
KABARJAWA – Panggung digital Masjid Jogokariyan Yogyakarta mendadak sunyi. Setelah akun YouTube mereka diblokir, kini giliran akun Instagram resmi dan beberapa akun afiliasi lainnya ikut lenyap dari jagat maya.
Publik pun geger. Masyarakat mempertanyakan motif dan keadilan di balik pemblokiran masif ini. Aroma polemik langsung menyeruak.
Pengelola masjid, para remaja masjid, dan komunitas pendukung mendadak kehilangan alat komunikasi utama mereka.
Akun Instagram Masjid Jogokaryan Hilang
Akun Instagram @masjidjogokariyan, @remajamasjidjogokariyan, dan @kampoengramadhanjogokariyan mendadak tidak bisa diakses. Semua konten, pengikut, dan rekam jejak kegiatan dakwah pun terputus begitu saja.
Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan, Ustadz Muhammad Jazir, angkat bicara dengan suara tegas tapi getir. Ia menjelaskan bahwa pemblokiran bermula dari akun yang dikelola oleh anak-anak remaja masjid, yakni akun Hamas Jogokariyan—singkatan dari Himpunan Anak-anak Masjid Jogokariyan.
“Pertama yang diblokir itu anak-anak Hamas. Dari situ merembet ke akun lain,” ujar Jazir dalam wawancara khusus.
Ia menegaskan bahwa nama Hamas hanyalah singkatan internal, bukan nama organisasi asing seperti yang mungkin disalahpahami oleh sistem moderasi media sosial.
Jazir menduga kuat bahwa sistem algoritma Instagram dan YouTube mendeteksi nama Hamas dan kaitannya dengan Palestina sebagai hal yang sensitif.
Ia menyebut bahwa pemblokiran mungkin terjadi karena masjid dan komunitasnya beberapa kali mengunggah konten yang menyuarakan dukungan terhadap Palestina.
“Setiap kami unggah acara yang menghadirkan tokoh pro-Palestina, kami dapat peringatan. Waktu acara bareng Husein Gaza, YouTube langsung diblokir. Mungkin karena ada kata Hamas dan unggahan tentang Gaza, jadi dianggap melanggar,” jelasnya dengan nada kecewa.
Dampak Hilangnya Akun
Dampak pemblokiran ini tidak main-main. Ribuan pengikut kehilangan akses terhadap informasi kajian, kegiatan sosial, hingga aksi kemanusiaan yang rutin mereka gelar.
Apalagi selama Ramadan lalu, akun @kampoengramadhanjogokariyan aktif membagikan berbagai momen solidaritas dan berbagi bersama umat.
Kini pengelola Masjid Jogokariyan tengah berjibaku. Mereka mengajukan banding ke pihak platform digital demi memulihkan akun yang hilang.
Selain itu, mereka sedang mempertimbangkan untuk mengganti nama akun agar tidak tersangkut kembali oleh sensor otomatis yang terlalu sensitif.
“Mungkin nanti kata Hamas akan kami tulis lengkap, jadi Himpunan Anak-anak Masjid, supaya tidak disalahartikan lagi,” kata Jazir sembari menekankan pentingnya kejelasan komunikasi dalam dunia digital yang serba otomatis dan penuh jebakan.
Dukungan Masyarakat
Di sisi lain, masyarakat ramai-ramai menyuarakan dukungan. Banyak yang menilai tindakan pemblokiran ini sebagai bentuk pembungkaman simbolik terhadap gerakan sosial keagamaan yang selama ini justru aktif dalam kegiatan damai dan kemanusiaan.
Kecurigaan bahwa pemblokiran terjadi akibat afiliasi narasi pro-Palestina pun kian santer.
“Masjid Jogokariyan itu simbol perjuangan umat, bukan teroris,” tulis seorang netizen di platform X yang
mengunggah tangkapan layar akun-akun yang telah diblokir. Komentar serupa membanjiri berbagai media sosial lain, menandakan keresahan kolektif atas situasi ini.
Polemik ini membuka diskusi lebih dalam soal kebebasan berekspresi digital. Jika sekadar unggahan edukatif soal Palestina bisa memicu pemblokiran, bagaimana nasib aktivisme damai di ranah maya?
Masjid Jogokariyan sendiri merupakan salah satu masjid paling aktif secara sosial di Yogyakarta. Mereka rutin menggelar bakti sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga aksi solidaritas internasional.
Tak heran jika masyarakat menilai bahwa pemblokiran ini bukan hanya kehilangan akun, tetapi ancaman nyata terhadap ruang digital umat.
Kini, semua mata tertuju pada langkah lanjutan Instagram dan YouTube. Apakah mereka akan mengoreksi keputusan tersebut, atau justru mempertahankan pemblokiran?
Satu hal yang pasti, suara Masjid Jogokariyan tidak akan padam. Meskipun akun mereka dibungkam, semangat mereka untuk berdakwah dan membela keadilan terus menyala.
Di tengah pusaran digital yang rawan bias, mereka memilih untuk tetap berdiri, berbicara, dan memperjuangkan kebenaran—dengan atau tanpa akun resmi. (ef linangkung)