KabarJawa.com– Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) mengambil langkah tegas untuk menghentikan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos).
Sebanyak 7.001 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini dibekukan sementara karena terindikasi menggunakan dana bantuan untuk judi online (Judol).
Langkah drastis ini muncul setelah Kementerian Sosial RI meneruskan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada daerah.
Temuan tersebut menunjukkan adanya transaksi mencurigakan dari rekening penerima bansos, yang kemudian ditelusuri kembali oleh Dinas Sosial DIY.
Bansos Dibekukan
Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menjelaskan bahwa penghentian ini bukan keputusan kecil.
Ia menegaskan bahwa jumlah KPM terindikasi judi online terbilang besar dan membutuhkan tindakan cepat.
“Jadi, Judol itu kan yang di DIY ada 7.001. Nah, itu sementara kita berhentikan. Kebijakan ini dari Kementerian Sosial berdasarkan data PPATK. Lalu kita cek lagi data tersebut,” ujar Endang.
Penghentian ini berlaku untuk semua jenis bantuan, terutama Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Langsung Sementara (BLTS) yang disalurkan melalui PT Pos dan Himbara.
Endang memaparkan bahwa BLTS diberikan sebagai tambahan untuk penerima PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) selama tiga bulan.
“BLTS itu diserahkan di Oktober, November, Desember sebagai tambahan. Per bulannya Rp300 ribu, diterimakan sekali di akhir, jadi total Rp900 ribu,” jelasnya.
Namun, bantuan ini otomatis terhenti jika KPM terbukti atau terindikasi menjalankan judi online.
Endang menegaskan bahwa indikasi judol tidak muncul tanpa dasar kuat. PPATK menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nomor rekening KPM untuk melacak transaksi ke platform judi online.
Dinsos DIY kini meminta masyarakat melakukan klarifikasi jika merasa tidak terlibat. Penghentian ini bersifat sementara agar pemerintah dapat memverifikasi ulang data temuan tersebut.
“Kami sudah sampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar menginformasikan ke masyarakat. Jika ada yang komplain, mereka bisa memberi penjelasan,” tutur Endang.
Jika dalam jangka waktu tertentu tidak ada keberatan atau pembuktian dari pihak KPM, data PPATK dianggap benar.
Seluruh Bansos Kena Sanksi
Salah satu temuan penting adalah bahwa pelaku judi online tidak harus penerima PKH itu sendiri. Bahkan jika yang terlibat adalah suami, anak, atau anggota keluarga lain, bantuan tetap akan dibekukan.
“Misalkan PKH yang menerima itu istri dan dia tidak judol, tapi suaminya atau anaknya yang judol, tetap tidak bisa. Karena PKH ini untuk keluarga. Mereka memanfaatkan itu untuk judi,” tegas Endang.
Ia menegaskan bahwa prinsip bansos adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan untuk diputar menjadi modal perjudian.
“Masa pemerintah membantu untuk dia judi? Ini yang tidak benar,” tambahnya.
Endang mengingatkan bahwa bansos bukan bantuan permanen. Pemerintah menyalurkannya hanya untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan dan dalam masa sulit.
“Bansos itu penting, tapi untuk yang benar-benar memerlukan. Ketika kehidupannya sudah baik, jangan menerima bansos lagi,” tegasnya.
Dinsos DIY bersama pemerintah kabupaten/kota kini gencar melakukan sosialisasi untuk mengubah mindset ketergantungan pada bansos. Mereka juga mendorong perbaikan data agar penerima tepat sasaran.
“Malu saya kalau dikatakan miskin, malu saya kalau tidak usaha. Malu saya kalau malas. Ini yang harus kita motivasi,” pungkas Endang. (ef linangkung)
