cepat untuk memastikan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terulang lagi.
Demi menjaga keselamatan ribuan peserta didik penerima manfaat, Pemda DIY mulai menjalankan program MBG dengan berlandaskan empat pilar utama: jaminan keamanan dan higienitas, pengawasan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perlindungan tenaga kerja.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan langkah ini dalam acara Pengarahan dan Evaluasi kepada Kasatpel, Yayasan, dan Mitra Program MBG se-DIY di Westlake Resort, Kamis (6/11/2025).
Pilar Utama Program Makan Bergizi Gratis
Dalam suasana tegas namun penuh optimisme, Made menekankan pentingnya pengelolaan makanan bergizi secara profesional, higienis, dan bertanggung jawab.
“Kita tidak boleh lagi membiarkan KLB keracunan terjadi di DIY. Dalam upaya menjamin keamanan dan higienitas makanan anak-anak kita, Pemda DIY menerapkan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) yang ketat pada seluruh proses penyediaan makanan,” tegas Made.
Pilar Pertama: Jaminan Keamanan dan Higienitas
Menurut Made, penerapan SLHS menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap bahan makanan yang dikonsumsi anak-anak benar-benar aman.
menjelaskan, proses ini tidak hanya menyentuh aspek pengolahan, tetapi juga meliputi kualitas bahan baku, proses pemasakan, packaging, hingga mobilisasi makanan ke sekolah-sekolah.
“Kalau kita bicara KLB, maka kita bicara soal kualitas bahan baku dan prosesnya dari hulu ke hilir. Tidak ada lagi kompromi untuk urusan ini,” ujarnya.
Pilar Kedua: Pengawasan Berkelanjutan
Pemda DIY, lanjut Made, kini memperketat sistem pengawasan dengan melakukan monitoring intensif dan terstruktur bersama Satgas MBG di setiap kabupaten/kota.
Koordinasi pun digelar setiap minggu untuk mengevaluasi kualitas, kapasitas dapur penyedia, dan distribusi makanan ke sekolah.
“Kami ingin memastikan seluruh pelaksana di lapangan benar-benar menjalankan standar yang telah ditetapkan. Setiap dapur penyedia harus siap dievaluasi dan diaudit sewaktu-waktu,” kata Ketua Satgas MBG DIY tersebut.
Pilar Ketiga: Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Lebih jauh, Made menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada gizi anak-anak, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian lokal.
Pemda DIY mendorong penyedia makanan untuk menggunakan bahan baku dari produsen lokal yang terjamin kualitasnya.
“Kami tidak bermaksud mengintervensi, tetapi kami perlu memastikan asal bahan baku dan proses distribusinya. Dengan begitu, kita bisa memberdayakan petani dan pelaku UMKM lokal sekaligus menjaga kualitas makanan,” paparnya.
Made juga mengungkapkan bahwa MBG di DIY akan berkolaborasikan dengan Program Koperasi Desa Merah Putih, yang berfokus pada penguatan rantai pasok desa dan pengembangan produk lokal.
Langkah ini dapat menciptakan sinergi antara ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.
Pilar Keempat: Pelibatan Sekolah dan Perlindungan Tenaga Kerja
Pilar terakhir menyoroti pentingnya pelibatan sekolah dalam proses distribusi serta perlindungan hak tenaga kerja yang terlibat di dalam program.
Made menegaskan bahwa sekolah dapat ikut serta mengawasi dan mendistribusikan makanan agar penyaluran berjalan tepat sasaran.
Untuk tenaga kerja, Pemda DIY memastikan perlindungan menyeluruh, mulai dari kepatuhan terhadap norma kerja, pemberian upah layak, waktu istirahat, hingga jaminan sosial.
“Program MBG bukan hanya tentang memberi makan gratis. Ini adalah gerakan besar melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sekolah untuk membentuk generasi yang sehat dan berdaya saing,” tandasnya.
BGN Tegaskan Standar Ketat untuk Penyedia Makanan
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menegaskan langkah tegas bagi penyedia makanan yang melanggar standar keamanan.
“Pasca KLB keracunan, SPPG (Satuan Pelaksana Penyedia Gizi) yang membuat makanan wajib menghentikan operasional. Mereka harus memperbaiki infrastruktur sesuai petunjuk teknis dari BGN,” ujar Dadang.
Ia juga menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki SLHS dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota, sertifikat air layak pakai, serta sertifikat juru masak.
Jika masih ada kejadian keracunan, pihaknya tidak akan memberi toleransi lagi. SPPG yang lalai akan ditutup permanen. (ef linangkung)
.
