KABAR JAWA – Yogyakarta pernah menjadi ibukota darurat Republik Indonesia pada tahun 1946. Inilah kisah lengkap bagaimana kota perjuangan itu menjadi pusat pemerintahan republik muda.
Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Jakarta sempat berfungsi sebagai ibukota Republik Indonesia. Namun, kondisi politik dan keamanan di kota itu cepat memburuk.
Pasukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) bersama sekutu semakin memperketat pengawasan, bahkan sejak September 1945 tentara Belanda mulai masuk ke Jakarta. Di sisi lain, masih ada sisa-sisa tentara Jepang yang belum sepenuhnya ditarik.
Situasi kian mencekam. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan para pejabat tinggi negara berusaha bertahan, tetapi jelas bahwa Jakarta bukan lagi tempat yang aman untuk mengendalikan pemerintahan.
Pada 1 Januari 1946, rapat terbatas di kediaman Presiden di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 menghasilkan keputusan penting: pusat pemerintahan harus dipindahkan keluar Jakarta demi keselamatan negara.
Usulan dari Sultan Hamengkubuwono IX
Sehari setelah rapat itu, pada 2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang kala itu memimpin Kesultanan Yogyakarta mengajukan tawaran bersejarah. Ia menyarankan agar Yogyakarta menjadi ibukota sementara Republik Indonesia.
Usulan ini tidak hanya sekadar memberi tempat, tetapi juga jaminan keamanan serta dukungan penuh dari Kraton Yogyakarta.
Tawaran itu diterima dengan pertimbangan strategis. Yogyakarta relatif aman, letaknya berada di tengah Pulau Jawa, dan rakyatnya terkenal loyal terhadap perjuangan kemerdekaan. Rencana pemindahan ibukota pun disusun secara hati-hati agar tidak tercium oleh mata-mata Belanda maupun sekutu.
Perjalanan Rahasia Menuju Yogyakarta
Malam hari pada 3 Januari 1946 menjadi awal perjalanan penuh risiko. Dari jalur kereta api di belakang kediaman Presiden Soekarno di Pegangsaan Timur, berangkatlah sebuah Kereta Api Luar Biasa (KLB) yang lampunya sengaja dipadamkan. Langkah ini dilakukan agar keberangkatan tidak menimbulkan kecurigaan musuh.
Perjalanan ke Yogyakarta memakan waktu sekitar 15 jam, melewati jalur yang relatif aman. Menjelang subuh tanggal 4 Januari 1946, rombongan tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Di sana sudah menanti Sultan Hamengkubuwono IX, Paku Alam VIII, serta Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk menyambut para pemimpin republik.
Sejak hari itulah, tepat pada 4 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi ibukota Republik Indonesia menggantikan Jakarta.
Tanggung Jawab Besar di Tangan Yogyakarta
Kondisi kas negara saat itu sangat memprihatinkan, bahkan bisa dikatakan kosong. Namun, Kraton Yogyakarta bersama Kadipaten Pakualaman dengan sukarela menanggung seluruh biaya operasional pemerintahan, termasuk kebutuhan para pejabat negara.
Langkah mulia ini menjadi bukti betapa besarnya pengorbanan dan komitmen Yogyakarta terhadap republik muda.
Untuk menjalankan roda pemerintahan, Gedung Agung Yogyakarta dijadikan sebagai istana kepresidenan sementara. Dari sinilah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta mengatur strategi mempertahankan kemerdekaan hingga akhirnya pengakuan kedaulatan didapatkan beberapa tahun kemudian.
Ibukota Kembali Berpindah karena Agresi Militer Belanda
Perjalanan Yogyakarta sebagai ibukota tidak selalu mulus. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II.
Pasukan mereka berhasil menduduki Yogyakarta, bahkan Presiden Soekarno, Mohammad Hatta, dan sejumlah tokoh penting ditangkap lalu diasingkan.
Untuk mencegah runtuhnya republik, Menteri Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Bukittinggi diberi mandat membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Keberadaan PDRI sangat penting karena menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan Indonesia tetap ada, meskipun para pemimpinnya ditawan.
Kembali ke Yogyakarta dan Lalu Jakarta
Situasi mulai berubah setelah Belanda mendapat tekanan internasional. Pada 7 Desember 1949, melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia dan menyerahkannya kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Yogyakarta kembali menjadi ibukota sementara hingga transisi menuju negara kesatuan selesai.
Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, ibukota resmi dipindahkan kembali ke Jakarta bersamaan dengan pembubaran Republik Indonesia Serikat dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak saat itu, Jakarta kembali berstatus sebagai ibukota de facto dan de jure Indonesia.
Dari Masa Lalu ke Masa Depan
Kisah Yogyakarta sebagai ibukota darurat Republik Indonesia adalah bukti nyata bagaimana kota ini memainkan peran krusial dalam mempertahankan kemerdekaan.
Dukungan rakyat, pengorbanan Kraton Yogyakarta, dan keteguhan para pemimpin bangsa menjadikan periode 1946–1949 sebagai salah satu bab terpenting dalam sejarah Indonesia.
Kini, Indonesia kembali merencanakan pemindahan ibukota. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, pemerintah menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemindahan ini dirancang bertahap mulai tahun 2024 hingga 2045.
Nama “Nusantara” dipilih untuk mencerminkan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar dan beragam.
Sejarah pun kembali berulang: demi keberlanjutan bangsa, pemindahan ibukota dilakukan, sebagaimana pernah terjadi ketika Yogyakarta dengan penuh pengorbanan menjadi ibukota republik di masa darurat.***
